Hadapi MEA 2015, perlu payung hukum di bidang standardisasi

Rancangan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (RUU SPK) tengah dibahas di Panitia Khusus (Pansus DPR) RI. Banyak kalangan mempertanyakan, kapan RUU ini disahkan menjadi Undang-undang? Apalagi, isu perdagangan bebas ASEAN 2015 kian santer terdengar.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN Budi Rahardjo dalam Talkshow Power Breakfast “Keberadaan RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian” MNC Business di Jakarta (25/02/2014) mengatakan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku inisiator yang mengajukan RUU tersebut terus berupaya keras menuntaskan RUU SPK menjadi Undang-Undang. Kendati demikian, hasil akhir tentu saja tergantung kepada DPR, apalagi tahun ini adalah tahun politik. Para anggota DPR harus membagi waktu dengan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (PEMILU).

Budi tetap optimis, dalam waktu yang sangat sempit ini, DPR dapat menuntaskan dan mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang, mengingat Undang-Undang Standardiasi dan Penilaian Kesesuaian sangat diperlukan untuk mengharmoniskan peraturan dan kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh stakeholder terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku pada akhir tahun 2015.

Sebagaimana yang tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR yang telah dilaksanakan pada tanggal 4, 10, 12, 13 Februari 2014 dan hari ini 25 Februari 2014. Dari suara para stakeholder yang hadir dalam RPDU tersebut, setidaknya sudah mengarah pada satu pendapat. Bahwa Indonesia memerlukan satu “payung hukum” yang dapat mengatur kegiatan standardisasi secara lebih selaras, yang dapat membendung derasnya produk impor yang tak berkualitas atau mengancam keselamatan konsumen, serta dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Semoga pertengahan tahun ini RUU SPK dapat disahkan menjadi Undang-Undang.(dnw)