Pentingnya Partisipasi Aktif Indonesia dalam Pengembangan Standar IEC

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku 1 Januari 2016, Indonesia mau tidak, siap tidak siap, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dengan segera berbenah dan bersiap diri. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing adalah dengan memproduksi barang yang berkualitas melalui penerapan standar. Dalam pengembangan standar tersebut, Indonesia perlu berpartisipasi aktif di forum internasional. Salah satunya adalah di forum The International Electrotechnical Commission (IEC).

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN, Kukuh S. Ahmad mengatakan itu pada acara Breakfast Meeting Komnas The International Electrotechnical Commission (IEC) di Jakarta, Senin (13/04/2015).

Dengan berpartisipasi aktif di forum IEC terutama dalam pengembangan standar IEC dalam rangka menyambut MEA 2015, lanjut Kukuh, maka akan berguna untuk memfasilitasi aliran bebas produk antara negara-negara anggota ASEAN. Juga memungkinkan Indonesia untuk mengekspor produk ke negara  lain, seperti Eropa dan Amerika Utara. “Oleh karenanya, diperlukan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan Indonesia dalam proses pengembangan standar IEC,” tegas Kukuh.

Menurut Kukuh, Indonesia telah secara aktif berpartisipasi dalam forum internasional terutama pengembangan standardisasi internasional melalui keanggotaan di IEC, ISO dan Codex Alimentarius Commission sejak lama. Namun tambahnya, perbaikan terus-menerus tetap diperlukan. Seperti, keterlibatan para pemangku kepentingan utama dalam pengembangan standar internasional; dan meningkatkan kesadaran pejabat yang berwenang dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan dengan memperhatikan isu-isu terkini yang ada di tingkat internasional. Dengan demikian, pertemuan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Komite Teknis di forum IEC.

Seperti diketahui, IEC mencakup berbagai bidang teknologi. Mulai dari elektronik; listrik dan elektromagnetik; Elektroakustik; multimedia; komunikasi; pembangkit listrik; transmisi dan distribusi; pengukuran dan kinerja; keandalan; keselamatan; hingga lingkungan. Selain itu, IEC mencakup standar internasional untuk masa depan elektroteknik, yang merupakan edisi terbaru yang perlu ditangani.

Pada tahun 2025, Indonesia ditargetkan untuk mengoptimalkan bauran energi primer. Dengan menggunakan teknologi, kata Kukuh, Indonesia diperkirakan akan memperoleh kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, meningkatkan kehandalan, pemadaman singkat, penghematan biaya, mengurangi risiko keamanan fisik, dan perbaikan dalam memproduksi energi terbarukan.


Breakfast Meeting Komnas IEC pada tanggal 13 April kemarin merupakan pertemuan pertama di tahun 2015, yang kali ini perusahaan Siemens menjadi tuan rumah. Pertemuan dihadiri anggota Komnas IEC yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi industri terkait elektroteknikal, serta BSN. Pada kesempatan itu, CEO PT. Siemens Indonesia, Josef Winter menyampaikan perkembangan, struktur organisasi serta bisnis PT Siemens.

Winter menegaskan, Siemens sangat peduli akan pentingnya sebuah standar. Ini dibuktikan dengan diraihnya sertifikat ISO 9000 Quality Management, ISO 14000 Enviromental Management, serta yang terbaru ISO 50001 Energy Management. Selain itu, perusahaan ini diantaranya juga memberikan prioritas pada penerapan standar internasional sejauh mungkin dan diizinkan; serta meminimalkan peraturan nasional yang saling bertentangan dengan mendukung spesifikasi persyaratan teknis dalam standar.

Breakfast Meeting juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) Kementerian Perdagangan, Widodo; Direktur Standardisasi Kementerian Perdagangan, Frida Adiati; Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi BSN, Erniningsih; Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN, Zakiyah; Kepala Pusat Perumusan Standar BSN, I Nyoman Supriatna; Kepala Bidang Kerjasama Standarisasi Internasional BSN, Aderina Uli Panggabean; serta Kepala Bidang Mekanika, Elektronika, dan Konstruksi BSN, Y. Kristianto Widiwardono.  Pada kesempatan itu, Widodo menyampaikan pentingnya pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia serta peningkatan pengawasan produk beredar yang terkena regulasi SNI secara wajib.(nda,dnw)