- Beranda
- Arsip
- Berita Kegiatan BSN
- A
- A
Sosialisasi Standardisasi Berbasis Distance Learning System di Sekolah Tinggi Perikanan
- Selasa, 18 Agustus 2015
- 1336 kali
Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju dalam sektor perikanan terbuka lebar. Dengan garis pantai yang mencapai panjang 95.181 ribu km, saat ini produk perikanan Indonesia menyumbangkan jumlah ekspor terbesar Indonesia setelah minyak kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perikanan menyumbangkan neraca perdagangan sebesar USD839,35 juta atau sekitar Rp11 triliun (kurs Rp12.144/USD) dari total surplus neraca perdagangan Januari-April 2015 sebesar USD2,77 miliar. Dengan potensi tersebut, maka diharapkan para taruna Sekolah Tinggi Perikanan (STP) sebagai salah satu kader muda penerus bangsa untuk menangani sektor perikanan. Karena sebagian lainnya berada di bagian birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, industri perikanan, dan lain sebagainya.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Prof. Dr. Bambang Prasetya dalam acara web conference dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Kantor BSN pada Jumat (14/08/2015) yang juga didampingi narasumber Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi Kukuh S. Ahmad, dan sebagai moderator Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Dewi Odjar Ratna Komala.
Menurut Prof. Bambang, menyampaikan Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, dan SNI masuk dalam visi, misi dan program aksi Presiden RI “Nawa Cita”, yaitu Berdikari dalam Bidang Ekonomi. Tercantum dalam program aksi ke-15, Kami berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui (salah satunya) Implementasi dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional serta melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah.
Menjelang peringatan 70 tahun Kemerdekaan RI, Prof. Bambang juga berpesan bahwa Pergerakan Standardisasi dan Penilaiaan Kesesuaian di Indonesia harus dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis, meminjam ungkapan Bung Karno, Bapak Proklamasi Kemerdekaan RI “...pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan; pergerakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai kesulur-sulurnya dan akar-akarnya.”
Hal ini diperlukan, tegas Prof. Bambang, mengingat tantangan di depan sudah bukan biasa lagi, tantangan yang dapat menentukan Indonesia apakah bisa sejajar dengan bangsa lain atau hanya sebagai penonton atau pasar. Salah satu tantangan itu, adalah MEA 2015. Standar, Standardisasi, dan Penilaian Kesesuaian dapat digunakan sebagai piranti dalam memenangkan MEA 2015 pungkas Prof. Bambang.
Kukus S. Achmad menyampaikan bahwa dalam pengembangan standar terkait sektor perikanan, terdapat empat (4) hal yang perlu diperhatikan yakni ( 1) sustainability environment; (2) kesehatan dan keamanan para konsumen; (3) socio-economy impact; dan (4) ikan yang dikelola harus ikan yang sehat.
Kukuh S. Achmad mengatakan empat hal tersebut yang menjadi payung utama ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan SNI sehingga mendorong daya saing produk perikanan Indonesia.
Adapun dalam sektor perikanan, saat ini sudah terbentuk 4 komite teknis yang sekretariatnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. (1) 6505, mengelola produk perikanan, (2) 6507, perikanan budidaya, (3) 6508, perikanan non konsumsi, dan (4) sub komite teknis, yang sementara menginduk pada produk perikanan. Jadi 6505 s1 adalah sub komite teknis 1.
Sampai saat ini, lanjut Kukuh S. Achmad, jumlah SNI perikanan mencapai 474 dokumen. Diantaranya berkaitan dengan benih perikanan, teknik produksi, pakan, metode uji di laboratorium, sarana, kemasan, produk pangan, produk non pangan, dan alat tangkap.
Seperti diketahui, dalam merumuskan SNI, mengacu pada 6 prinsip dasar perumusan standar yang diadopsi dari tata cara atau common practice yang dilakukan dalam merumuskan standar internasional termasuk yang diadopsi oleh hampir seluruh Negara di dunia, terutama yang menjadi anggota ISO.
Diantaranya, standar disusun atas dasar kesepakatan semua pihak yang berkepentingan (konsensus diantara stakeholder; terbuka yakni bahwa siapa saja, bahwa masyarakat Indonesia bisa memiliki akses terhadap rancangan SNI yang sedang dirumuskan, termasuk memberi pendapat bila rancangan SNI dinilai tidak pas oleh kalangan tertentu; serta transparan, harus bisa diikuti prosesnya oleh masyarakat.
Oleh karenanya, dalam menyusun SNI, termasuk SNI di bidang perikanan, maka perlu memperhatikan kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri. “Seperti memperhatikan keyakinan beragama, contoh dengan memperhatikan konteks halal. Lalu juga memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Ini berarti, walaupun kita sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (WTO), direkomendasikan agar standar kita harus selaras dengan standar internasional, tetapi di WTO masih membuka peluang disusunnya standar yang tidak 100 % selaras karena berkaitan dengan keunikan kita, bangsa Indonesia,” ujar Kukuh S. Achmad.
Dewi odjar dalam penutupannya, menyampaikan melalui webconference ini diharapkan para taruna STP dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan standar perikanan yang berdaya saing. Saat ini Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN sedang mengembangkan Pembelajaran Standardisasi Jarak Jauh (Distance Learning System) yang mengintegrasikan web based learning (elearning) dengan web based conference. Sistem pembelajaran ini digunakan sebagai salah satu solusi kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan (lebih dari 17000 pulau) menuntut BSN untuk mengembangkan cara yang tidak biasa dalam penyebarluasan informasi, ilmu dan pengetahuan standardisasi dan penilaian kesesuaian. (diklat/humas)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Unduh materi presentasi disini
2. Streaming video webconference disini
Pertanyaan Umum
-
1 Sel, 26 Mar 2024 SIARAN PERS: BSN: Standardisasi Berikan Dampak Ekonomi di Indonesia
-
2 Sen, 25 Mar 2024 Publikasi Usulan PNPS Tambahan Tahun 2024
-
3 -
4 Kam, 14 Mar 2024 SELEKSI TERBUKA JABATAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BSN