Sulawesi Selatan Menjadi Role Model BSN Melalui Gerakan Sulsel ber-SNI

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah didepan mata dan akan segera diberlakukan tiga bulan lagi. Indonesia akan bergabung dengan seluruh negara di ASEAN dan akan menjadi salah satu kekuatan perekonomian di dunia. Salah satu alat yang paling efektif dalam perkembangan MEA adalah bagaimana kita mengelola suatu standar dengan baik. Apabila dunia sedang mengalami krisis, hanya negara-negara majulah yang dapat mengelola standar dengan baik.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya dalam menghadiri peresmian Launching SNI Corner di Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar pada Jum’at (23/10/2015). Acara ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo; didampingi Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Moh. Roem; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulsel; Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN, Abdul Rahman Saleh,Kepala Disperindag Sulsel, Hadi Basalamah; Kepala UPTD BPPMB Sulsel, I Dewa Nyoman Mahendrajaya; dan dihadiri oleh pejabat di lingkup SKPD Sulsel, asosiasi, IKM, dan seluruh stakeholder di Sulawesi Selatan.

“Sulawesi Selatan merupakan role model BSN yang dapat dijadikan benchmark dalam Gerakan Sulsel ber-SNI, sehingga dapat dijadikan patokan untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia.” semangat Bambang yang disambut dengan tepuk tangan. Gerakan ini merupakan inisiator pemda Sulsel dalam hal ini Disperindag Sulsel untuk memproduksi produk-produk ekspor yang berkualitas. Dan BPPMB Sulsel sebagai garda terdepan di wilayah timur Indonesia. Lantas, ini menjadi langkah positif buat Indonesia ke depan dimulai dari Sulawesi Selatan, lanjutnya.

Gerakan Peningkatan Ekspor Sulsel Tiga Kali Lipat melalui udara

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul , menjelaskan pentingnya standar dalam memingkatkan perekonomian daerahnya bahkan dapat menyumbangkan devisi bagi negara. “Saya yakin kehadiran kita semua dalam upaya menghadirkan standardisasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perekonomian di Sulawesi Selatan dan perekonomian bangsa, hari ini ditentukan oleh sebuah langkah bangsa besar mengenal cita-cita bersama.” Ujar Syahrul.

Syahrul menambahkan, pemberlakuan MEA sudah didepan mata dan ini harus menjadi pemacu kita bersama untuk lebih baik. Selain gerakan ekspor tiga kali lipat yang telah dilakukan di laut pada 3 Agustus 2015 lalu, akan segera dilaunching pula pada tanggal 20 November 2015 mendatang bersama presiden RI Joko Widodo ekspor tiga kali lipat melalui udara. Sehingga arus distribusi barang semakin cepat untuk produk-produk yang memerlukan penanganan khusus, seperti ikan segar, ikan hidup, telur ikan terbang, tripang, telur bulu babi, telur udang, kerang, kepiting hidup, dan markisa. Untuk menjaga kualitas dari ekspor tersebut perlu diperhatikan dan ditingkatkan standarnya agar produknya dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Acara dimulai dengan pemukulan gendang yang ditabuh oleh Gubernur Sulsel, dan dilanjutkan dengan mengunjungi SNI Corner yang telah siap menyambut masyarakat Sulsel dan wilayah bagian timur Indonesia untuk dapat mengakses dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu mengunjungi booth produk-produk Sulsel yang telah sukses merambah pasar domestik maupun regional. Dilanjutkan dengan mengunjungi laboratorium penguji yang dimiliki oleh BPPMB Sulsel.

Program SNI Corner ini merupakan program dari BSN dalam pengembangan berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi dimanapun, kapanpun, sehingga informasi standardisasi dapat menembus jarak dan waktu. Program SNI Corner pertama kali dicetuskan BSN pada tahun 2012, dengan mengoptimalkan Jejaring Kerjasama Informasi (INSTANET) untuk kemudian menjadi simpul–simpul penyebarluasan informasi di seluruh Indonesia. Pada tahun  ini di alokasikan untuk menempatkan 10 SNI Corner di berbagai titik lokasi strategis sebagai simpul penyebarluasan informasi, baik di Pemerintah Daerah maupun di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), pada pasal 59 menjelaskan, BSN mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada pemangku kepentingan, menyediakan akses untuk masyarakat, dan terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. Sistem yang dimaksud memuat berbagai unsur basis data, kemasan informasi, SDM, jaringan komunikasi data yang terintegrasi, dengan tujuan untuk penyebarluasan data dan/atau informasi terkait dengan SPK.

Dalam acara ini, dilanjutkan workshop mengenai pemanfaatan informasi standardisasi untuk potensi produk unggulan daerah yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari pelaku kepentingan, asosiasi, dan ikm. Diskusi panel dimoderatori oleh perwakilan BPPMB dengan diawali narasumber Abdul Rahman Saleh, dengan materi peran standardisasi bagi dunia industry dan perdagangan, dan diakhiri oleh I Dewa Nyoman Mahendrajaya dengan materi pengembangan potensi produk unggulan daerah. Untuk video wawancara dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Standardisasi Nasional dapat dibuka link berikut inihttps://www.youtube.com/watch?v=lhQwI_Wp1qM (rmy/humas)