Standardisasi Untuk Mendukung Daya Saing Produk Nasional

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, menjadikan standardisasi dan sumber daya manusia sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku 1 Januari 2016 mendatang. Untuk itu, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh mengadakan Seminar Nasional Hasil Riset dan Standardisasi Industri yang salah satu narasumbernya adalah Bambang Prasetya, Kepala Badan Standardisasi Nasional dan dimoderatori oleh Mahidin, Staf pengajar jurusan teknik kimia, Universitas Syiah Kuala (12/11/2015).

Standardisasi sebagai piranti yang handal guna memenangkan kepentingan negara dalam mendukung perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Perekonomian di beberapa negara maju telah menggunakan standar sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perekonomiannya. Kontribusi standar dapat menyumbang pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) sebuah negara dan standar memfasilitasi perubahan teknologi yang digunakan dan mendorong inovasi. “Standar merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan lebih baik dan lebih luas” ujar Bambang Prasetya dalam presentasinya tentang Peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk meningkatkan daya saing bangsa menghadapi globalisasi.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dapat menyelaraskan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan standardisasi guna meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.

“Standardisasi untuk mendukung daya saing produk nasional dengan menggunakan tiga pilar infrastruktur mutu nasional” ujar Bambang. Tiga pilar tersebut antara lain metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian. Kunci sukses produk Indonesia dalam menghadapi pasar bebas diantaranya adalah kualitas produk, pemenuhan keinginan konsumen/masyarakat, kemampuan menguasai rantai suplai, pengetahuan tentang standar, pengembangan skema penilaian kesesuaian, akreditasi yang diakui dan diterima, kompetensi dan pengakuan lembaga akreditasi nasional, sistem informasi dan manajemen IPTEK, ketertelusuran sistem nasional pengukuran, dan koordinasi yang baik dan kebijakan yang efektif. (rmy/humas)