Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Metrologi Berperan Penting dalam Meningkatkan Kualitas EBT

Sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah pun berkomitmen kuat meningkatkan investasi untuk mengembangkan energi tersebut. Harapan pemerintah adalah EBT mampu berkontribusi sejumlah 23 persen dari kebutuhan energi nasional pada 2025 dan akan meningkat lagi menjadi 31 persen pada 2050. Sumber-sumber EBT bisa berasal dari berbagai energi seperti angin, tenaga surya, air, biomassa, gelombang laut, dan panas bumi. Semua sumber EBT tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal dengan bantuan standardisasi, penilaian kesesuaian dan juga metrologi.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir mengungkapkan, dalam pengembangan teknologi-teknologi EBT seperti panel surya, wind mill, dan lain-lain, metrologi dan standardisasi berperan penting. “Bagaimana pengukurannya menjadi penting. Dikaitkan kalau kita akan mengkalibrasi atau melakukan pengukuran yang baik maka harus ada standardisasi yang baik,” ujarnya dalam Konferensi Nasional Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi (PPI KIM) yang digelar Selasa (24/5/2016) di Jakarta.

Oleh karena itu, Menristekdikti meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) melakukan standardisasi terhadap teknologi-teknologi EBT agar bisa menghasilkan hasil yang valid. “Antara satu dengan yang lain menghasilkan yang sama dengan standar yang sudah ditetapkan,” kata Nasir.

Kepala BSN Bambang Prasetya mengatakan, dalam perumusan standar tahapan yang dilalui cukup panjang mulai dari riset, basis riset sampai diseminasi. “Bagaimana standar dirumuskan milik bersama,” kata Bambang. Ia menambahkan, siapapun boleh mengusulkan ide untuk perumusan standar. Selanjutnya usulan standar tersebut akan dirumuskan oleh Komite Teknis. “Kalau nemu produk baru, standar belum ada kita bisa mengusung standar itu. Standar diusulkan ke Komite Teknis untuk dirumuskan,” tambahnya. Selanjutnya dalam penerapannya, pemenuhan standar dibuktikan dengan adanya penilaian kesesuaian, dimana BSN berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya.

Sebagai informasi, Konferensi Nasional PPI KIM ke-42 ini diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama dua hari, pada tanggal 24-25 Mei 2016 di Jakarta. Dalam kesempatan ini, dilangsungkan juga Diskusi Panel yang menghadirkan pembicara utama Kepala BSN Bambang Prasetya, Direktur Teknologi dan Produksi PT Lens Industri Darman Mappangara, Kasubdit Penyiapan Program Aneka EBT Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari, serta Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Bambang Subiyanto. Konferensi ini diikuti oleh para peneliti, pakar dan praktisi dari lembaga penelitian, laboratorium kalibrasi, perguruan tinggi, industri dan masyarakat umum. Turut hadir pula Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Erniningsih, serta pejabat lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.(ria-humas)