Perlindungan Konsumen Harus Jadi Perhatian Bersama

Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas masalah perlindungan konsumen di Kantor Presiden, pada Selasa (21/3/2017). Sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian termasuk Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya hadir dalam Ratas kali ini.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, Indonesia memiliki jumlah penduduk, potensi pasar serta konsumen yang besar. Satu setengah tahun terakhir, konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 55,94 persen terhadap PDB. Data ini menunjukkan perekonomian nasional mayoritas masih digerakkan oleh konsumsi.

Sebab itu, edukasi dan perlindungan konsumen harus jadi perhatian bersama. Hal ini penting karena banyak kasus yang merugikan dan membahayakan konsumen. Contohnya obat/vaksin palsu, makanan kadaluarsa, malpraktek, dan lain-lain.

Jika dibandingkan negara lain, konsumen Indonesia belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Indeks kepercayaan konsumen tahun 2016 masih rendah yakni 30,86 persen (sampai pada level paham), dibandingkan Eropa yang mencapai 51,31 persen.

Joko Widodo pun mengatakan, efektivitas kehadiran negara dalam perlindungan konsumen dilihat sejauh mana norma dan standar bisa dipenuhi juga dipatuhi produsen. Efektivitas juga dilihat dari sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum berjalan.

Sampai saat ini, tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk dan Standar Nasional Indonesia (SNI) masih rendah. Hanya 42 persen barang yang beredar di pasaran sesuai SNI. “Artinya ada yang keliru dan harus diperbaiki,” ujar Joko Widodo.

Oleh karena itu edukasi diperlukan untuk membuat konsumen cerdas, bijaksana dan tidak terjebak pada penyakit konsumerisme. Serta mampu melakukan konsumsi jangka panjang, gemar menabung dan investasi sektor produktif. Konsumen juga diajarkan mencintai produk dalam negeri, sehingga industri nasional berkembang serta lapangan kerja terbuka lebih banyak.(ria-humas)