Indonesia Tuan Rumah Sidang Pleno ke-33 ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance di Bali

Bali – Badan Standardisasi Nasional kembali dipercaya untuk menyelenggarakan Sidang Pleno ke-33 ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance di Bali. Pertemuan ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan dihadiri oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional Bambang Prasetya, Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Ketua ISO/TC 176 Katie Altoft, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel, serta seluruh peserta dari delegasi berbagai negara. (11/9/17)

Dengan menjadi tuan rumah acara ini, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan standardisasi internasional khususnya dalam lingkup manajemen mutu dan jaminan mutu. Acara ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemangku kepentingan nasional untuk dapat secara langsung terlibat dalam proses negosiasi serta perumusan substansi standar internasional di dalam ISO/TC 176 dengan menjadi delegasi dalam sidang tersebut. “Komite TC 176 ini sangat strategis dan tertarik bagi kalangan bisnis dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah.” ujar Bambang.

BSN sendiri sudah mengadopsi standar internasional tersebut ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu – Persyaratan. Standar ini merupakan adopsi identik dengan metode terjemahan dari ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements. “BSN yang mewakili Indonesia dalam keanggotaan ISO, tidak hanya mampu membuktikan diri dalam keterlibatannya pada sidang-sidang ISO, tetapi juga dalam penyusunan SNI, yang selalu mempertimbangkan perkembangan standar internasional seperti ISO agar produk ber-SNI kita semakin diterima di pasar global,” tegasnya.

Selanjutnya dalam sambutan Menteri PANRB Asman mengatakan bahwa Standardisasi mempunyai peran yang penting dalam menentukan kualitas suatu produk, sistem atau proses, dan layanan. Hal tersebut dikembangkan berdasarkan konsensus dan pertimbangan stakeholder terkait, yang membuatnya sesuai dengan kebutuhan. “Penerapan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas produk yang sangat baik.” ujar Asman.

Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki Kebijakan Reformasi Birokrasi. Sehingga penerapan Standar ISO 9001 mendukung terwujudnya program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya Standar ISO 18091 tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu untuk penerapan ISO 9001 di pemerintahan daerah. Asman berharap agar panduan ini dapat diimplementasikan di Indonesia, yang secara geografis wilayahnya sangat luas, yang memiliki lebih dari 500 pemerintah daerah.

Pertemuan ini dihadiri oleh 150 peserta dari 44 negara, diantaranya Argentina, Australia, Austria, Belgium, Botswana, Brazil, Kanada, Iran, Chile, Kolumbia, Congo, Kosta Rica, Ekuador, El Salvador, Finlandia, Perancis, Jerman, Hong Kong, Botswana, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Namibia, Belanda, Selandia Baru, Pakistan, Panama, China, Portugal, Korea, Israel, Rusia, Arab Saudi, Swiss, Swedia, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Inggris, Amerika, dan Vietnam. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 11 - 15 September 2017. (rmy/humas)