Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

MenPAN-RB Ingin Standar Kerja Indonesia Berskala Internasional

  • Kamis, 14 September 2017
  • 2213 kali

 

 

Metrotvnews.com, Badung: Sebanyak 125 delegasi dari 44 negara yang tergabung dalam International Organization for Standardization berkumpul di Bali untuk melakukan negoisiasi serta perumusan substansi standar international dalam sidang pleno ke-33 ISO/TC 176. Diharapkan, Indonesia dapat mengadopsi beberapa kebijakan dan sistem birokrasi pada pertemuan ISO se-dunia ini.   

"Kinerja aparatur sipil negara itu bisa terukur, salah satu alat ukurnya itu ISO. Jadi, kita berharap nanti local government, terutama pemerintahan kabupaten dan kota, sudah memiliki standar international," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur saat menghadiri The 33rd Plenary Meeting ISO/TC 176 di Hotel Kartika Plaza Discovery, Badung, Bali, 11 September 2017.   

Asman menuturkan, pihaknya saat ini tengah merancang manajemen kinerja yang ukurannya bukan lagi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tapi, penilaian didasarkan pada income yang dihasilkan perusahaan maupun organisasi dan pemerintahan.   

"Ini akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja birokrasi. Jika sistem ini berjalan, tunjangan birokrasi setiap organisasi bisa aja berbeda, karena kita pakai manajemen kinerja. ISO perannya sangat penting di sini," tambahnya.   

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya memaparkan, Indonesia sudah mengadopsi standar internasional tersebut ke dalam SNI ISO 9001:2015. Standar ini menerapkan sistem mutu persyaratan.   

"BSN yang mewakili Indonesia dalam sistem keanggotaan ISO tidak hanya mampu membuktikan diri dalam keterlibatannya pada sidang-sidang ISO, tetapi juga dalam penyusunan SNI yang selalu mempertimbangkan perkembangan standar internasional. Sehingga, produk ber-SNI kita semakin diterima di pasar global," jelasnya.   

Menurut Bambang, standar ISO 9001 dapat diterapkan pada sistem organisasi maupun institusi. "Aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat dituntut menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem manajemen mutu, sehingga hasil kinerjanya semakin dipercaya," tutupnya. (NIN)       

Attachment