Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Komisi VI DPR RI Dukung BSN Dalam Perumusan Standar yang Pro Kepentingan Nasional

  • Selasa, 03 Oktober 2017
  • 4070 kali

 

Jakarta, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Komisi VI DPR RI. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Haekal, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, Kepala BSN Bambang Prasetya, Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi I Nyoman Supriatna, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Kukuh S. Achmad, anggota Komisi VI DPR RI, dan jajaran eselon II dilingkungan BSN bertempat di Hotel Mulia, Jakarta. (2/10)


Kepala BSN, Bambang Prasetya menyampaikan materi mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian di hadapan anggota Komisi VI DPR RI. Dalam paparannya beliau menyampaikan sejarah mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Serta menjelaskan betapa pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. “Kebutuhan sehari-hari sangat diperlukan kepastian dan kepastian menjadi bagian penting dari standardisasi.” ujar Bambang.


Anggota Komisi VI DPR RI sangat antusias dengan jalannya diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Wahyu Purbowasito. Salah satunya topik yang hangat dalam diskusi ini terkait dengan SNI gula. Faktanya, setelah SNI gula diwajibkan beberapa perusahaan lokal kesulitan untuk membendung gula impor. Sebagian pabrik gula di Indonesia masih dalam revitalisasi dan belum bisa untuk bersaing dengan gula impor yang sudah memenuhi standar. Sehingga SNI gula harus direview kembali untuk kepentingan nasional.


akil Ketua Komisi VI DPR RI Azam, menyambut baik kegiatan FGD ini karena memberikan ilmu dan informasi mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian. Selain itu beliau menambahkan untuk membuat brosur tentang BSN dan SNI yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui informasi yang benar mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.


Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang terjadi dilapangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. (rmy/humas)