Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Pelanggar SNI Wajib Pelumas Terancam Denda Rp 50 Miliar

  • Senin, 11 Maret 2019
  • - -
  • 348 kali

Kliping Berita

Asni Ovier / AO Senin, 11 Maret 2019 | 09:17 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Mulai September 2019 seluruh pelumas yang beredar di Indonesia wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagi para pelanggar, sanksi pidana dan denda hingga Rp 50 miliar sudah menanti. Termasuk di antaranya, bagi pemalsu tanda SNI tersebut.

"Awalnya, SNI bagi pelumas memang sukarela. Namun kalau sudah diwajibkan, maka semua pelumas yang beredar di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri harus memenuhi SNI dan bagi para pelanggar regulasi ini, mau tidak mau pasti ada sanksi,” kata Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Ancaman sanksi tersebut, menurut Kukuh, diatur dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana UU No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ia menjelaskan, pemalsuan SNI atau membuat SNI palsu, misalnya, sesuai pasal 62, para pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50 miliar.

Kukuh menambahkan, pemberlakukan wajib SNI bagi pelumas sudah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018. Melalui ketentuan tersebut, paparnya, sebelum pemberlakuan, Pemerintah mewajibkan menteri untuk melakukan analisis dampak regulasi terlebih dahulu.

“Dalam media digital istilahnya regulatory impact assessment. Tujuannya, jangan sampai ketika SNI Wajib sudah diberlakukan, akan memberi dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuannya. Hal itu sudah dilakukan Kementerian Perindustrian,” jelas Kukuh.

Begitu pula dengan BSN, sebagai contact point pada forum World Trade Organization (WTO). Sebelum pemberlakuan SNI wajib bagi pelumas, BSN telah memberi tahu kepada dunia bahwa Indonesia akan mewajibkan setiap produsen memberi label SNI di setiap kemasan.

"Kita sudah notifikasi dulu ke WTO dan mendapat tanggapan dari negara anggota WTO. Notifikasi dilakukan tahun lalu dan tidak ada tanggapan dari negara lain. Artinya, bagi negara lain yang mengekspor pelumas, pemberlakuan regulasi tersebut tidak ada masalah," papar Kukuh.

Tri Yuswidjajanto Zaenuri, ahli mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyambut baik SNI wajib bagi pelumas. Menurut Tri, pelumas termasuk komoditas yang kualitasnya sulit dinilai masyarakat awam.

“Masalahnya, apa yang berada di dalam pelumas tidak diketahui sehingga tidak ada jaminan bahwa kualitas yang terdaftar sudah sesuai atau tidak. Sebab, dalam nomor daftar izin untuk bisa diperdagangkan, hanya terdapat penjelasan fisika dan kimia. Tidak ada uji kerjanya,” jelas Tri.

Karena itu, tuturnya, dengan adanya SNI wajib ini selain dilakukan uji fisika dan kimia, juga dilakukan uji kerja terhadap pelumas. “Uji tersebut akan membuktikan, apakah pelumas tersebut sudah cocok dengan apa yang diklaim dalam kemasan atau tidak," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, jelas bahwa SNI wajib bagi pelumas sangat melindungi konsumen. Antara lain terkait kualitas, sehingga pelumas bisa menjaga dan memelihara kinerja mesin. Kebijakan ini, kata dia, akan menumbuhkan produk-produk pelumas yang berkualitas.

Ini sangat penting, karena selama ini banyak sekali beredar pelumas yang tidak sesuai standar, termasuk pelumas impor. “Selama ini banyak sekali beredar pelumas impor yang kualitasnya tidak pernah terkontrol,” ujarnya.

Kualitas pelumas seperti itu, ungkapnya, bisa merugikan konsumen. Sebab, pelumas tersebut akan berdampak buruk terhadap mesin kendaraan. Misalnya dalam jangka pendek, akan menyebabkan mesin bersuara kasar. Suara kasar disebabkan viskositas yang cepat turun.

“Sementara jika pelumas cepat mengental, akan membuat tarikan mesin menjadi berat. Kondisi ini akan membuat bahan bakar menjadi boros yang berakibat pula meningkatkan kadar emisi gas buang,” jelasnya.


Link : https://www.beritasatu.com/ekonomi/542228/pelanggar-sni-wajib-pelumas-terancam-denda-rp-50-miliar

 

Link berita terkait :

 

http://www.rmolsumsel.com/read/2019/03/11/111300/Mulai-September..Beli-Pelumas-SNI-Saja-


https://economy.okezone.com/read/2019/03/11/320/2028265/pelumas-wajib-sni-september-2019-melanggar-kena-sanksi-rp50-miliar

 



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat