Infrastuktur Mutu di Provinsi Sumatera Barat Menanti fasilitasi BSN

Informasi ini terungkap saat team BSN yang diwakili Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, Andry R. Prihikmat, beserta Kepala Seksi Fasilitasi Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi, Tantri Emelia, berkunjung dan melakukan audiensi ke Balai Riset Standardisasi dan Industri (Baristand Padang) dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang pada tanggal 29-30 April 2019 dalam rangka mengidentifikasi potensi lembaga penilaian kesesuaian guna mendukung produk unggulan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Rendang misalnya, merupakan salah satu kuliner sumatera barat yang sudah terkenal seantero negeri Indonesia bahkan di mancanegara.  Produk unggulan daerah Provinsi Sumatera Barat ini, kini telah merambah pasar Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia sebagai salah satu komoditas pangan para jamaah umroh dan haji, “Produk ini bisa berton-ton dalam sebulan di ekspor, namun pasar ekspor menuntut adanya sertifikat kesesuaian mutu, sedangkan saat ini rendang baru mengantongi MD (merek dagang) yang lebih bersifat izin edar saja” jelas Arhamsyah, Kepala Baristand Padang.

           Gambar 1 . Bersama Pimpinan dan pegawai LPK Baristand Padang

Salah satu wilayah produsen rendang terbesar di Sumatera Barat adalah Kota Payakumbuh, tercatat terdapat 43 (empat puluh tiga) pelaku usaha rendang, dengan 9 (sembilan) varian produk rendang, yang kini menanti uluran tangan pihak yang mampu memberikan sertifikasi kesesuaian mutu produk (sertifikasi produk).

Melihat potensi produk unggulan daerah Provinsi Sumbar yang sangat besar ini, Baristand Padang telah sering mendapat “order” pengujian dari Dinas/Pemprov untuk melakukan pengujian terhadap produk rendang ini, namun sangat disayangkan laboratorium pengujian maupun lembaga sertifikasi produk Baristand Padang belum terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) untuk pengujian dan sertifikasi produk rendang.

Demikian halnya dengan Laboratorium Pengujian di Lingkup Universitas Negeri Padang (UNP). Potensi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) keduanya dapat diarahkan untuk mendukung program penguatan infrastruktur mutu provinsi Sumatera Barat. Terkait hal tersebut tantri memaparkan tentang mengenalkan BSN, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta program fasilitasi BSN dalam pengembangan LPK. Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan BSN dengan UNP, terlihat kebutuhan fasilitasi tahapan selanjutnya yang diperlukan oleh UNP yaitu pelatihan teknis seperti pengendalian mutu, jaminan mutu, teknis validasi metode dan estimasi ketidakpastian serta pelatihan audit internal berbasis SNI ISO/IEC 19011:2018. Menurut Yulkifliamir, Wakil Dekan 1 FMIPA, UNP memiliki target di Bulan Agustus 2019 telah mendapatkan Akreditasi untuk skema Laboratorium, hal ini seiring dengan adanya kegiatan IQA (sistem penjaminan mutu internasional) untuk pengakuan Program Studi (Prodi) pada UNP, dimana Akreditasi akan menjadi nilai tambah bagi UNP.

Gambar 2 . Team Lembaga Penjaminan Mutu dan Pimpinan Laboratorium Universitas Negeri Padang

Dengan dilaksanakan kegiatan ini, Baristan Padang dan Universitas Negeri Padang menyambut baik program fasilitasi BSN untuk meningkatan infrastruktur mutu guna memperkuat perekonomian provinsi Sumatera Barat (ARP-TE).