TOP BGT, BSN Raih WTP Sepuluh Kali!

Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BSN atas pelaksanaan APBN 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai standar akuntansi. Raihan ini juga menandai raihan WTP untuk yang kesepuluh kalinya sejak tahun 2008.  Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dari BPK yang diserahkan oleh anggota II BPK, Agus Joko Pramono pada Rabu (12/06/19) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Zakiyah menyatakan bahwa capaian ini tak lepas dari penerapan nilai-nilai BSN. "Raihan ini menunjukkan BSN telah mengelola keuangan secara professional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan nilai Trust dan Professional telah terimplementasikan dengan baik," ujarnya. BSN sendiri memiliki nilai-nilai Trust, Oriented, Professional, Beneficial, Growth, dan Team work (TOP BGT) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. "TOP BGT harus selalu kita terjemahkan dalam tingkah laku kita saat melaksanakan tugas dan kewajiban," tegas Zakiyah.

Zakiyah menambahkan, raihan ini juga tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik dari para pengelola, baik dalam mengelola keuangan, mengelola barang milik negara, maupun mengelola penerimaan barang. ”Raihan sepuluh kali WTP merupakan hal yang patut diapresiasi. Tentu ini juga tidak lepas dari tingginya perhatian pimpinan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan BSN,” ujarnya.

Zakiyah pun berharap capaian WTP ini dapat terus dipertahankan dan pengelolaan keuangan di BSN dapat lebih baik lagi. "Kita harus bekerja sama untuk mempertahankan WTP, karena ini merupakan cermin diri BSN bahwa performance BSN berdampak pada masyarakat luas," harapnya

Selain BSN, ada 11 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dalam entitas pemeriksaan di lingkungan keuangan negara II yang juga meraih opini WTP dari BPK, yaitu:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Badan Pusat Statistik
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
7. Kementerian Perdagangan
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
11. Kementerian Perindustrian
12. Bendahara Umum Negara

                                                                                                                                                                                             (ald-humas)