SIARAN PERS: BSN Gelar Workshop Standar Keselamatan Konstruksi “Review, Update Dan Solusi Terkait Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian”

SIARAN PERS

BSN GELAR WORKSHOP STANDAR KESELAMATAN KONSTRUKSI

“REVIEW, UPDATE DAN SOLUSI TERKAIT STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN”

Sebagaimana diketahui, program pembangunan infrastruktur nasional saat ini menjadi focus utama, diantaranya ditujukan untuk membangun interkonektifitas fisik yang diharapkan akan berkontribusi pada meningkatnya efisiensi dan daya saing. Pembangunan infrasturktur meliputi pembangunan jalan (elevated, sebidang, underpass), jembatan, bendungan, rel kereta api, bandara, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain dan  mengurangi biaya logistik untuk mendukung kegiatan peputaran barang dan jasa dalam negari dan ekspor. Biaya logistik mahal, menyebabkan harga barang-barang juga menjadi mahal yang selanjutnya berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat. Tak ayal, proyek yang menelan ratusan triliunan rupiah ini, menjadi program prioritas pemerintah yang ditargetkan selesai sebelum berakhirnya periode pemerintahan sekarang di tahun 2019.

Pembangunan infrastruktur beberapa  waktu lalur dihentikan (moratorium) sementara, dikarenakan banyaknya peristiwa robohnya berbagai proyek konstruksi. Evaluasi cepat terhadap berbagai kasus kecelakaan konstruksi menunjukkan bahwa diperlukan pemutakhiran standar-standar terkait konstruksi, dan kemudian memastikan penerapannya di lapangan. “Saat ini, standar produk / barang sudah sangat banyak dikembangkan, namun standar layanan, personal, proses, dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di sektor konstruksi, seperti lean construction, green construction, constructability, dan project development partners,” ujar Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya di Jakarta, Senin (26/2/18).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sudah jelas mengamanatkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar yang dimaksud mencakup diantaranya standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi.  Itu artinya, pengerjaan proyek infrastruktur tidak boleh mengejar batas tenggat semata. Namun, karena ini menyangkut orang banyak, termasuk pekerja yang melaksanakan pekerjaan, faktor K3 tidak boleh diabaikan. Termasuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dan rancang desain telah memenuhi persyaratan dalam standar.

Untuk itu, Kementerian dan Lembaga terkait perlu bersinergi untuk perangkat infrastruktur penjamin mutu yang bisa memastikan bahwa proyek dikerjakan dengan aman dan hasilnya pun aman. Standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai komponen utama dalam penjaminan mutu nasional dipandang penting sebagai garda terdepan dalam menjamin keselamatan pekerjaan konstruksi di Indonesia.

Bambang pun menyatakan bahwa BSN siap bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan kajian terhadap proyek infrastruktur pemerintah. “BSN dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR  sebagai pembina nasional sektor konstruksi akan mengadakan workshop yang menghadirkan para birokrat, praktisi, akademisi dan pelaku industri konstruksi untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah implementatif dalam tataran lapangan,” ujar Bambang.

Workshop yang bertemakan Standar Keselamatan Konstruksi ini akan bertempat di Hotel Millenium pada hari Kamis, 1 Maret 2018, pukul 09.00 sd 17.00 WIB. Direncanakan, workshop ini akan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin; Direktur Penyelenggaraan Konstruksi, DJBK Kementerian PUPR, Sumito; pakar keselamatan konstruksi, Rosmariani Arifuddin; ahli standar keselamatan konstruksi /anggota Council KAN, Soekarto, pakar manajemen konstruksi, Manlian R Simanjuntak; serta pakar industri konstruksi, Panani Kesai

“Saya berharap, workshop ini dapat menghasilkan rencana aksi implementatif untuk memutakhirkan kebijakan standardisasi barang, personal, proses, layanan, dan sistem industri konstruksi,” ujar Bambang. Selain itu, workshop ini diharapkan memberikan solusi kelembagaan memperkuat penerapan standar-standar dimaksud.

Kontak:

Titin Resmiatin

Kabag Humas BSN

(0818 856109)

Denny Wahyudhi

Kasubag Pers dan Media Massa BSN

(0878 83721636)