Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

SIARAN PERS: Hasil Diskusi Publik Workshop Standar Keselamatan Konstruksi

  • Jumat, 02 Maret 2018
  • - -
  • 1637 kali

HASIL DISKUSI PUBLIK

WORKSHOP STANDAR KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kerjasama BSN – Kementerian PUPR 

Hotel Millennium, Jakarta, 1 Maret 2018

 

  1. BSN merupakan lembaga publik yang dibentuk berdasarkan UU No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lembaga ini sebagai regulator yang berwenang menerbitkan standar barang, jasa, proses, sistem dan personel untuk semua jenis industri dari sektor perekonomian nasional. BSN bekerjasama dengan Kementerian PUPR menyelenggarakan Workshop Standar Keselamatan Konstruksi, yang dihadiri oleh pelaku industri konstruksi termasuk BUMN Karya (Adhi Karya, Amarta Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Istaka Karya, Perum Pembangunan Nasional, Waskita Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Yodya Karya), Total Bangun Persada, Wika Beton, GP Selaras, Bukaka, Acset Indonusa, Tripatra Engineer and Contractors, KADIN, Komite Akreditasi Nasional (KAN), pakar keselamatan konstruksi, konsultan konstruksi, akademisi (UMB, UI, UGM, Univ. Jember), asosiasi (Asosiasi Kontraktor Indonesia, GAPPENSI, INKINDO, PII) dan perwakilan dari pemerhati konstruksi, untuk memfasilitasi penerapan standar sebagai indikasi kemajuan suatu industri. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 59 (3) bahwa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang paling sedikit meliputi:
    • standar mutu bahan;
    • standar mutu peralatan;
    • standar keselamatan dan kesehatan kerja;
    • standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
    • standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
    • standar operasi dan pemeliharaan;
    • pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    • standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 (1), jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Ketentuan umum dari undang-undang ini menjelaskan bahwa konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  3. Evaluasi cepat terhadap berbagai kasus kecelakaan konstruksi menunjukkan bahwa diperlukan pemutakhiran standar-standar terkait konstruksi dan kemudian memastikan penerapannya di lapangan melalui sistem penilaian kesesuaian sesuai amanat UU 20 Tahun 2014 dan UU No. 2 Tahun 2017. Catatan pentingnya adalah standar produk / barang sudah sangat banyak dikembangkan, tetapi standar personal, proses dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan praktek baik di sektor konstruksi, seperti lean construction, green construction, constructability, maupun project development partners.
  4. Pertanyaan kritisnya adalah, apa saja standardisasi barang, jasa, sistem, proses dan personal untuk pekerjaan formwork, pekerjaan erection girder, pekerjaan pierhead, piershaft, dan safety equipment? dan bagaimana menjalankan pemenuhan standar untuk pekerjaan konstruksi elevated structures tersebut?
  5. Tujuan workshop ini adalah menghasilkan rencana aksi implementatif sebagai bagian dari Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK) yang dicanangkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 29 Januari 2018 untuk memutakhirkan kebijakan standardisasi barang, jasa, proses, sistem dan personel industri konstruksi sebagai instrumen penjaminan keselamatan konstruksi. Disamping itu, workshop ini diharapkan memberikan solusi kelembagaan dengan memperkuat penerapan standar-standar dimaksud.
  6. Substansi workshop ini meliputi tetapi tidak terbatas pada evaluasi menyeluruh standar-standar untuk keselamatan konstruksi, dan formulasi bagaimana menyelesaikan perbaikan atau pemutakhiran standar-standar industri konstruksi serta disain kelembagaan yang diperlukan untuk mempercepat implementasinya.
  7. Standardisasi industri konstruksi menjadi isu strategis. Industri konstruksi bukan industri bahan bangunan tetapi industri yang menghasilkan bangunan baik infrastruktur maupun properti seperti jalan, jembatan, bandara, bendung, bendungan, pelabuhan, jalan rel, pembangkit listrik, offshore structure, gedung perkantoran, gedung hunian, rumah tinggal, pabrik, dan gedung khusus lainnya.
  8. Kebutuhan standardisasi industri konstruksi, khususnya standar proses dan sistem untuk keselamatan konstruksi yang di lapangan sering disebut SOP sangat penting untuk segera direspon oleh semua stakeholders. Diskusi publik ini berhasil merumuskan kebutuhan standardisasi keselamatan konstruksi sebagai bagian penting dari industri konstruksi dan rencana aksi implementasinya.
  9. Kebutuhan standardisasi keselamatan konstruksi tersebut antara lain, tetapi tidak terbatas pada subyek :
    • Safe system of construction works for girders,
    • Safe system of construction works for formworks,
    • Contractor safety management system,
    • Safety planning and controlling process,
    • Safety performance evaluation system,
    • Safety engineering system,
    • Enterprise collalateral risk management system,
    • Method of statement & specification for construction,
    • Job safety analysis procedures,
    • Construction works procedures,
    • Design for safety and constructability,
    • Quality and safety assurance system,
    • Equipment preused inspection and review,
    • Project management plan in construction,
    • Project execution plan in construction,
    • Project quality plan in construction,
    • Project engineering plan in construciton,
    • Project procurement plan in construction,
    • Project construction plan,
    • Project support documentation system,
    • Quality, Safety, Health, Environment Business Process,
    • Emergency preparadness and response in construction,
    • Construction accident investigation system,
    • QA & QC implementation system in construction,
    • Heavy lifting plan, procedures and evaluation,
    • Safety process protocol for project develery systems,
    • Site facilities for construction labour welfare system,
    • Supervision system for construction works implementation,
    • Subcontractor performance assessment and management,
    • Labour management system in construction,
    • Standarisasi kompetensi insinyur keselamatan,
    • Safety costing methods and measurement system, and
    • Construction safety monitoring and evaluation system.
  10. BSN bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan melibatkan pelaku industri konstruksi akan menindaklanjuti rumusan kebutuhan standardisasi keselamatan konstruksi dan standar-standar proses, sistem dan personel di industri konstruksi. Untuk mendukung penjaminan penerapan standar yang benar, prinsip-prinsip penilaian kesesuaian yang akuntabel dan tertelusur dengan sistem internasional (One Test, One Certificate, Accepted Everywhere), perlu dilaksanakan secara konsisten. Adanya usulan prinsip One Nation One Sertification System (ONOSS), akan dikaji lebih lanjut.
  11. BSN bekerjasama dengan DJBK Kementerian PUPR akan merumuskan standar proses dan sistem dengan subyek safe system of construction works for erection girders sebagai standardisasi proses dan sistem yang diperlukan oleh para pelaku industri konstruksi di lapangan. Saat ini lebih dari 3.000 girder akan diangkut dan diangkat.
  12. BSN bersama DJBK Kementerian PUPR juga akan mendorong adanya kebijakan sistem kelembagaan penilaian kesesuaian di lapangan dan mendorong para pelaku industri konstruksi melaksanakan pelatihan-pelatihan quality assurance system termasuk quality control di industri konstruksi.
  13. BSN bersama DJBK Kementerian PUPR segera membentuk Working Group standardisasi industri konstruksi dengan melibatkan praktisi dan akademisi dalam jangka waktu 3 bulan. Diharapkan tim ini dapat menghasilkan rekomendasi terkait standar proses dan sistem untuk pekerjaan elevated structure yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan konstruksi. Upaya ini dirancang sebagai wujud konkrit sinergi K/L dan prinsip menunjukkan dan memastikan “negara hadir” untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa cacat, tanpa gagal, tanpa kecelakaan sehingga standardisasi dan penilaian kesesuaiannya akan memastikan infrastruktur berhasil dibangun lebih cepat dan lebih banyak serta berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.
  14. Budaya peduli keselamatan juga menjadi prasyarat utama dalam penerapan standar. Oleh karena itu, persyaratan dalam karier seseorang perlu disyaratkan sebagai indikator kunci dan bahkan safety disarankan menjadi indikator para dewan direksi, project managers dan juga setiap orang yang bekerja di sektor konstruksi.
  15. Standar bersifat sukarela (voluntary) tetapi ketika standar diacu ke dalam suatu peraturan maka standar tersebut menjadi wajib. Ruang lingkup standar perlu dikembangkan sesuai kebutuhan, ada yang bersifat generik tetapi juga ada yang bersifat spesifik untuk setiap jenis pekerjaan dalam industri konstruksi.
  16. Dalam jangka pendek, BSN akan melakukan review standar proses, sistem dan personel di sektor konstruksi. Kegiatan lain yang perlu disegerakan adalah mengkaji kebutuhan standarisasi proses, sistem dan personel untuk keseluruhan subsektor konstruksi, serta mengajukan model pengembangan standar dari prescriptive menjadi goal setting atau performance based standard, termasuk indikator-indikator penerapannya (conformity) yang perlu ditentukan. Diantaranya juga akan direview kebutuhan SNI untuk gedung bertingkat.
  17. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap SNI yang ada, dengan menggunakan media-media yang lebih efektif dan menarik.
  18. Perlu ditetapkan komite yang dapat menampung kemungkinan adanya koreksi dari pihak pengguna dan yang akan menjawab komentar dari pelaku konstruksi bangunan.
  19. Perlunya diintensifkan penyiapan tenaga terampil di bidang usaha konstruksi, dengan mempertimbangkan sistem sertifikasinya apabila memungkinkan.
  20. Perlu strategi pembinaan penyelenggaran jasa konstruksi mencakup pengawasan, kelayakan dan kesesuaian kontrak serta reward and punishment.
  21. Revitalisasi komite teknis dengan membuat beberapa working group dan komite teknis baru dengan ruang lingkup yang lebih spesifik.
  22. Untuk menghindari sertifikat yang tidak akuntabel diperlukan sosialisasi tentang penilaian kesesuaian yang terakreditasi.

 

Informasi lebih lanjut:

Titin Resmiatin

Kabag Humas BSN

(0818 856109)

 

Denny Wahyudhi

Kasubag Pers dan Media Massa BSN

(0878 83721636)

 

 



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat