Komisi VI DPR RI dukung penuh program dan kegiatan BSN dalam penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Perindustrian RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/06/18). RDP membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2019.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, H. Dito Ganinduto, M.B.A. dari fraksi Partai Golongan Karya dan dihadiri oleh anggota DPR yang mewakili beberapa fraksi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSN, Prof. Bambang Prasetya yang didampingi Sekretaris Utama, Dr. Puji Winarni, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, I Nyoman Supriatna, Deputi Bidang Informasi dan Pendidikan Standardisasi, Dr. Zakiyah, serta pejabat eselon II dan III BSN menyampaikan bahwa berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomer S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2019 BSN memperoleh pagu indikatif BSN TA 2019 sebesar Rp. 203,4 milyar yang akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas yaitu :

1. Perumusan Standar Nasional Indonesia yang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
2. Pembangunan laboratorium acuan metrologi mikrobiologi dan alat kesehatan tahap II
3. Pengembangan role model dan pendampingan Usaha Mikro dan Kecil
4. Penyusunan skema penilaian kesesuaian dan skema penerapan SNI
5. Pelaksanaan uji petik produk bertanda SNI, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
6. Memperkuat posisi Indonesia di ISO; IEC; CAC dan TBT WTO serta di APEC SCSC 

Dalam pangajuan penambahan anggaran, BSN mengajukan sebesar Rp. 32 milyar digunakan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2018 yaitu mengelola Standar Nasional Satuan Ukuran.

Pada prinsipnya pimpinan dan anggota komisi VI DPR mendukung penuh program dan kegiatan yang dilakukan oleh BSN dalam penguatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di Indonesia serta dapat memahami pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun 2019 yang selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam pada kelompok Kerja (pokja) anggaran. (awg/humas)