Komisi VI DPR RI Setujui Pagu TA 2019

Komisi VI DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Perindustrian dan BSN tentang rencana kerja anggaran kementerian lembaga serta usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari Komisi

Acara dipimpin oleh Pimpinan Sidang H. Dito Ganinduto, M.B.A, serta dihadiri beberapa anggota Komisi VI. (17/08) Jakarta.Hadir pula jajaran Eselon I dan II di lingkungan BSN.

Kepala Badan Standardisasi Nasional-Bambang Prasetya menyampaikan bahwa untuk rencana program atau kegiatan tahun 2019, BSN memiliki Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program ini untuk melaksanakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, diantaranya layanan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, operasional perkantoran, pembayaran gaji dan pengawasan internal BSN.

Selanjutnya BSN juga memiliki Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang terdiri dari 9 kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi; Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi; Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi; Kerja Sama Standardisasi; Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi; Penelitian dan Pengembangan Standardisasi; Perumusan standar; serta Peningkatan Penerapan Standar.

Adapun untuk program prioritas nasional tahun 2019, BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.

Program selanjutnya adalah Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, dengan proyek prioritas Peningkatan Keberterimaan Produk Pertanian Indonesia di Pasar Global. Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dengan 2 proyek prioritas nasional, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Kantor Layanan Teknis Pelayanan Informasi Standardisasi di Area Industri di luar Pulau Jawa, serta Peningkatan dan Pengembangan Kantor Layanan Teknis Pelayanan Informasi Standardisasi di Kawasan Industri yang telah existing.

Menanggapi  paparan tersebut, Komisi VI DPR Komisi VI DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran tahun 2018 agar tercapai target program-program dalam tiap kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang (Awg)