Indonesia Perjuangkan Perdagangan Kelapa Sawit di Dunia Internasional

Codex Alimentarius Commission memiliki peran untuk memastikan praktik yang adil dalam perdagangan pangan. Standar Codex digunakan sebagai rujukan standar perlindungan kesehatan oleh World Trade Organization (WTO) dalam perdagangan internasional termasuk dalam kasus-kasus sengketa. Untuk itu, Indonesia perlu terus memastikan agar standar Codex tidak menyebabkan hambatan perdagangan bagi produk-produk pangan Indonesia seperti misalnya kelapa sawit, kakao, hingga ikan.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan pendekatan dan upaya di berbagai forum multilateral dan perundingan Free Trade Agreement dalam menghadapi berbagai tantangan isu kelapa sawit. “Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah di komite-komite WTO untuk memprotes rencana kebijakan Uni Eropa untuk menerapkan kebijakan Renewable Energy Directives (RED) II yang berpotensi mendiskriminasi kelapa sawit melalui isu sustainability,” ujar tegas Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard saat memberikan sambutan dalam Rapat Komite Nasional Codex Indonesia pada Jumat (23/11) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Febrian menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam pembahasan/ perundingan di Codex harus dilakukan secara efektif. Untuk itu, ia menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri mendukung rencana pelaksanaan sidang Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) ke-13 di Indonesia pada tahun 2019. “Sebagai bagian dari upaya diplomasi ekonomi, kami menyambut baik kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah CCCF pada tahun 2019 dan siap berpartisipasi untuk memberikan dukungan substansi di dalam forum tersebut,” ujarnya.

Febrian pun berpesan kepada para anggota Komite Nasional Codex Indonesia untuk mengawal penyusunan Code of Practice (CoP) pengurangan zat pencemar minyak olahan yang dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga tidak diskriminatif terhadap minyak sawit yang merupakan produk ekspor andalan Indonesia. Ia menekankan pentingnya data ilmiah yang kuat dan komprehensif untuk mendukung berbagai argumen Indonesia tentang minimnya dampak negatif dari penggunaan minyak kelapa sawit.

Kepala Badan Standardisasi Nasional selaku Ketua Komite Nasional Codex Indonesia, Bambang Prasetya menyatakan Ia akan memperkuat sekretariat Komnas Codex, terutama untuk membentuk task force khusus yang akan melibatkan reviewer dari luar negeri. Salah satu task force yang akan dibentuk adalah untuk mendukung penelitian sehingga dapat terus berperan aktif dalam norm-setting dan mendorong perjuangan untuk kepentingan negara berkembang di forum Codex. (ald-Humas)