ISPO, dari Indonesia untuk Dunia

Komite Akreditasi Nasional (KAN) bersinergi menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memperkuat koordinasi, kerjasama, dan transparansi untuk memastikan kredibilitas terhadap sertifikasi yang dilakukan oleh LS ISPO agar dapat diakui dan memiliki keberterimaan yang sama di tingkat internasional. MoU ditandangani oleh Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi selaku Sekretaris Jenderal KAN Kukuh S. Achmad dan Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang.

Acara juga dihadiri oleh Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi KAN-Triningsih. Sebelum MoU dilaksanakan Bambang menegaskan dan mengajak kepada stakeholder serta pelaku perkebunan meyakinkan kepada dunia, walaupun ditengah isu negatif menerpa bahwa kelapa sawit di Indonesia justru penyelamat bagi hutan tropis dunia dengan ISPOnya. ISPO merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi,sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Sebanyak 44 sertifikat ISPO diserahkan kepada 44 perusahaan kelapa sawit pada puncak Hari Perkebunan ke-61 yang diselenggarakan pada Senin (10/12) di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Pameran bertema: “Sinergi dan Akselerasi Kejayaan Perkebunan” ini digelar mulai 8-10 Desember 2018 di Gedung Sate. Ada 103 booth pameran dengan jumlah 90 peserta. Terdiri dari 33 SKPD provinsi yang membidangi perkebunan, booth Kementerian Pertanian, asosiasi, Dewan Komoditas, perusahaan swasta, yayasan, dan pemangku kepentingan lain terkait perkebunan dari seluruh Indonesia. (Awg)