Dirgahayu BSN, 20 Tahun Berkarya Membangun Negeri    Pendaftaran SNI Award 2017 Telah Dibuka!    SELEKSI TERBUKA CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL    Layanan Informasi Terpadu BSN menerima Pemesanan SNI dalam format elektronik File    PERUNDINGAN KERJASAMA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)    Pendaftaran Program Uji Profisiensi KAN XX/2017    Sosialisasi UU Nomor 20 2014 di Bapeten    Infografis Profil Renja BSN 2017    Anugerah Jurnalistik BSN 2017    Jadwal Pelatihan Standardisasi 2017    SOSIALISASI PENERIMAAN USULAN PNPS 2017   

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

KOMITE TEKNIS

REGULASI TEKNIS

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

REFORMASI BIROKRASI

ARSIP

Frequently Asked Questions

Jurnal Standardisasi
  •   Materi atau substansi apa saja yang dimuat di dalam setiap penerbitan Jurnal Standardisasi?

    Sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan penerbitan, materi yang dimuat dalam Jurnal Standardisasi, meliputi: isu di bidang pengembangan standardisasi, perumusan, penerapan, pengawasan di bidang standardisasi; kebijakan dan sistem penilaian kesesuaian, akreditasi dan sertifikasi.
  •   Siapakah yang berhak dapat menulis dan makalahnya dimuat atau diterbitkan pada penerbitan Jurnal Standardisasi?

    Semua orang berhak menulis termasuk para peneliti di seluruh wilayah Indonesia dan menyampaikan makalah tertulis yang berkategori Ilmiah di Bidang Standardisasi kepada: Sekretariat pelaksana pengelolaan Jurnal Standardisasi, dengan alamat:   Puslitbang Standardisasi-BSNGd. Manggala Wanabakti, Blok IV Lt. 4Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 E-mail: litbang@bsn.go.id   Selanjutnya Makalah yang telah disampaikan diproses penilaiannya oleh Sekretariat Pengelolaan Jurnal Standardisasi. Apabila dari hasil penilaian tersebut memenuhi kriteria dan nilai yang dipersyaratkan maka makalah tersebut diterbitkan. Untuk penetapan bobot penilaian mohon Saudara dapat menghubungi:  Sdri. Ellia Krisitiningrum T. 021-57470 43 ext. 263 E-mail: ellia@bsn.go.id, atau Sdri. Dohana T. 021-5747043 ext. 264 E-mail: dohana@bsn.go.id  
  •   Bagaimanakan untuk memperoleh dokumen Jurnal Standardisasi?

    Dokumen Jurnal Standardisasi dikirimkan kepada 300 stakeholder standardisasi di seluruh Wilayah Indonesia, disertai form bukti penerimaaan dokumen.  Apabila dokumen Jurnal Standardisasi telah diterima maka diharapkan setiap penerima dokumen Jurnal Standardisasi mengirimkan kembali bukti tanda terima tersebut melalui faksimili.  Jika suatu instansi belum memperoleh Jurnal Standardisasi, maka instansi dapat mengirimkan surat resmi permohonan berlangganan Jurnal Standardisasi yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon II.
  • PPI Standardisasi
    •   Apakah BSN mempunyai program tetap dalam pelaksanan kegiatan PPI-S setiap tahun?

      Ya. BSN melalui Puslitbang merencanakan dalam program kerja dan kegiatannya bahwa PPI-S dilaksanakan setiap tahun di Jakarta, untuk itu maka anggaran pelaksanaannya selalu diusulkan melalui APBN BSN setiap tahun. Sejak tahun 2006 kegiatan PPI-S dilakukan 2 kali dalam setahun yang meliputi: PPI-S pertama dilaksanakan di daerah tertentu yang terdapat pendidikan tinggi seperti: Bandung (ITB), Semarang (Undip) dan sebagainya, dan PPI-S kedua dilaksanakan di Jakarta.
    •   Siapakah saja yang dapat menuliskan Makalah di PPI-S dan pesertanya siapa saja?

      Semua orang berhak menuliskan makalahnya di PPI-S, khususnya para peneliti dari instansi teknis terkait, pakar di bidang standardisasi, dunia Perguruan Tinggi dan masyarakat konsumen umumnya.
    • Pemesanan Standar
      •   Apakah saya bisa mendapatkan SNI dalam bentuk e-file? Bagaimana biayanya?

        Apakah saya bisa mendapatkan SNI dalam bentuk e-file? Bagaimana biayanya?
      • Pemesanan Standar SNI
        •   Bagaimana prosedur pemesanan SNI?

          Untuk memesan SNI, pertama-tama yang harus anda lakukan adalah : | 1. Kenali SNI yang ingin anda peroleh dengan cara mencari melalui website BSN pada menu pencarian search, dan pilih tab SNI dan anda akan disambungkan ke webstore SNI | 2. Pada halaman tersebut, apabila anda memasukan kata kunci SNI yang Saudara perlukan, maka anda akan menemukan daftar nomor dan judul SNI-nya. | 3. SNI tersebut tersedia dalam bentuk hardcopy (tercetak) dan/atau soft copy (pdf), apabila berminat mendapatkan dokumennya, Sdr. bisa memperoleh (datang langsung) di Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN : Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340 / Telepon : 021-3917300 / Email : dokinfo@bsn.go.id / Website : www.bsn.go.id / Jam Layanan : Senin – Jum'at (08.30 – 15.00) | 4. Atau dapat memesan melalui email, dengan menginformasikan nomor SNI yang diminati beserta alamat lengkap Sdr. ke dokinfo@bsn.go.id. | 5. Kami akan mengirimkan email penawaran harga dan ongkos kirim. | 6. Setelah pembeli melakukan trasnfer dan konfirmasi, dokumen akan segera dikirimkan ke alamat pembeli | catatan : | * Untuk dunia pendidikan, terdapat potongan harga dengan memberikan photocopy atau melampirkan kartu tanda mahasiswa. | * harga dokumen SNI berdasarkan Tarif PP No. 62 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
        •   Bagaimana cara download (unduh) Dokumen SNI

          Dokumen SNI penetapan 1 tahun terakhir dapat di download di : sisni.bsn.go.id | caranya: registrasi pada link website tersebut, tunggu sampai ada email verifikasi dari BSN. | setelah mendapatkan email verifikasi, pengguna melakukan login dan mencari nomor atau judul SNI yang dibutuhkan, | lalu klik icon pdf di sebelah kanan dan ikuti langkah selanjutnya
        •   Apakah saya bisa mendapatkan SNI dalam bentuk e-file? Bagaimana biayanya?

          Anda dapat memesan melalui email | dengan menginformasikan nomor SNI yang dibutuhkan ke : dokinfo@bsn.go.id. | Kami akan mengirimkan email penawaran harga (harga SNI e-file sama dengan harga dokumen SNI tercetak) dan SNI akan dikirimkan melalui email Saudara | catatan : || * Untuk dunia pendidikan, terdapat potongan harga dengan memberikan photocopy atau melampirkan kartu tanda mahasiswa. || * harga dokumen SNI berdasarkan Tarif PP No. 62 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
        • Pemesanan Standar Asing
          •   Standar internasional dan mancanegara apa saja yang tersedia di perpustakaan BSN?

            Koleksi standar yang tersedia di Perpustakaan BSN antara lain : Standar Internasional: ISO IEC CAC ( Codex Alementarius ) Standar Mancanegara: JIS BS DIN AS Korean Standard: Standar Asosiasi : ASTM AOAC ASME
          •   Bagaimana bila standar yang dicari tidak ada di perpustakaan BSN?

            Perpustakaan BSN dapat membantu memesankan dokumen tersebut
          •   Bagaimanakah cara mendapatkan dokumen standar CAC?

            Standar Codex Alimentarius Commission (CAC) adalah dokumen standar keamanan pangan internasional yang dikelola oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO).  Dokumen dapat diperoleh dengan cara men-download dari website Codex yaitu www.codexalimentarius.net secara gratis atau memintanya ke Sekretariat Codex Contact Point (CCP) BSN dengan alamat: E-mail: CODEX_INDONESIA@bsn.go.id
          •   Bagaimanakah prosedur pemesanan dokumen asli?

            Pemesanan akan kami proses setelah saudara membayar uang muka minimal 50% dari rincian biaya yang kami tetapkan. Pelunasan dilakukan ketika dokumen sudah sampai diperpustakaan BSN atau pada saat pengambilan dokumen. 
          • Notifikasi dan Enquiry Point TBT-WTO
            •   Dimana alamat dan contact point kegiatan TBT WTO  di Indonesia?

              Di Indonesia BSN ditunjuk sebagai contact point TBT WTO melalui Pusat Kerjasama Standardisasi yang beralamat di Gedung BPPT 1, Lantai 12, Jl. M.H.Thamrin no 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Email : tbt.indonesia@bsn.go.id; tbt.indonesia@gmail.com Website : http://tbt.bsn.go.id
            •   Apa saja tujuan dari penerapan suatu SNI ?

              SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (voluntary) dengan konteks tujuan sebagai berikut: a) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional, baik antar produsen maupun antara produsen dan masyarakat; b) Meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan negara; c) Meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha.
            •   Bagaimana suatu SNI diberlakukan wajib?

              Berdasarkan UU No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pasal 24 ayat (1) menyatakan " Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian".
            •   Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan suatu SNI Wajib ?

              1. Pemberlakuan SNI wajib sebaiknya dibatasi pada lingkup ketentuan SNI yang diperlukan untuk mencapai konteks tujuan regulasi teknis yang akan diterapkan 2. Ketentuan SNI yang akan diberlakukan wajib harus dievaluasi terlebih dahulu
            •   Langkah-langkah dalam pemberlakuan SNI secara Wajib

              Instansi pemrakarsa melakukan kajian terhadap permasalahan yang ingin diatasi. Apabila pemberlakuan SNI wajib merupakan opsi yang terbaik, maka instansi pemrakarsa menganalisis lingkup SNI yang akan diwajibkan. Instansi pemrakarsa dapat meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang akan diwajibkan, analisis kesiapan penilaian kesesuaian, rencanakan pengawasan pasar yang efektif, rencanakan sistem monitoring dan kaji-ulang untuk menilai efektivitas regulasi teknis. Rancangan regulasi teknis tersebut diajukan kepada panitia antar departemen yang dibentuk oleh instansi pemrakarsa untuk dibahas. Pelaksanaan dengar pendapat publik (public hearing) diperlukan agar pihak-pihak yang akan terikat oleh regulasi teknis tersebut mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan. Apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan maka rancangan regulasi teknis dikirimkan ke BSN sebagai Notification Body untuk TBT-WTO.
            •   Apakah Regulasi Teknis Itu ?

              Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode produksi dan proses yang terkait dengan produk tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai, yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada produk, proses atau metode produksi.
            •   Kapan Regulasi Teknis Secara Efektif Diberlakukan ?

              Dalam DOHA Development Agenda (DDA) article 5.2 menyatakan bahwa "Subject to the conditions specified in paragraph 12 of Article 2 of the Agreement on Technical Barriers to Trade, the phrase "reasonable interval" shall be understood to mean normally a period of not less than 6 months, except when this would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursued". Berdasarkan amanat dari DDA tersebut, regulasi teknis secara efektif diberlakukan minimal 6 bulan setelah tanggal ditetapkan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memenuhi persyaratan dari regulasi teknis tersebut.
            •   Apa itu Perjanjian WTO TBT ?

              Perjanjian TBT-WTO adalah salah satu perjanjian dalam lingkup WTO yang mengatur ketentuan non-tariff (non-tariff measures) terkait dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian ini dibuat mengingat pentingnya kontribusi yang dapat diperankan oleh standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian dalam meningkatkan efisiensi produksi dan fasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional
            •   Hal hal apa saja yang diatur dalam Perjanjian WTO - TBT ?

              Yang termasuk dalam Perjanjian TBT WTO adalah semua produk termasuk produk industri maupun pertanian. Yang tidak termasuk dalam perjanjian TBT WTO adalah: a. Aturan-aturan yang terkait SPS (sanitary and phytosanitary), b. Spesifikasi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah (government procurement) c. Aturan-aturan berkaitan dengan jasa
            •   Apa tujuan diterapkannya Perjanjian WTO TBT ?

              Tujuan diterapkan Perjanjian TBT WTO adalah jaminan terhadap kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan praktek-praktek kecurangan (deceptive practices) dalam perdagangan.
            •   Apa saja prinsip TBT WTO ?

              Prinsip-prinsip Perjanjian TBT WTO adalah : - Non diskriminasi Pada prinsip ini berlaku Most Favored Nation dan National treatment sehingga penggenaan regulasi teknis dan standar terkait suatu barang harus diberlakukan secara seimbang kepada barang sejenis tanpa memperdulikan dari mana asal barang tersebut. - Pencegahan hambatan perdagangan yang tidak perlu Dalam hal ini pelaksanaan TBT di suatu negara diupayakan memiliki hambatan yang paling minim (the least trade restrictive measure) - Harmonisasi Untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya. - Ekivalensi Pada prinsip ini anggota WTO dapat memberikan pertimbangan Positif pada Regulasi Teknis anggota WTO lain - Transparansi Proses penetapan regulasi teknis, standar, maupun prosedur penilaian kesesuainya dilakukan secara terbuka dengan mengikuti ketentuan dalam perjanjian TBT WTO. Anggota berkewajiban untuk segera menotifikasikan Draft Regulasi Teknis, melayani permintaan Full Text Document dan memberi waktu untuk menanggapi (2 bulan), membentuk Notification Body dan Enquiry Point, memberikan tenggang waktu sedikitnya 6 bulan sebelum regulasi diberlakukan untuk memberikan kesempatan bagi semua pihak dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam regulasi
            •   Salah satu prinsip dalam Perjanjian TBT WTO adalah transparansi, apa maksudnya?

              Dalam TBT WTO yang dimaksudkan dengan transparansi adalah Negara anggota WTO Wajib menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai administrasi Penerapan Perjanjian WTO TBT (article 15.2), melakukan notifikasi publikasi terhadap semua peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, dan membentuk Enquiry Point
            •   Apa yang dimaksud dengan notifikasi ?

              Notifikasi adalah penyampaian informasi kepada negara-negara anggota WTO lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional
            •   Peraturan yang  bagaimanakah yang perlu dinotifikasikan ke WTO ?

              Notifikasi diperlukan apabila materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda dengan standar internasional; Tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian; Rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara anggota WTO lainnya
            •   Kapan kita melakukan notifikasi ?

              Dalam Perjanjian TBT WTO notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (article 2.9.2), diberikan waktu 60 hari hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. Khusus bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan, berhak mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari. Terkecuali dalam keadaan mendesak (article 2.10.1) (urgent matter) rancangan peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasi ke sekretariat WTO akan tetapi perlu disertakan alasan utama pemberlakuan tersebut (legitimate objective) dan scientific evidence. Secintific evidence diperlukan untuk untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diterima dari negara-negara anggota terkait notifikasi tersebut.
            •   Bagaimana prosedur permohonan notifikasi ke BSN ?

              Prosedur notifikasi dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu: 1. Permohonan notifikasi (dilakukan oleh regulator) setelah regulator melakukan finalisasi rancangan regulasi teknis, regulator menyampaikan permohonan notifikasi ke Notification Body (BSN) dengan melengkapi dokumen sbb: a. Surat pengantar dari pejabat yang akan menerbitkan regulasi teknis. b. Dokumen regulasi teknis disertai dengan rancangan petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam bentuk hard copy dan soft copy. Bila regulasi teknis sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris maka naskah ini sebaiknya disertakan. Walaupun demikian, tidak ada kewajiban untuk menerjemahkan naskah tersebut ke dalam bahasa resmi WTO (Inggris, Perancis, atau Spanyol). c. Format notifikasi yang telah diisi lengkap dalam bahasa Inggris. 2. Verifikasi Awal (dilakukan oleh BSN) BSN melakukan verifikasi awal terhadap rancangan regulasi teknis, sesuai dengan artcile-article dalam Perjanjian WTO-TBT agar tidak menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan (unnecessary obstacles) dalam perdagangan internasional. Melakukan Verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan Perjanjian WTO-TBT dilakukan antara lain yaitu sebagai berikut : a. Menentukan apakah rancangan regulasi teknis tersebut, apakah terkait TBT atau SPS atau keduanya. Apabila menyangkut SPS maka BSN akan menyampaikan informasi kepada regulator untuk menyampaikan permintaan notifikasi kepada Kementerian Pertanian selaku otoritas notifikasi SPS. Jika menyangkut keduanya maka notifikasi dilakukan oleh BSN selaku TBT Notification Body dan Kementerian Pertanian selaku SPS Notification Body. b. Peninjauan terhadap alasan pemberlakuan (legitimate objective) dari regulasi teknis tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian WTO TBT c. Peninjauan terhadap sifat regulasi, apakah regulasi ini merupakan regulasi yang penetapannya dianggap mendesak (urgent matters) atau tidak. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis notifikasi yang akan dilakukan. d. Memastikan bahwa rancangan regulasi teknis tidak bersifat diskriminatif yaitu tidak ada perbedaan perlakuan antara produk luar negeri dan dalam negeri atau perbedaan perlakuan pengawasan produk yang masuk antara satu anggota dengan anggota WTO lainnya; e. Memastikan bahwa mekanisme penilaian kesesuaian yang akan diterapkan memungkinkan untuk dilakukannya saling pengakuan. f. Memastikan bahwa notifikasi tersebut telah memberikan waktu yang cukup bagi negara-negara anggota WTO untuk memberikan tanggapan (60 hari) dan diberlakukan minimal 6 bulan setelah ditetapkan. 3. Verifikasi Keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen notifikasi rancangan regulasi teknis dari regulator, Pusat kerjasama Stanadardisasi mengadakan pertemuan dengan unit terkait di BSN (PPS, PSPS, PALS dan PALLI) untuk memberikan masukan mengenai keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian terhadap dokumen notifikasi tersebut. Verifikasi keterkinian standar meliputi: - Status SNI (lama atau baru) - SNI yang diadopsi kedalam rancangan regulasi tersebut harmonized dengan standar internasional yang ada (ISO, IEC, ITU, CAC dll) - Kemungkinan adanya deviasi dengan Standar Internasional, serta identifikasi deviasi SNI tersebut dengan standar internasional - Verifikasi prosedur penilaian kesesuaian, status akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang termasuk dalam ruang lingkup produk yang diregulasi maupun yang ditunjuk secara langsung oleh regulator - Skema prosedur penilaian kesesuaian Dari hasil kompilasi comment tersebut, bila ditemukan hal-hal yang bersifat teknis yang berpengaruh terhadap regulasi teknis tersebut, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS)-BSN selaku Notification Body menginformasikan kepada regulator mengenai tanggapan dari BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi ini. 4. Pengiriman Notifikasi ke Sekretariat WTO setelah menerima informasi dari regulator yang menyatakan bahwa rancangan tersebut siap untuk dinotifikasi, PKS menyampaikan notifikasi tersebut pada TBT Notification Submission System (TBT NSS) selanjutnya sekretariat TBT WTO mensirkulasikan notifikasi tersebut kepada semua anggota WTO melalui email masing-masing NB atau melalui website ePing alert system (www.epingalert.org)
            •   Bagaimana tata cara  penyampaian tanggapan terhadap notifikasi ?

              Tata Cara penyampaian tanggapan dibagi menjadi 2 yaitu: a. Incoming Notification dari Negara anggota WTO. BSN selaku Notification Body dan Enquiry Point menerima notifikasi anggota WTO melalui email yang telah disubscribre ke sekretariat atau melalui website ePing alert system. Semua notifikasi disirkulasikan kepada semua stakeholder yang terkait untuk meminta tanggapan awal. Bila dirasakan suatu notifikasi adalah penting maka stakeholder dapat meminta BSN untuk mendapatkan full-text document. Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder. Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN mengundang stakeholder yang berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan tanggapan notifikasi dan mempersiapkan posisi Indonesia. Untuk tujuan koordinasi di forum TBT, maka jawaban resmi tanggapan dari Indonesia dikirimkan ke BSN selaku Enquiry Point, selanjutnya BSN akan berkoordinasi dengan PTRI Jenewa dalam mempersiapkan Posisi Indonesia. b. Notifikasi Indonesia (outgoing notification) Negara anggota WTO yang concern terhadap notifikasi indonesia, mengirimkan email (tanggapan) kepada BSN cq Pusat Kerjasama Standardisasi. Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder. Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN (PKS) mengundang stakeholder yang berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan tanggapan atas nama Indonesia. Hasil dari pembahasan tersebut akan dikompilasi oleh PKS kemudian selanjutnya akan dikirimkan kepada negara Inquirier sebagai tanggapan resmi dari Indonesia
            •   Bagaimana cara memperoleh full text document notifikasi atau mengajukan pertanyaan seputar TBT ?

              Untuk memperoleh Full Text document dari Regulasi teknis yang dinotifikasi oleh Indonesia maupun dari negara anggota WTO lainnya, maupun mengajukan pertanyaan seputar TBT (standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian) dapat menghubungi Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional di Gedung BPPT 1, Lantai 12, Jl. M.H.Thamrin no 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Email : tbt.indonesia@bsn.go.id; tbt.indonesia@gmail.com; Website:http://tbt.bsn.go.id Telp: 021-3927422 ext 124 Fax: 021-3927527
            • SNI Award
              •   Apa yang dimaksud SNI Award ?

                SNI Award adalah apresiasi bagi industri/perusahaan yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya dalam kegiatan usahannya. Apresiasi diberikan dalam bentuk Penganugerahan SNI Award bagi perusahaan yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Peduli pada pengembangan standar, dan mempunyai kinerja yang baik.
              •   Apa  saja Kategori Peserta  yang boleh mengikuti SNI Award ?

                Kategori Usaha/Peserta yang mengikuti SNI Award : - Perusahaan Kecil Barang - Perusahaan Kecil Jasa - Perusahaan Menengah Barang - Perusahaan Menengah Jasa - Perusahaan Besar Barang - Perusahaan Besar Jasa
              •   Apa saja Persyaratan Peserta untuk mengikuti SNI Award

                Kriteria Persyaratan Perusahaan/Peserta untuk mengikuti SNI Award : Perusahaan memiliki legalitas hukum indonesia; Perusahaan yang produk (barang atau jasa diproduksi di Indonesia; Perusahaan tidak terlibat kasus pidana dan perdata hukum Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001) dan atau Sistem HACCP (SNI 01-4852-1998) dan atau Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 19-14001-199/2005) dan atau sistem manajemen lainnya, dan atau menerapkan SNI pada produk. Khusus perusahaan kategori kecil, peserta dapat merupakan perusahaan yang telah menggunakan aspek-aspek teknis dan persyaratan yang tercantum dalam SNI terkait proses pengelolaan perusahaan perusahaan, misalnya: a. Penggunaan bahan baku atai produk ber-SNI; b. Pengendalian proses produksi atau cara produksi sesuai SNI; c. Pengujian produk.
              •   Apa saja kriteria yang di nilai ?

                Kriteria penilaian  SNI Award sebagai berikut: A. KINERJA ORGANISASI    1. Kepemimpinan dan Manajemen    2. Fokus pada Pelanggan    3. Pengembangan Sumber Daya     4. Pengelolaan/Realisasi Produk B. AWARENESS TERHADAP SNI Kebijakan organisasi di bidang standardisasi Upaya pimpinan perusahaan mengarahkan organisasi dalam menerapkan, mengembangkan dan mempromosikan standar, serta mengedukasi kepada pihak terkait. Penerapan Standar Upaya perusahaan untuk secara konsisten menerapkan SNI dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesesuaian terhadap SNI.  Pengembangan Standar Upaya perusahaan dalam partisipasi perumusan standar baru dan kaji ulang/revisi standar.  Edukasi dan Promosi SNI Upaya perusahaan untuk melakukan edukasi dan promosi SNI. C. HASIL BISNIS     1. Capacity Perusahaan     2. Prospek Usaha     3. Kinerja Keuangan Perusahaan
              •   Bagaimana prosedur untuk mengikuti SNI Award ?

                Tahapan Prosedur mengikuti SNI Award Sebagai berikut : 1. Lengkapi dokumen sebagai berikut :    •  Lembar Pendaftaran SNI Award    •  Pernyataan kelompok Industri/Perusahaan Peserta SNI Award    •  Pernyataan Tidak Terlibat Pelanggaran Hukum Peserta SNI Award    •  Kuesioner SNI Award  (sesuai kelompok industri/perusahaan)       o Perusahaan Besar Barang       o Perusahaan Besar jasa       o Perusahaan Menengah Barang       o Perusahaan Menengah Jasa       o Perusahaan Kecil barang       o Perusahaan Kecil Jasa 2. Info selengkapnya dan pengiriman dokumen yang telah dilengkapi ke Alamat  :     Sekretariat SNI Award     Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lt 4     Jl. Gatot Subroto - Senayan Jakarta 10270     Telp. +62 21 5747043-44 ext 311, 256     Fax : +62 21 5747045     Email : award@bsn.go.id 3. Bagi perusahaan kecil barang/jasa yang membutuhkan bimbingan pengisian kuesioner diminta untuk mengisi formulir lembar minat dan segera mengirimkannya ke alamat Sekretariat SNI Award 4. Informasi SNI Award Selengkapnya Klik disini
              • Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
                •   Apakah Komite Akreditasi Nasional (KAN) ?

                  Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. info : http://www.kan.or.id
                •   Apa yang dimaksud dengan Akreditasi ?

                  Akreditasi adalah pengakuan atas kompetensi suatu lembaga penilaian kesesuaian (LPK)  untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu oleh badan akreditasi. > http://www.kan.or.id
                •   Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian ?

                  Lembaga penilaian kesesuaian adalah lembaga yang memberikan jasa penilaian kesesuaian. Termasuk jasa penilaian kesesuaian adalah pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Catatan: Badan akreditasi bukan lembaga penilaian kesesuaian.
                •   Apakah manfaat akreditasi?

                  > http://www.kan.or.id Manfaat Akreditasi untuk : Membangun kepercayaan. Dengan memperoleh akreditasi, customer laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi akan percaya bahwa laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi kompeten dalam memberikan jasanya. Hal ini akan menjembatani saling percaya antara laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan customer. Meminimalkan resiko Laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi mengurangi resiko terhadap hasil pengujian, kalibrasi, inspeksi dan sertifikasi yang dapat memenuhi persyaratan customer. Menunjukkan Kredibilitas Dengan memperoleh akreditasi berarti laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dapat menunjukkan kompetensinya melalui penerapan sistem management yang kuat serta memberikan kepercayaan kepada partner kerja sehingga tidak perlu dilakukan asesmen seperti yang dilakukan oleh badan akreditasi. Pengakuan Internasional KAN telah menandatangi Mutual Recognition Arrangement (MRA) baik dalam forum Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Pacific Accreditation cooperation (PAC) maupun International Accreditation Forum (IAF) untuk akreditasi Laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan dan lembaga sertifikasi produk. Dengan simbol ILAC-MRA dan IAF-MRA berarti sertifikat pengujian, kalibrasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN akan segera dikenali oleh pasar luar negeri.
                •   Apakah sertifkat pengujian dan kalibrasi dikenali oleh partner luar negeri ?

                  Ya, dengan simbol ILAC-MRA dan IAF-MRA berarti sertifikat pengujian, kalibrasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh laboratorium dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN akan segera dikenali oleh pasar luar negeri.
                •   Bagaimana proses sertifikasi SNI kepada suatu produk?

                  Pastikan dulu apakah anda ingin mengajukan sertifikasi untuk produk atau hanya sistem manajemen saja. Jika memang untuk produk anda, maka langkah berikutnya anda harus melakukan pengecekan standar produk tersebut sudah ada atau belum di sini, jika belum ada standar terkait, maka belum bisa dilakukan sertifikasi. Jika produk anda sudah ada standar SNI nya, maka anda perlu mencari LS-PRO mana yang memiliki kompetensi dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Anda dapat melakukan pengecakan LS PRO tersebut di sini Anda dapat menghubungi LS PRO tersebut untuk memperoleh informasi bagaimana proses mendapatkan sertifikasi SNI terhadap suatu produk Terima kasih
                • PENERBITAN NOMOR IDENTIFIKASI
                  •   Apakah yang dimaksud dengan IIN ?

                    Issuer Identification Number (IIN) atau kalangan perbankan mengenalnya dengan BIN (Bank Identification Number) adalah nomor identifikasi untuk mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data elektronik. Penerbitan nomor identifikasi ini mengacu kepada standar ISO/IEC 7812
                  •   Apa Manfaat IIN bagi institusi/lembaga ?

                    Manfaat IIN bagi institusi/lembaga : Nomor identifikasi yang terdiri atas 6 digit ini bersifat unik untuk setiap institusi penerbit kartu dan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan identifikasi kegiatan transaksi data secara elektronik dan menghindari tumpang tindih penomoran identifikasi yang bersifat global di seluruh dunia dengan mengacu pada standar yang sama. Pemanfaat dari nomor identifikasi ini tidak hanya terbatas bagi kalangan perbankan saja, tetapi juga dapat digunakan oleh airline, healthcare, telecommunication, merchandizing/retail, travel, entertainment, petroleum, dan institusi penerbit kartu lainnya.
                  •   Institusi atau lembaga mana yang berwenang memberikan IIN ?

                    Lembaga/institusi yang berwenang memberikan IIN adalah badan standar nasional yang ada di negara yang bersangkutan, untuk Indonesia adalah melalui BSN. Setiap badan standar nasional bertindak sebagai Sponsoring Authority yang memproses untuk setiap permintaan (aplikasi) IIN, dan selanjutnya diteruskan kepada Registration Authority yang ditunjuk oleh ISO dan IEC yang dalam hal ini adalah American Banking Association (ABA), sehingga setiap Sponsoring Authority yang mengurus aplikan IIN harus menyampaikannya ke ABA selaku Registration Authority ISO/IEC 7812.
                  •   Bagaimana prosedur penerbitan IIN ?

                    Prosedur penerbitan IIN adalah : 1) Pihak aplikan mengajukan surat permohonan informasi dalam mendapatkan nomor identifikasi diatas yang ditujukan kepada Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi-BSN sebagai Sekretariat Tim Pengelola Layanan Jasa IIN; 2) Sekretariat Tim Pengelola Layanan Jasa IIN (BSN) akan memeriksa apakah pemohon tersebut sudah memiliki nomor IIN atau belum, jika belum maka akan diproses lebih lanjut, sedangkan bila sudah memiliki nomor IIN maka akan ditolak; 3) Pihak BSN akan membalas surat permohonan yang berisi penjelasan mekanisme IIN dan meminta pihak aplikan untuk melengkapi persyaratan yang terdiri atas form aplikasi, akta perusahaan dan dokumen legalitas lainnya (contohnya surat dari BI tentang status bank), dan form kesepahaman (term and condition) tentang proses aplikasi; Setelah aplikan menyampaikan persyaratan yang diminta, Sekretariat akan melakukan validasi dan verifikasi; 4) Dari hasil validasi dan verifikasi diatas, Sekretariat akan menginformasikan kepada aplikan jika ada kekurangan. Apabila kelengkapan dokumen sudah terpenuhi maka proses selanjutnya adalah aplikan harus melakukan pembayaran biaya permohonan IIN; 5) Setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerima BSN, Sekretariat akan menginformasikan jadwal dan susunan tim verifikasi lapangan; 6) Hasil dari verifikasi lapangan jika ada kekurangan maka tim verifikasi lapangan akan menyampaikan ke aplikan untuk menyerahkan bukti tindakan perbaikan (bila ada) dan akan dilaporkan dalam rapat Tim Sekretariat untuk mendapatkan rekomendasi; 7) Hasil rekomendasi dari Tim Sekretariat menjadi dasar untuk proses selanjutnya yang akan disampaikan kepada ABA untuk memperoleh Nomor IIN; 8) Selaku Registration Authority, ABA akan menilai dan memberikan persetujuan dengan menerbitkan nomor identifikasi unik untuk aplikan (IIN’s Assignment); 9) Nomor identifikasi unik yang diberikan ABA akan disampaikan oleh BSN kepada aplikan untuk digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (dalam kurun waktu 12 bulan nomor tersebut harus sudah digunakan).
                  •   Berapa biaya untuk mendapatkan IIN ?

                    Biaya proses penerbitan IIN sebesar USD 100 + Rp. 4.500.000,- (sesuai PP No. 62/2007) yang nantinya akan dibuatkan surat pembayaran biaya proses aplikasi dan code billing oleh sekretariat IIN melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Bukti transfer dikirim via faksímili No. 021 3927527 dan email: ketty.prasetianty@bsn.go.id; rizkirawati@bsn.go.id; bowo@bsn.go.id ditujukan ke Sekretariat Tim Pengelola Layanan Jasa IIN. Biaya tersebut diatas, diluar biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi tim verifikasi lapangan yang dibebankan kepada wajib bayar (aplikan) pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan.
                  •   Berapa lama proses penerbitan IIN ?

                    Proses penerbitan nomor identifikasi memakan waktu 1 - 2 bulan sejak aplikan telah menyelesaikan proses pembayaran.
                  •   Apakah IIN berlaku untuk satu institusi/lembaga?

                    IIN hanya diberikan satu untuk setiap institusi penerbit kartu dan institusi tersebut tidak diperbolehkan lagi meminta nomor baru, sehingga bagi institusi yang telah punya IIN maka otomatis permohonannya akan ditolak.
                  •   Berapa digit angka IIN diterbitkan ?

                    IIN yang diterbitkan sesuai ISO/IEC 7812 terdiri atas 6 digit dan kemudian digabung dengan Individual Account Identification (max. 12 digit) yang dapat divariasikan oleh penerbit kartu sesuai kebutuhannya serta check digit (1 digit) yang secara bersama disebut sebagai Primary Account Number (PAN), sehingga PAN tersebut maksimal dapat terdiri atas 19 digit angka.
                  •   informasi lebih lanjut tentang IIN dapat diperoleh ?

                    Sekretariat Layanan Jasa IIN Pusat Kerjasama Standardisasi – BSN Gedung BPPT I, Jl. M.H. Thamrin No. 8 - Jakarta Telp. 021 3927527 ext. 128,148 Fax. 021 3927527 E-mail: ketty.prasetianty@bsn.go.id; rizkirawati@bsn.go.id; bowo@bsn.go.id Contact person: Ketty Mustika, Rizki Irawati, Muhamad Wibowo Sukendar.
                  •   Persyaratan utama apa yang perlu diperhatikan bagi aplikan/pemohon?

                    Persyaratan utama bagi aplikan/pemohon dalam mendapat nomor IIN adalah: a. belum memiliki nomor identifikasi (IIN); b. merupakan institusi penerbit kartu; c. menggunakannya dalam kartu paling lambat 12 bulan sejak nomor diterbitkan; d. kartu dipergunakan dalam international, interindustry dan/atau intra-industry interchange environment; e. aplikan merupakan entitas tunggal (single entity) yang dibuktikan secara legal formal yang beroperasi dalam suatu peraturan perundang-undangan spesifik; f. tidak menggunakan nomor tersebut hanya sebagai pembeda produk, jasa atau teknologi (termasuk tapi tidak terbatas untuk integrated circuit cards), mengidentifikasi lokasi geografis, mengidentifikasi pegawai/karyawan atau memfasilitasi routing; g. tidak menggunakan nomor tersebut hanya untuk mengidentifikasi atau membedakan antara cabang atau bagian dalam organisasi aplikan (tidak terpisah entitas perusahaan/lembaga); h. aplikan tidak dapat meminta atau memesan spesifik IIN yang berada diluar ruang lingkup yang ada dalam ISO/IEC 7812.
                  • Info Publikasi
                    •   Publikasi apa saja yang diterbitkan oleh BSN ?

                      Publikasi BSN antara lain: Senarai SNI, yaitu Daftar Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan oleh BSN mencakup Daftar SNI yang berlaku, direvisi dan ditarik (abolisi).  Senarai SNI diterbitkan setiap tahun. Dokumen SNI Handbook (HB) SNI, yaitu Kompilasi SNI dalam satu topik, Jurnal Standardisasi, yaitu Kumpulan tulisan penelitian bidang standardisasi dan terbit setiap empat (4) bulan dalam setahun. Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) merupakan pedoman yang sifatnya digunakan untuk memandu kegiatan standardisasi di tingkat nasional, Majalah SNI Valuasi, terbit setiap tiga (3) bulan dalam setahun.   Publikasi BSN dapat diakses di www.bsn.go.id pada menu "Koleksi Perpustakaan"
                    • Pelatihan Standardisasi
                      •   Apa saja training yang disediakan oleh BSN?

                        Public training yang dapat diikuti oleh umum, dan waktu serta tempat penyelenggaraanya sudah ditentukan BSN dan In House training, training yang diselenggarakan ditempat pelanggan.
                      •   Apa saja daftar training publik yang diselenggarakan BSN tahun ini, berapa harga pelatihan tersebut, dan bagaimana cara mendaftarnya?

                        Untuk informasi lengkap dapat mengakses http://diklat.bsn.go.id
                      • SNI Corner
                        •   Apakah SNI Corner ?

                          SNI Corner merupakan outlet informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang menyediakan dokumen SNI dengan topik terpilih, direktori laboratorium dan lembaga serti kasi, buku referensi serta berbagai multimedia pendidikan standardisasi, promosi SNI maupun video streaming.
                        •   Apakah tujuan SNI Corner

                          SNI Corner membawa misi: - mencerdaskan bangsa, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi khususnya standardisasi, - memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan IPTEK, menyumbangkan inovasi terbaru bagi bangsa
                        •   Apakah Manfaat SNI CORNER

                          Bagi pemerintah pusat dan daerah : SNI Corner dapat bermafaat untuk membuka akses informasi bagi industri dan UKM di wilayahnya sehingga pembinaan dan penguatan usaha kecil dan menengah oleh pemerintah dapat menggunakan acuan standardisasi dan diharapkan dapat mendorong daya saing produk unggulan daerah. | Bagi perguruan tinggi: SNI Corner dapat bermafaat untuk menjadi salah satu referensi bahan ajar bagi mahasiswa, baik dalam perkuliahan maupun dalam melakukan penelitian. | Bagi asosiasi atau himpunan profesi/lembaga pengabdian masyarakat, dan lain-lain: SNI Corner dapat bermanfaat untuk membangun kemandirian usaha kecil di lingkungannya, dapat menjadi referensi bagi industri maupun peningkatan kompetensi personel, dan dapat memanfaatkan SNI menjadi bahan bimbingan bagi stakeholder di lingkungannya
                        •   Cara kontak SNI Corner ?

                          Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi - BSN | c.q. Sdr. Purwanto | Gedung 1 BPPT Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 3927422 ext 155 | Fax. 021 3927528 hp. 0813 1844 7713 | Email: purwanto@bsn.go.id www.bsn.go.id