Penerapan Standar Untuk Membangun Zona Integritas

Berdasarkan data, banyak praktek-praktek korupsi yang awalnya dari lirikan mata, hingga akhirnya terjadi penyuapan. Tentu hal ini sangat mengganggu target pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Oleh karena itu, kini banyak tender-tender pemerintah yang mensyaratkan lembaga/perusahaan yang mengikuti tender memiliki sertifikat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” ujar Kepala BSN, Bambang Prasetya saat menjadi narasumber dalam workshop Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Risiko Serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Senin (13/8/18) di ruang auditorium BPK, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Bambang menjelaskan interkoneksi antara pembangunan zona integritas dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Seperti halnya zona integritas yang mensyaratkan manajemen perubahan dan penataan sistem manajemen SDM, dalam SMM mensyaratkan organisasi untuk memahami kebutuhan dan harapan stakeholder, fokus pada pelanggan, serta adanya pemantauan, pengukuran, evaluasi

“Salah satu manfaat penerapan SNI ISO 37001 adalah menyediakan jaminan kepada manajemen, investor, pekerja, customer dan stakeholder lainnya bahwa organisasi telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mencegah terjadinya penyuapan. Hal ini jelas men