Dirgahayu BSN, 20 Tahun Berkarya Membangun Negeri    Pendaftaran SNI Award 2017 Telah Dibuka!    SELEKSI TERBUKA CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL    Layanan Informasi Terpadu BSN menerima Pemesanan SNI dalam format elektronik File    PERUNDINGAN KERJASAMA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)    Pendaftaran Program Uji Profisiensi KAN XX/2017    Sosialisasi UU Nomor 20 2014 di Bapeten    Infografis Profil Renja BSN 2017    Anugerah Jurnalistik BSN 2017    Jadwal Pelatihan Standardisasi 2017    SOSIALISASI PENERIMAAN USULAN PNPS 2017   

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

KOMITE TEKNIS

REGULASI TEKNIS

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

REFORMASI BIROKRASI

ARSIP

Tentang SNI

 

  1. Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN

  2. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:  


a. Openess (keterbukaan)

Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

b. Transparency (transparansi)

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;    

c. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)

 Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;    

d. Effectiveness and relevance

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;    

e. Coherence 

Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan  

f. Development dimension (berdimensi pembangunan)

 Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

(sumber Strategi BSN 2006-2009)

 

TANDA SNI