Tingkatkan Pemahaman SNI Bagi Masyarakat, BSN Gandeng PKK dan Dekranasda DKI Jakarta

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu tool yang dapat digunakan untuk memberikan jaminan kualitas produk bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari produk-produk yang berbahaya baik dilihat dari sisi keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat tentang pentingnya SNI dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya SNI, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat bekerja sama dengan stakeholder. Salah satunya dengan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah, beraudiensi dengan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DKI Jakarta yang juga sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta, Fery Farhati Anies Baswedan di Jakarta, Kamis (16/05/2019). 

“Pada dasarnya, tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat terbagi menjadi tiga. “Pertama adalah untuk mengangkat produk-produk kita menjadi bermutu. Kemudian untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, termasuk untuk pelestarian lingkungan hidup, serta untuk ekspansi perdagangan ke luar negeri,”jelas Zakiyah.

Zakiyah pun berpendapat, ada hubungan yang saling berkaitan antara tujuan PKK dengan tugas dan fungsi BSN. “Misalnya, kalau kita bicara tentang kemajuan, kemandirian, kita bicara bagaimana kita mengembangkan produk yang berdaya saing, yang bisa diterima, maka secara otomatis nanti akan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya menyontohkan.

“Saya lihat ada 10 program pokok PKK. Saya harap diantaranya bisa kita jalin kerja sama, bagaimana kita memberdayakan, memajukan masyarakat. Misalnya dengan memberikan wawasan mengenai pentingnya standar SNI dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, serta melakukan kegiatan bersama untuk pemberdayaan masyarakat yang maju, sejahtera dan mandiri,” harap Zakiyah.

Zakiyah pun menyontohkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BSN dalam rangka edukasi pentingnya menggunakan produk-produk ber-sni. Salah satunya dalam acara pemecahan rekor Muri penyajian pempek dan bakso ikan ber-SNI.

Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sebagai Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, Fery Farhati Anies Baswedan mendukung rencana kerja sama antara BSN, PKK dan Dekranesda.”PKK memang menyusur kepada keluarga-keluarga. Dari yang dipaparkan tadi, mungkin yang sesuai adalah di Kelompok Kerja (Pokja) 2 dan Pokja 3,” ujar Fery. Di Pokja 2, lanjut Fery, ada Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga (UP2K) dan di Pokja 3 ada tata laksana keluarga. Kedua pokja tersebut dapat menjembatani kebutuhan produsen maupun pengguna dari segi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

‘Selain itu, kami juga ada pokja khusus yang melakukan pelatihan kewirausahaan, yang dilakukan di RPTRA. Adapun Dekranasda terkait dengan perajin,” jelas Fery.

“Kalau yang kami lihat, memang SNI penting untuk disosialisasikan, karena yang kami bina adalah para perajin yang tentu membutuhkan pengetahuan akan manfaat SNI,” ujar Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Energi selaku Ketua Bidang Daya Saing Produk Dekranasda, Ricki M Mulia. Ricki pun mendukung pendampingan SNI kepada perajin yang berpotensi. “Semoga kedepannya beberapa perajin kami bisa memperoleh penghargaan SNI Award juga,” harapnya.

Wakil ketua 1 Bidang Daya Saing Produk Dekranasda, Elizabeth Ratu Rante Alo menilai sosialisasi SNI Mainan Anak dapat menjadi prioritas awal. “Karena SNI Mainan Anak sudah diberlakukan secara wajib, dan mainan anak banyak dibuat pernak-pernik, souvenir. Saat ini banyak perajin yang belum memahami SNI sehingga mereka kurang tertarik. Padahal kita sama-sama paham dengan menerapkan SNI, dari sisi produsen dapat meningkatkan daya saing mereka dan otomatis dapat meningkatkan pendapatan mereka,” terangnya.

Zakiyah berharap, kerja sama antara BSN, PKK dan Dekranasda dapat segera ditindaklanjuti, diawali dengan menyusun program bersama. “Biasanya kami menyusun program untuk jangka waktu 3 tahun, Program pembimbingan tidak cukup dilakukan dalam satu tahun, karena harus dilaksanakan secara kontinyu,”jelasnya. (ald-Humas)