Tangguh Menghadapi Bencana dengan Standar

Posisi Indonesia yang dilewati Cincin Api Pasifik dan di atas tiga tumbukan lempeng benua, menjadikan Indonesia sebagai negara rawan bencana, mulai dari tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, hingga tsunami. Potensi bencana yang tinggi tersebut harus diikuti dengan pengetahuan masyarakat yang baik tentang kebencanaan.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami regional pulau Jawa yang melibatkan pemerintah, akademisi, relawan, dan media, dengan mengemban misi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana terutama masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Dalam ekspedisi ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut serta memberikan paparan SNI kebencanaan dan melakukan penilaian ketangguhan desa dalam menghadapi bencana.

Sebagaimana diketahui, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional, saat ini telah menetapkan 17 SNI kebencanaan. 17 SNI kebencanaan tersebut diantaranya SNI 7766:2012 Jalur evakuasi tsunami, SNI 8040:2017 Sirine peringatan dini tsunami, dan SNI 7743:2011 Rambu evakuasi tsunami.

Kepala BSN Bambang Prasetya yang meluangkan waktu hadir untuk memberi sambutan kepada tim ekspedisi, tepatnya di titik Desa Ambal, Kebumen pada tanggal 30 Juli 2019, mengatakan, konstribusi BSN dalam ekspedisi destana tsunami yakni memberikan sosialisasi SNI 8357: 2017 Desa/Kelurahan Tanguh Bencana. SNI yang disusun oleh Komtek 13-08, Penanggulangan Bencana ini menetapkan persyaratan desa dan kelurahan tangguh bencana yang mencakup istilah, prinsip dan indikator.

“Sama seperti helm SNI yang digunakan untuk mengamankan kepala, desa dan kelurahan juga harus sesuai dengan SNI destana supaya siap dan tangguh menghadapi bencana”, tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan dengan diadopsinya SNI 8235:2017 Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah menjadi standar internasional ISO 22327 - Security and Resilience – Emergency Management - Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system, merupakan bukti konstribusi Indonesia kepada dunia untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya longsor.

Ekspedisi Destana Tsunami yang diselenggarakan dari tanggal 12 Juli sampai 17 Agustus 2019, menelusuri daerah sepanjang pesisir pantai selatan pulau Jawa mulai dari Banyuwangi sampai Serang ini juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati; Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo; Kepala BPBD Kebumen, Eko Widianto; dan Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.

Setelah paparan, peserta yang terdiri dari perwakilan desa-desa setempat ini, didampingi untuk mengisi modul Penilaian Ketangguhan Desa (PKD). Dengan modul ini, diharapkan peserta lebih mengetahui kesiapan desa masing-masing dalam menghadapi bencana dan mampu membuat rencana aksi untuk meningkatkan ketangguhan desa. Modul PKD sendiri disusun berdasarkan SNI 8357:2017 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Perka BNPB no.1 tahun 2012 berisi persyaratan yang harus dimiliki desa tangguh bencana.

Hasil dari penilaian tiap desa akan diolah oleh BSN dan BNPB untuk menentukan potensi desa yang masih bisa ditingkatkan lagi, dengan harapan masyarakat desa tersebut semakin tangguh saat menghadapi bencana, mempercepat pemulihan dan meminimalisir potensi korban yang jatuh. (EDT-BSN Jateng DIY)