BSN Dorong KJRI Sydney Terapkan SMM & SMAP

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyambut baik dan mengapresiasi inisiasi rencana penerapan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan SNI ISO 9001:2018 (Sistem Manajemen Mutu) yang akan diterapkan di lingkungan KJRI Sydney. Dengan adanya penerapan kedua standar tersebut diharapkan dapat memberikan layanan yang prima.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah dalam Awareness SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SNI 9001:2018 pada KJRI Sydney, Kamis (06/05/2021) melalui aplikasi zoom.

Menurut Zakiyah atau biasa disapa Kiki, KJRI Sydney sejauh ini sudah mempunyai modal yang cukup penting. “Perolehan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019 menjadi pondasi penting dalam penerapan kedua standar ini, dan diharapkan dengan rencana penerapan kedua standar ini serta senantiasa secara terus-menerus selalu melakukan perbaikan berkelanjutan (continual improvement) menuju penerapan yang matang, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat dicapai dan lebih dari itu, pelayanan publik yang bermutu dan berintegritas dapat semakin kuat diterapkan,” ujar Kiki.

Sebagaimana diketahui, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai SNI ISO 37001 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016. Inpres tersebut memberikan tugas kepada Badan Standardisasi Nasional untuk melakukan inisiasi sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan. Dalam upaya sertifikasi ini, BSN bersama-sama pihak terkait seperti Kantor Staf Presiden, KPK, dan Kementerian BUMN mendorong penerapan standar ini.

Seiring dengan ditetapkannya standar ini, respon pelaku usaha/organisasi terhadap SMAP luar biasa besar. Tercatat, hingga pada tahun 2020 sudah terdapat 255 organisasi yang menerapkan standar ini.

Begitu pun dengan SNI ISO 9001:2018, standar ini merupakan standar yang paling banyak digunakan baik di Indonesia maupun di internasional sebagai salah satu alat untuk menjaga dan memastikan bahwa mutu layanan dari suatu organisasi dapat dipenuhi.

Melalui penerapan kedua standar tersebut, Kiki berharap KJRI Sydney dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk secara bersama-sama menekan tingkat penyuapan maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengelola organisasi; memberikan layanan prima, bukan hanya wilayah bebas korupsi tetapi dapat mencapai predikat wilayah birokrasi yang bersih, dan melayani; serta pelayanan publik yang berintegritas dan bermutu.

Sementara, Konjen KBRI Sydney, Heru Hartanto Subolo dalam kesempatan tersebut menerangkan rencana penerapan kedua standar SMM dan SMAP di lingkungan KJRI Sydney, tidak semata-mata hanya untuk mencari tambahan status akreditasi saja, tetapi meningkatkan kapasitas dan performa KJRI Sydney. Hal ini dilakukan guna mendorong kebutuhan di lapangan terutama melayani seluruh customer, baik warga negara Australia maupun diaspora Indonesia di Australia serta memperkuat hubungan Indonesia dengan Australia secara umum.

Diharapkan, tahapan penerapan kedua standar pada KJRI Sydney dalam 6 bulan kedepan selesai mulai dari tahap persiapan sampai dengan sertifikasi.

Awareness SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SNI 9001:2018 pada KJRI Sydney juga menghadirkan narasumber Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Heru Suseno.

“Dengan menerapkan SNI ISO 9001:2018 dan SNI ISO 37001 menjadikan kami lebih confidence lagi untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi perwakilan percontohan di Australia, perwakilan yang dapat diandalkan dan lebih baik terutama dalam melayani masyarakat. Dan secara internal akan meningkatkan integritas kami terhadap sistem birokrasi modern yang sudah diterapkan oleh pemerintah,” pungkas Heru Hartanto Subolo. (nda- humas)