Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Perkembangan Kebijakan Akreditasi KAN Dalam Pandemi Covid-19

  • Kamis, 03 Juni 2021
  • Humas BSN
  • 261 kali

Pada era globalisasi saat ini, kualitas produk industri, jasa maupun komoditas yang dikomersilkan harus memperhatikan kualitas dan standar mutu. Laboratorium pengujian berperan penting dalam mendukung pemastian kualitas suatu produk. Agar hasil dari pengujian tersebut diterima secara global, laboratorium harus memenuhi persyaratan kompetensi yang diakui secara internasional, dengan pembuktian akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam memberikan pelayanan akreditasi, KAN memiliki pedoman dan kebijakan yang mengikuti perkembangan zaman. Adapun menyikapi pandemi covid 19 yang mulai melanda Indonesia pada Maret 2020, maka pada 16 Maret 2020 KAN langsung mengeluarkan kebijakan nomor 001/KAN/03/2020 terkait antisipasi dampak pandemik global Covid-19 terhadap proses akreditasi dan penilaian kesesuaian. Kebijakan tersebut terus diperbarui dengan mengikuti perkembangan pandemi Covid-19. Yang terbaru adalah kebijakan yang dikeluarkan KAN tanggal 18 Desember 2020, dengan nomor 012/KAN/12/2020.

"Kebijakan KAN yang terbaru tersebut mencakup asesmen jarak jauh yang bisa dilakukan oleh laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi dengan jadwal dan ketentuan yang disepakati bersama," ujar Direktur Akreditasi Laboratorium BSN, Fajarina Budiantari dalam Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi di Yogyakarta, Kamis (3/6/2021). 

Untuk kebijakan yang terbaru ini, KAN membuka opsi apakah kegiatan asesmen dilakukan secara on site atau secara remote assessment. KAN akan memutuskan dan menganalisa risiko secara ketat. “Apabila KAN memutuskan secara onsite maka LPK harus menjamin dan memfasilitasi bahwa setiap personil LPK dan KAN yang terlibat/ditugaskan/ditunjuk dalam kegiatan tersebut terbebas dari Covid-19, dengan cara dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah selesai kegiatan di lokasi tujuan,” tegas Fajarina.

Di kesempatan ini, Fajarina mengingatkan laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi untuk mengajukan re-akreditasi sebelum masa akreditasi berakhir, dengan cara mengunggah dokumen LPK termutakhir selambat-lambatnya 9 bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi. “Kunjungan reakreditasi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi berakhir. Hal ini untuk mengantisipasi proses reakreditasi tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal berlaku sertifikat akreditasi berakhir,” terang Fajarina.

Fajarina pun menegaskan bahwa laboratorium harus lebih teliti dan berhati-hati dalam pengadaan jasa kalibrasi, termasuk terhadap adanya potensi pemalsuan sertifikat kalibrasi. “Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran BSN (SNSU BSN) dapat dicek keasliannya” terangnya.

Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021, laboratorium SNSU BSN hanya menerbitkan sertifikat kalibrasi/pengukuran secara elektronik dan tidak lagi menerbitkan sertifikat kalibrasi/pengukuran dalam bentuk tercetak. Sertifikat kalibrasi/pengukuran dari Laboratorium SNSU BSN diterbitkan dalam format PDF dan ditandatangani secara digital dengan sertifikat keamanan yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Keaslian sertifikat elektonik ini dapat diverifikasi dengan cara memindai kode QR pada halaman muka sertifikat, yang akan menampilkan sertifikat asli yang tersimpan di situs web BSN.

Pertemuan teknis ini diikuti oleh 60 Lembaga Penilaian Kesesuaian, terdiri atas Laboratorium - baik laboratorium penguji, medik, dan kalibrasi - serta Penyelenggara Uji Profisiensi terakreditasi KAN yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain narasumber dari BSN/KAN, kegiatan ini juga menghadirkan Ketua Tim Inventor GeNose C19, Prof. Kuwat Triyana yang memberikan paparan terkait ketertelusuran peralatan, serta menghadirkan asesor KAN bidang kimia, Tri Joko Raharjo dengan paparan Titik Kritis Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017. (ald-Humas)