Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BUMN Dukung Produk UMKM Berlabel SNI

  • Rabu, 01 Desember 2021
  • Humas BSN
  • 573 kali

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, perusahaan pelat merah mendukung Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam peluncuran etalase digital produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ber-SNI. Menurut Erick, peluncuran etalase digital produk UMKM ber-SNI merupakan salah satu wujud konkret dalam mendukung UMKM naik kelas.

“BUMN juga punya peran sangat strategis membantu meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional yang didukung kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan swasta,”kata Erick saat peluncuran etalase digital produk UMKM ber-SNI di Jakarta, Selasa (30/11).

Erick menilai, pemenuhan standar menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang ingin meningkatkan mutu produk dan memperluas akses pasar.

Erick menyampaikan, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Semen Batunya, PT Pelindo, dan PTTWC juga telah berkolaborasi dengan BSN kepada UMKM binaan untuk memperoleh sertifikat SNI. “Kami mengimbau BUMN lainnya dapat mengikuti langkah BUMN yang bersinergi dalam pendampingan penerapan SNI,” ujar Erick.

Erick mengatakan, perkembangan digital yang terjadi juga harus menjadi peluang dalam mempromosikan UMKM lebih luas. Ia menyebut, upaya pengembangan etalase digital produk UMKM perlu mendapat dukungan semua pihak karena akan dapat mengintegrasikan produk UMKM dengan rantai pasok global.

“Dalam mendukung digitalisasi produk UMKM, Kementerian BUMN telah menghadirkan platform digital, yakni Pasar Digital UMKM atau PaDi UMKM yang memfasilitasi potensi pelaku UMKM untuk bertemu secara langsung dengan BUMN,” kata Erick.

Erick menegaskan, komitmen BUMN dalam mendukung sektor UMKM. Ia mengatakan, UMKM memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan pada produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Erick menjelaskan, lima pola kemitraan meliputi pengembangan UMKM naik kelas, termasuk sertifikasi produk UMKM yang melalui layanan 236 rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia; penyediaan akses pembiayaan bank dan nonbank; keterlibatan UMKM dalam rantai pasok BUMN sehingga menciptakan kerja sama yang berkesinambungan.

Termasuk, proses kurasi dan perluasan akses pasar produk UMKM guna memberikan ruang lebih luas bagi UMKM umtuk memasarkan produk secara lu-ring dan daring; serta penyediaan akses tempat usaha, termasuk pada infrastruktur publik, seperti bandara, stasiun, pelabuhan, hingga rest area jalan tol.

Semantara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, peran sertifikasi SNI dari BSN sangat strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurut dia, hasil kajian OECD pada 2018 menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah daya saing produk.

“Produk UMKM dapat berdaya saing global dengan memerlukan pengembangan kemasan produk, perizinan usaha, standardisasi, dan sertifikasi sehingga produk-produk UMKM nasional bisa mempunyai nilai jual tinggi. Dengan demikian, peran SNI akan sangat strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM,” kata Teten.

Teten menilai, saat ini, hal yang krusial adalah aspek daya saing produk-produk UMKM nasional. Ia menyebutkan, sektor UMKM mendominasi 99,9 persen atau 65,4 juta dari pelaku usaha di Indonesia dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB nasional.

 

Sumber berita: Koran Republika,  1 Desember 2021 Hal.9