ISO/DEVCO ke-56 Bahas Peranan Standar Hadapi Dampak Sosio-Ekonomi Hingga Perubahan Iklim

International Organization for Standardization (ISO) menggelar Sidang ISO for Developing Country (ISO/DEVCO) ke-56 yang memfasilitasi para anggota ISO, khususnya dari Negara Berkembang, untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman mengenai best practices bidang standardisasi.

ISO/DEVCO digelar dalam rangkaian kegiatan ISO Annual Meeting 2022, pada Senin (19/9/2022) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) secara hybrid. 

Sidang ISO/DEVCO ke-56 yang dipimpin oleh ISO/DEVCO Chair, Julia Bonner Douett (Jamaika) ini, dibuka oleh Presiden ISO, Ulrika Francke yang mengatakan bahwa ISO/DEVCO sebagai wadah "All voices heard" yang merefleksikan keragaman para anggotanya. 

Menurut Ulrika, berbagai dampak terkini seperti perlambatan kemajuan sosio-ekonomi di banyak negara akibat pandemi merupakan tanggung jawab bersama dimana ISO dapat berperan untuk bertindak melalui standardisasi. 

''Standar ISO adalah bagian dari solusi dari banyak permasalahan dunia yang kompleks. Ini saatnya meningkatkan kolaborasi, untuk memperluas penggunaan standar ISO," ungkap Ulrika. 

Isu-isu mengenai hubungan dagang internasional juga investasi global turut menjadi perhatian utama. Dunia menghadapi tantangan serius termasuk bagi Negara Berkembang yaitu resesi stagflasi 2.0 akibat pandemi. 

"Segala kegiatan yang berhubungan dengan investasi hingga hubungan dagang antar negara akan selalu didasarkan kepada standardisasi. Standar ciptakan babak baru untuk dunia yang lebih baik,'' pungkas President of the New Development Bank (NDB), Marcos Prado Troyjo dalam kesempatan yang sama.

Tantangan yang mengemuka juga datang dari perubahan iklim yang memerlukan respon pencegahan dengan segera, salah satu penanggulangannya melalui transisi ekonomi rendah karbon. 

Sebagaimana yang diutarakan oleh Trade and Environment Division Director World Trade Organization, Aik Hoe Lim, bahwa ekonomi rendah karbon serta standardisasi memainkan peranan kunci untuk dekarbonisasi. 

"Sangat penting untuk memperluas pemanfaatan standar bagi Negara Berkembang," lanjutnya. 

Sementara itu, di dalam upaya untuk mencapai ISO Strategy 2030 diperlukan rencana aksi yang merupakan kerangka kerja dukungan teknis dan pelatihan dari ISO bagi para anggotanya dari Negara Berkembang. 

ISO/DEVCO Secretary, Erich Kieck memaparkan laporan implementasi rencana aksi tersebut, yaitu ISO Action Plan for Developing Countries (APDC) 2021-2025. Dimana telah diidentifikasi tiga tujuan yaitu ISO standards used everywhere; meeting global needs; dan all voices heard. 

Ketiga tujuan utama APDC didukung oleh enam prioritas strategis yaitu value & relevance of ISO standards recognized; GSP applied; digital capabilities enhanced; leadership competencies enhanced; gender-inclusive environments promoted; dan participation increased.

"APDC memberikan dampak jangka panjang bagi para anggota Negara Berkembang untuk menerima manfaat secara utuh melalui penerapan standar ISO yang menangani isu-isu terkait sosial, ekonomi juga tantangan perubahan iklim," jelas Erich. 

Dalam rangka menjalankan tahapan-tahapan APDC, ISO Secretary-General, Sergio Mujica menjelaskan bahwa capacity building adalah poin penting untuk dilaksanakan bagi Negara Berkembang dengan tujuan memberikan pemahaman sekaligus menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif untuk penanggulangan berbagai isu di level nasional melalui standardisasi. 

Dalam acara turut menghadirkan ISO/CASCO Chair, Reinaldo Figueiredo yang mengelaborasi mengenai keamanan pangan; ISO/COPOLCO Vice-Chair, Dr. Eunsook Moon yang menjelaskan perihal penguatan kepercayaan konsumen melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Directora de Normalisacion (INACAL PERU), Rosario Uria yang menjabarkan laporan aktivitas DEVCO Working Group 1 yang mengembangkan metodologi guna mengidentifikasi area standardisasi yang dibutuhkan masing-masing anggota Negara Berkembang sesuai kepentingan utamanya masing-masing. 

Delegasi BSN yang hadir terdiri dari Kukuh S. Achmad (Kepala BSN) selaku ketua delegasi, Hendro Kusumo (Deputi Bidang Pengembangan Standar) selaku wakil ketua delegasi, Zul Amri (Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi) dan Christine Benedicta (Sekretariat PASC). (PjA - Humas/Red: Arf).