Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN : Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Merupakan Katalisator Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Selasa, 10 Januari 2023
  • Humas BSN
  • 586 kali

 

Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan Indonesia pasca pandemi Covid-19. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membina kegiatan standardisasi di Indonesia, peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan dan keselamatan, serta mendorong kembali daya saing produk nasional terutama produk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BSN adalah mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK.

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad pada Konferensi Pers Refleksi BSN tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023, Selasa (10/1/2023) di Jakarta mengatakan, sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam Online Single Submission (OSS) Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

“Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK berdasarkan komitmennya untuk memenuhi checklist pemenuhan persyaratan SNI yang telah diintegrasikan di dalam OSS,” ujar Kukuh.

Sejak dioperasikannya OSS Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, lanjut dia, sampai saat ini telah tercatat sekitar 145.936 pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis.

“Ini merupakan komitmen BSN dalam mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia,” terang Kukuh.

Sejalan dengan hal itu, BSN bersinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengintegrasikan produk yang sudah bertanda SNI, terutama produk UMKM, dengan Katalog Elektronik LKPP pada tahun 2022. Ini guna memastikan produk UMKM yang telah memiliki sertifikat SNI dapat memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik LKPP.

“Upaya ini akan mendukung UMKM di Indonesia untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar nasional maupun global. Oleh karenanya, standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional” tambah Kukuh.


Capaian BSN Tahun 2022

Selain meluncurkan program SNI Bina UMK, banyak program lain yang sukses dilaksanakan BSN di tahun 2022.Mengambil momentum Indonesia sebagai Presidensi G20, BSN bersama World Standard Cooperation (WSC) – yang terdiri dari International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for Standardization (ISO), dan International Telecommunication Union (ITU) – serta partisipasi dari World Trade Organization (WTO), menyelenggarakan G20 International Standards Summit 2022 di Bali, tanggal 20 Oktober 2022.

Dalam pertemuan mengenai standardisasi ini, Badan standar internasional — IEC, ISO dan ITU — menghimbau para pemimpin dunia untuk mengakui, mendukung, dan mengadopsi standar internasional guna memenuhi tujuan G20 yang ditetapkan dalam tema “Recover Together, Recover Stronger”.

“Ketiga badan global tersebut mengeluarkan deklarasi bersama pada acara International Standards Summit di Bali yang didukung oleh perwakilan standardisasi dari negara-negara G20,” jelas Kukuh. Dalam International Standards Summit 2022 yang dihadiri 150 peserta, lanjutnya, para tokoh standardisasi dari mancanegara memaparkan korelasi standar internasional dengan isu prioritas G20 2022 dan SDGs.

Capaian BSN tahun 2022 juga ditunjukkan melalui komitmen BSN dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat. Meliputi, pengembangan SNI, penyiapan skema sertifikasi dan akreditasi, penerapan SNI dan pembinaan pelaku usaha meraih SNI, serta peranan Standar Nasional Satuan Ukuran/SNSU bagi kepentingan masyarakat.

Dalam pengembangan SNI, BSN telah menetapkan 523 SNI di tahun 2022. SNI yang telah ditetapkan oleh BSN pada tahun itu diantaranya tentang SNI Minyak Makan Merah.

Dengan didukung Komite Teknis (Komtek) 67-04 Makanan serta Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), BSN menyelesaikan penyusunan SNI Minyak Makan Merah melalui program fast track. “Hal ini dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk program afirmasi minyak makan merah yang berbahan dasar minyak sawit mentah,” papar Kukuh.

Selain SNI Minyak Makan Merah, BSN juga terus mengembangkan SNI terkait dengan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya pemerintah pencapaian zero carbon pada tahun 2060. Beberapa SNI terkait diantaranya SNI tentang sepeda motor berpenggerak listrik dan moped, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU), serta baterai listrik.

“Kami juga memastikan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia. Pada tahun 2022, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan akreditasi terhadap 253 LPK,” ujar Kukuh.

Dalam mengoperasikan sistem akreditasi yang berorientasi kepada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas, sampai tahun 2022, BSN melalui KAN mengoperasikan 35 skema akreditasi dan 15 skema diantaranya telah mendapat pengakuan internasional.

BSN terus melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta promosi standar dan penilaian kesesuaian terhadap 16.102 orang.

Namun, tak hanya promosi. BSN melakukan pembinaan terhadap UMKM dan sejumlah 239 UMKM berhasil mendapatkan sertifikat SNI yang kemudian menjadi role model penerapan SNI.

Kukuh melanjutkan, melalui pengembangan dan penerapan SNI di Indonesia, BSN memberikan dukungan terhadap program pemerintah dan permasalahan yang dihadapi seperti SNI CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) untuk pariwisata, SNI penanganan kebencanaan termasuk SNI bangunan tahan gempa, dan SNI kota cerdas (smart city).

Selain itu, melalui pengelolaan SNSU, tahun 2022 BSN telah melakukan pelayanan kalibrasi dan menerbitkan 1.863 sertifikat kalibrasi. Hingga tahun 2022 SNSU BSN mendapatkan 146 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi.

Kinerja BSN tentunya perlu didukung ketersediaan infrastruktur dan SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, BSN tak lupa memberikan perhatian pada pengembangan SDM standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan memberikan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui e-learning dan mengeluarkan 27.937 sertifikat.

Capaian BSN di tahun 2022, tak hanya memberikan dukungan pada program pemerintah dan kepentingan masyarakat/stakeholder. Kinerja BSN akhirnya juga diberikan apresiasi oleh Kementerian/Lembaga, mekipun itu bukan menjadi tujuan utama. Namun dengan penghargaan ini, setidaknya menjadi bagian dari tolak ukur sejauh mana akuntabilitas BSN terhadap masyarakat.

Selama tahun 2022, BSN meraih berbagai penghargaan diantaranya:

  1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian / WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari BPK
  2. BKN Award 2022 – Peringkat 1 dalam Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian
  3. BKN Award 2022 - Peringkat 3 dalam Kategori Penilaian Kompetensi
  4. BKN Award 2022 - Peringkat 4 dalam Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT
  5. Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan penilaian kategori ”Baik”
  6. Penghargaan atas Pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber dari Badan Siber dan Sandi Negara
  7. Penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan Kategori AA (ISTIMEWA) pada tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  8. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi kepada Direktorat SNSU TK dan Direktorat SNSU MRB, Deputi Bidang SNSU dari Kementerian PANRB
  9. Penghargaan Penerapan Sistem Merit (Merit System) ASN dengan kategori "Baik“ dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

 (Humas)

 

Galeri Foto: BSN : Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Merupakan Katalisator Pemulihan Ekonomi Nasional