Dialog BSN dengan BSI-UK: Pengembangan Peta Jalan Harmonisasi Standar di ASEAN Untuk Mendukung Implementasi SDGs

Salah satu Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia sebagai bagian dari 16 PED untuk dicapai pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ialah Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai focal point untuk ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) mendapat amanat untuk menangani PED tersebut. Sebagai upaya untuk mendapat masukan dan usulan terkait harmonisasi standar ini, ASEAN bekerjasama dengan United Kingdom (UK) menyelenggarakan “Workshop on Development of Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation” pada Senin dan Jumat, 27 dan 31 Maret 2023 secara daring. 

Workshop dibuka oleh Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Konny Sagala. Dalam sambutannya, Konny menyampaikan bahwa pertemuan antara ACCSQ dan UK pada sidang ACCSQ ke 58 pada Desember 2022 yang lalu di Filipina, telah menghasilkan kesepakatan untuk mendukung PED Indonesia terkait standar yang mendukung SDGs.

“Indonesia mengusulkan Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi SDGs, sementara UK memiliki fokus isu sustainability untuk sektor-sektor tertentu,” ungkap Konny. UK pun setuju untuk menyelaraskan proposalnya dengan proposal Indonesia.

Inisiatif harmonisasi ini, lanjut Konny, membutuhkan metode yang solid untuk menentukan korelasi antara standar, pedoman dan persyaratan teknis dengan pencapaian SDGs. Dalam hal ini, UK akan membantu ACCSQ dalam mengembangkan metode yang sesuai.

“Penting bagi ACCSQ untuk menunjukkan kinerjanya, termasuk komitmen di bawah Working Groups dan Product Working Groups, untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs,” lanjut Konny.

Workshop kali ini menghadirkan pembicara diantaranya Analis Standardisasi Ahli Madya BSN Aderina Uli Panggabean, Research & Insights British Standards Institute (BSI) David Serrano dan Shona Macdonald, serta Sector Lead (Standards) BSI Sara Walton. 

Aderina dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dalam ACCSQ, saat ini ada delapan Priority Integration Sectors (PIS) yang mencakup agro-based products (prepared foodstuff – HS Codes 16 to 22; automotive; healthcare products; rubber-based products; electrical and electronic equipment; building and construction materials; wood-based products; serta digital trade standards and conformance.

Peta Jalan Harmonisasi Standar yang sedang dikembangkan saat ini, ditargetkan untuk menjadi dokumen referensi bagi ACCSQ, khususnya working group/product working group dalam ACCSQ. Selain itu, juga untuk mengevaluasi standar ASEAN yang sudah diharmonisasi yang terkait SDGs, serta mengidentifikasi standar internasional potensial terkait sektor prioritas ACCSQ yang selaras dengan SDGs. 

Saat ini, terdapat 10 standar yang sudah diharmonisasi di ASEAN pada 20 produk prioritas, keamanan dan EMC yang terkait SDGs. Selain itu untuk sektor EEE, terdapat 107 standar; sektor medical device 28 standar; sektor rubber based 71 standar; dan wood based 59 standar yang berkaitan dengan SGDs. 

Shona, dalam paparannya menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelitian dan kajian untuk menganalisis harmonisasi standar di ASEAN yang terkait SDGs.  “Metodologi penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, kami meninjau katalog standar ISO dan IEC dan kami mengidentifikasi pemilihan kode ICS, yang terdiri dari peninjauan, klasifikasi internasional untuk standar kode ICS tersebut,” ungkap Shona.

Ia juga melakukan pencarian kata kunci dalam metadata. “Tahap ini dilakukan melalui metode pencarian kata kunci terkait Sustainability, di dalam judul, deskripsi, dan ringkasan untuk setiap standar ISO dan IEC untuk memastikan bahwa kami dapat mengkategorikan standar yang relevan yang mencakup isu Sustainabilty,” jelas Shona.

Dalam dialog ACCSQ dengan UK, selain terkait isu sustainability, rangkaian phase II International Standard project ini juga dilakukan pada sektor Building and Construction dalam memetakan kebutuhan BCWG terhadap perkembangan Digital construction and information management, serta potensi standar yang dapat diharmonisasi. Lebih lanjut, perwakilan UK menyampaikan bahwa untuk keberlanjutan pengembangan PED Indonesia di tahun 2023, BSI-UK akan mengusulkan perpanjangan project sampai dengan akhir tahun 2023 dalam membantu finalisasi pengembangan Roadmap of ASEAN harmonized Standard to Support SDG Implementation.(ria-humas)