Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Peran Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

  • Senin, 20 November 2023
  • Humas BSN
  • 1904 kali

Standardisasi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memfasilitasi efisiensi, inovasi dan kepercayaan konsumen, penerapan standar secara konsisten dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan aspek lingkungan, sosial dan teknologi. Oleh karena itu peran standardisasi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seharusnya diakui dan diintegrasikan dalam strategi pembangunan nasional maupun global. Diperlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan, Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024.

“Pembangunan rendah karbon juga bisa mengarah kepada bagaimana kita mempraktekkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui penerapan sirkular ekonomi. Melihat dari sektor-sektor prioritas yang selama ini difokuskan kepada industri makanan minuman, konstruksi, tekstil, peralatan elektronik, dan juga perdagangan, harapannya bahwa masyarakat pun bisa dilibatkan dalam proses mendukung pembangunan rendah karbon diantaranya melalui penerapan sirkular ekonomi,” ungkap Teguh pada Seminar Nasional Standardisasi 2023 dalam rangka Bulan Mutu Nasional (BMN) dengan tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan” di Jakarta, pada Rabu (15/11/2023).

Terkait standardisasi, Teguh mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem standardisasi yang lebih baik. “Dari sisi regulasinya terus dilengkapi, dari sisi standarnya terus dilengkapi, dan pada saat yang sama meningkatkan literasi bagi semua pemangku kementingan untuk kemudian bisa berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan rendah karbon,” ujarnya.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) Zakiyah dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa BSN telah menetapkan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Sektor Lingkungan untuk mendukung pembangunan ekonomi  berkelanjutan dan target Net Zero Emission.

Dalam bidang pengukuran karbon, BSN telah menetapkan SNI 7724:2019 Penyusunan dan perhitungan cadangan karbon - Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon berbasis lahan (land based carbon accounting) dan SNI 7725:2019 Penyusunan persamaan alometrik untuk penaksiran cadangan karbon berbasis lahan berdasar pengukuran lapangan (land based carbon accounting). Selain itu, juga sudah ada 38 SNI terkait Kendaraan Listrik; serta standar terkait isu governansi dan keberlanjutan  seperti SNI ISO 20400:2017 Pengadaan Berkelanjutan; SNI ISO 20121:2012 (2020) Sistem Manajemen Event Berkelanjutan; SNI ISO 26000:2013 Panduan Tanggung Jawab Sosial; dan SNI ISO 37123-2019 (2021) Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator Kota Tangguh (smart city).

“Juga untuk mendukung Perpres No. 98 Tahun 2021, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional menetapkan skema Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) berbasis SNI ISO/EIC 17029:2019,” terang Zakiyah. Oleh karena itu BSN merekomendasikan penerapan standar bagi industri agar meningkatkan efisiensi energi dan membantu manajemen pengelolaan risiko pada tempatnya. Sedangkan untuk regulator, diharapkan membuat kebijakan yang memenuhi komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim. Terakhir untuk konsumen, agar menggunakan produk ramah lingkungan sehingga dapat menjadi market driven untuk membantu mengatasi dampak lingkungan.

Dari sektor industri, dukungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan capaian net zero juga ditunjukkan oleh PT Pupuk Kaltim. Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur, Hanggara Patrianta mengatakan, Pupuk Kaltim  menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (scope 1&2) sebesar 32 persen di tahun 2030. Pupuk Kaltim pun mengimplementasikan program inisiatif Dekarbonisasi seperti Revamping Ammonia P-2, Proyek Soda Ash, Hutan Masyarakat, Kendaraan Listrik, dan lain-lain.

Selain itu, Pupuk Kaltim juga berkomitmen dan terus konsisten menerapkan SNI. “Sampai sekarang sudah menerapkan berbagai standar dan yang paling penting adalah SNI tetap kita pertahankan, dan juga kita mengimplementasikan kepada para supplier dan juga para UMKM yang ada di binaan Pupuk Kaltim,” ujar Hanggara.

Seminar Nasional ini dimoderatori oleh Yuswohadi dari Managing Partner Inventure, dan dihadiri beberapa pembicara hebat, diantaranya Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/BAPPENAS, Teguh Sambodo; Sub Koordinator Direktorat Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Anggraeni Ratri Nurwini; Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah; dan Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur, Hanggara Patrianta. Seminar diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan seperti pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, LPK, dan lain-lain.(ria-humas)

Galeri Foto: Peran Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan