BSN Serahkan Sertifikat SNI, Penghargaan Tata Kelola SPK, serta Sertifikat Akreditasi dalam Pembukaan BMN 2024

Bulan Mutu Nasional (BMN) yang rutin diselenggarakan setiap bulan November, pada tahun 2024 mengusung tema “Standardisasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan”. Rangkaian kegiatan BMN tahun ini dilaksanakan pada Rabu-Kamis (20-21 November 2024) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Tema tersebut dipilih karena standardisasi berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, penerapan standar mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, termasuk produk-produk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada acara pembukaan BMN 2024, Rabu (20/11/2024), di JCC, Jakarta, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyerahkan sejumlah sertifikat kepada berbagai penerima, antara lain:

1. Sertifikat SNI kepada UMKM dan organisasi diserahkan oleh Kepala BSN, Kukuh. S. Achmad, Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Donny Purnomo, dan Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito
2. Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) kepada pemerintah pusat dan daerah diserahkan oleh Kepala BSN, Kukuh. S. Achmad dan Plt. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Donny Purnomo
3. Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) diserahkan oleh Kepala BSN, Kukuh. S. Achmad dan Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito

Acara ini mencerminkan komitmen BSN dalam mendorong penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di berbagai sektor, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. (PjA - Humas)

Daftar Penerima Sertifikat SNI kepada UMKM dan Organisasi, sebagai berikut:

• UMKM :

1. Rizqi Semesta
2. Hierrotama Indojaya
3. Emas Baik Indonesia
4. CV Ikapeksi Agro Industri
5. Pempek Ameer@
6. Papapia Indonesia
7. Dmamam Sehatin Indonesia
8. Sambel Iboe Toetiek
9. Yutaka Asia Indonesia
10. BLUD SMKN 1 Mundu
11. PT Polygon Mas
12. UD Wahyu Asih
13. CV Ading Walet Al-buntaran
14. Rumah Kain
15. Dthree Sukses Mulia
16. UD Chasanah
17. Sukma Jaya Abadi
18. Koperasi Rahayu Huluning Bali
19. Gyan Kreatif Indonesia

• Organisasi :

1. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
2. PT Mari Indonesia Bersinar
3. Labmania

Daftar Penerima Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) kepada Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

• Pemerintah Pusat:

1. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 4
3. Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Bada Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
4. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
5. Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3

• Pemerintah Daerah:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I Yogyakarta, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 2
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 2
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 2
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 2
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 2
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas  Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 3
13. Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas  Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) level 2

Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Penerima Sertifikat Akreditasi KAN:

1. CBQA Global Indonesia dengan ruang lingkup audit infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE
2. New Era Pratama dengan ruang lingkup jasa layanan pembelajaran di luar pendidikan formal
3. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dengan ruang lingkup biji kakao; biji kopi dan biji pala, dan merupakan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) pertama dari Papua Barat.

Galeri Foto: BSN Serahkan Sertifikat SNI, Penghargaan Tata Kelola, serta Akreditasi dalam Pembukaan BMN 2024