Kliping berita :

70% Lembaga sertifikasi berada di Jawa

JAKARTA: Minimnya jumlah lembaga yang memberikan jasa sertifikasi, baik kualitas produk maupun manajemen organisasi, membuat peluang usaha di sektor tersebut masih cukup besar.

Zakiyah, Direktur Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), menyebutkan saat ini ada sembilan lembaga sertifikasi yang menangani ruang lingkup akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

KAN adalah bagian dari BSN nonstruktural yang bertugas melakukan akreditasi baik terhadap kualitas produk maupun manajemen perusahaan. Adapun, BSN berfungsi sebagai penyedia sarana untuk melakukan sertifikasi seperti penyediaan laboratorium.

"Dari kesembilan lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN, lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu adalah yang paling banyak dibutuhkan saat ini," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia menuturkan seiring dengan makin banyaknya perusahaan dengan berbagai jenis produk yang dipasarkan, membuat produsen harus meningkatkan kualitas produk mereka agar dipilih oleh konsumen yang saat ini sudah memiliki pemahaman tentang produk yang baik.

Zakiyah menyebutkan saat ini baru ada 22 lembaga sertifikasi produk yang berada di bawah KAN dengan sertifikasi paling dominan pada produk makanan dan minuman, elektronik, konstruksi, serta karet.

Sebanyak 70% dari 22 lembaga sertifikasi produk yang ada, dikelola oleh pemerintah. Sebanyak 70% dari lembaga tersebut juga berada di Pulau Jawa.

Kondisi tersebut membuat perusahaan yang ada di luar Pulau Jawa kesulitan untuk memperoleh jasa sertifikasi. Zakiyah memperkirakan jumlah lembaga sertifikasi produk setiap tahun tumbuh 13%.

Untuk mendorong pertumbuhan lembaga sertifikasi produk di daerah, pemerintah memberikan insentif teknis bagi yang ingin mendirikan lembaga tersebut. Sampai saat ini sudah ada 11 pemohon yang menunggu untuk mendapatkan sertifikasi sebagai lembaga sertifikasi produk.

Gandeng China

Dalam kesempatan yang sama, Komite Akreditasi Nasional melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan badan akreditasi China yakni China National Accreditation Service (CNAS).

Bambang Setiadi, Ketua KAN, menuturkan kerja sama itu dilakukan untuk pengembangan strategis hubungan perdagangan antara kedua negara.

"Dengan disepakatinya MoU ini diharapkan akan ada keteraturan, ketertiban, dan kepastian mendapat produk yang baik dalam perdagangan kedua negara. Keduanya juga mengakui sertifikat yang diakreditasi kedua belah pihak," katanya. (14) (redaksi@bisnis.co.id)

Sumber :
bisnis.com (Bisnis Indonesia Online)
Rabu, 25/03/2009