F.A.Q.

Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

1
Bagaimana proses sertifikasi SNI kepada suatu produk?
- Pastikan dulu apakah anda ingin mengajukan sertifikasi untuk produk atau hanya sistem manajemen saja.
- Jika memang untuk produk anda, maka langkah berikutnya anda harus melakukan pengecekan standar produk tersebut sudah ada atau belum di sini, jika belum ada standar terkait, maka belum bisa dilakukan sertifikasi.
- Jika produk anda sudah ada standar SNI nya, maka anda perlu mencari LS-PRO mana yang memiliki kompetensi dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Anda dapat melakukan pengecakan LS PRO tersebut di sini
- Anda dapat menghubungi LS PRO tersebut untuk memperoleh informasi bagaimana proses mendapatkan sertifikasi SNI terhadap suatu produk
- Terima kasih

Info Publikasi

1
Publikasi apa saja yang diterbitkan oleh BSN ?
Publikasi BSN antara lain:

Senarai SNI, yaitu Daftar Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan oleh BSN mencakup Daftar SNI yang berlaku, direvisi dan ditarik (abolisi). Senarai SNI diterbitkan setiap tahun.
1. Dokumen SNI
2. Handbook (HB) SNI, yaitu Kompilasi SNI dalam satu topik,
3. Jurnal Standardisasi, yaitu Kumpulan tulisan penelitian bidang standardisasi dan terbit setiap empat (4) bulan dalam setahun.
4. Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) merupakan pedoman yang sifatnya digunakan untuk memandu kegiatan standardisasi di tingkat nasional,
5. Majalah SNI Valuasi, terbit setiap tiga (3) bulan dalam setahun.
Publikasi BSN dapat diakses di www.bsn.go.id pada menu "Koleksi Perpustakaan"

Notifikasi dan Enquiry Point TBT-WTO

1
Apa itu Perjanjian WTO TBT ?

Perjanjian TBT-WTOWTO-TBT adalah salah satu perjanjian dalam lingkup WTO yang mengatur ketentuan non-tariff (non-tariff measures) terkait dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian ini dibuat mengingat pentingnya kontribusi yang dapat diperankan oleh standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian dalam meningkatkan efisiensi produksi dan fasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional
2
Hal hal apa saja yang diatur dalam Perjanjian WTO - TBT ?

Yang termasuk dalam Perjanjian TBT WTO adalah semua produk termasuk produk industri maupun pertanian. Yang tidak termasuk dalam perjanjian WTO-TBT adalah:

a. Aturan-aturan yang terkait SPS (saniytary and phytosanitary),

b. Spesifikasi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah (government procurement)

c. Aturan-aturan berkaitan dengan jasa
3
Apa tujuan diterapkannya Perjanjian WTO TBT ?
Yang menjadi tujuan perlunya diterapkan Perjanjian TBT WTO adalah:
1. Jaminan terhadap kualitas produk ekspor
2. Perlindungan terhadap keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan fungsi lingkungan hidup
3. Pencegahan praktek-praktek kecurangan (deceptive practices) dalam perdagangan.
4
Apa saja prinsip TBT WTO ?

Prinsip-prinsip Perjanjian TBT WTO adalah :

- Non diskriminasi

- Pencegahan hambatan perdagangan yang tidak perlu

- Harmonisasi

- Ekivalensi

- Mutual recognition

- Transparansi
5
Salah satu prinsip dalam Perjanjian TBT WTO adalah transparansi, apa maksudnya?
Dalam TBT WTO yang dimaksudkan dengan transparansi adalah Negara anggota WTO Wajib:
- menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai administrasi Penerapan Perjanjian WTO TBT (article 15.2)
- melakukan notifikasi
- publikasi terhadap semua peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian
- Membentuk Enquiry Point
6
Apa yang dimaksud dengan notifikasi ?

Notifikasi adalah penyampaian informasi kepada negara-negara anggota WTO lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional
7
Peraturan yang bagaimanakah yang perlu dinotifikasikan ke WTO ?
Notifikasi diperlukan apabila:
- Materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda dengan standar internasional;
- Tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian;
- Rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara anggota WTO lainnya
8
Kapan kita melakukan notifikasi ?

Dalam Perjanjian TBT WTO notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (article 2.9.2), diberikan waktu 60 hari hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. Khusus bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan, berhak mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari.

Terkecuali dalam keadaan mendesak (article 2.10.1) (urgent matter) rancangan peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasi ke sekretariat WTO akan tetapi perlu disertakan alasan utama pemberlakuan tersebut (legitimate objective) dan scientific evidence. Secintific evidence diperlukan untuk untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diterima dari negara-negara anggota terkait notifikasi tersebut.
9
Bagaimana prosedur permohonan notifikasi ke BSN ?

Prosedur notifikasi dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

Prosedur notifikasi dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

1. Permohonan notifikasi (dilakukan oleh regulator)
    Setelah regulator melakukan finalisasi rancangan regulasi teknis, regulator
    menyampaikan    permohonan notifikasi ke Notification Body (BSN) dengan
    melengkapi   dokumen sbb:
   a. Surat pengantar dari pejabat yang akan menerbitkan regulasi teknis.
   b. Dokumen regulasi teknis disertai dengan rancangan petunjuk teknis (juknis) atau
       petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam bentuk hard copy dan soft copy. Bila regulasi
      teknis sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris maka naskah ini sebaiknya
      disertakan. Walaupun demikian, tidak ada kewajiban untuk menerjemahkan naskah
       tersebut ke dalam bahasa resmi WTO (Inggris, Perancis, atau Spanyol).
   c. Format notifikasi yang telah diisi lengkap dalam bahasa Inggris.

2. Verifikasi Awal (dilakukan oleh BSN)
     BSN melakukan verifikasi awal terhadap rancangan regulasi teknis, sesuai dengan
     artcile-article dalam Perjanjian WTO-TBT agar`tidak menimbulkan hambatan yang
     tidak diperlukan (unnecessary obstacles) dalam perdagangan internasional.
   Melakukan Verifikasi terhadap kesesuaian
      persyaratan Perjanjian WTO-TBT dilakukan antara lain yaitu sebagai berikut :
     a. Menentukan apakah rancangan regulasi teknis tersebut merupakan masalah
         TBT atau SPS atau keduanya. Apabila menyangkut SPS maka BSN akan
         menyampaikan informasi kepada regulator untuk menyampaikan permintaan
   notifikasi kepada Departemen Pertanian selaku otoritas notifikasi SPS. Jika
         menyangkut keduanya maka notifikasi dilakukan oleh BSN selaku TBT Notification
         Body dan Departemen Pertanian selaku SPS Notification Body.
     b. Peninjauan terhadap alasan pemberlakuan (legitimate objective) dari regulasi
         teknis tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian
         WTO TBT
     c. Peninjauan terhadap sifat regulasi, apakah regulasi ini merupakan regulasi yang
         penetapannya dianggap mendesak (urgent matters) atau tidak. Hal ini diperlukan
         untuk menentukan jenis notifikasi yang akan dilakukan.
     d. Pemastian bahwa rancangan regulasi teknis tidak bersifat diskriminatifsi yaitu
         tidak ada perbedaan perlakuan antara produk luar negeri dan dalam negeri atau
         perbedaan perlakuan pengawasan produk yang masuk antara satu anggota
         dengan anggota WTO lainnya;
     e. Pemastian bahwa mekanisme penilaian kesesuaian yang akan diterapkan
         memungkinkan untuk dilakukannya saling pengakuan.
     f. Pemastian bahwa notifikasi tersebut telah memberikan waktu yang cukup bagi
         negara-negara anggota WTO untuk memberikan tanggapan (60 hari) dan
         diberlakukan minimal 6 bulan setelah ditetapkan.
3. Verifikasi Keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian
     setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen notifikasi rancangan regulasi teknis
     dari regulator, Pusat kerjasama mengadakan pertemuan dengan unit terkait di BSN
     (PPS, PSPS, PALS dan PALLI) untuk memberikan masukan mengenai keterkinian
     standar dan prosedur penilaian kesesuaian terhadap dokumen notifikasi tersebut.

     Verifikasi keterkinian standar meliputi:
     -    Status SNI (lama atau baru)
     -    SNI yang diadopsi kedalam rancangan regulasi tersebut harmonized dengan
          standar internasional yang ada (ISO,IEC,ITU,CAC dll)
     -    kemungkinan adanya deviasi dengan Standar Internasional, serta identifikasi
          deviasi SNI tersebut dengan standar internasional
     Verifikasi prosedur penilaian kesesuaian
     -    status akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang termasuk dalam
          ruang lingkup produk yang diregulasi maupun yang ditunjuk secara langsung oleh
          regulator
     -   skema prosedur penilaian kesesuaian
Dari hasil kompilasi comment tersebut, bila ditemukan hal hal yang bersifat teknis yang berpengaruh terhadap regulasi teknis tersebut, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS) - BSN selaku Notification Body menginformasikan kepada regulator mengenai tanggapan dari BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi ini.

4. Pengiriman Notifikasi ke Sekretariat WTO
     Setelah menerima informasi dari regulator yang menyatakan bahwa rancangan
     tersebut siap untuk dinotifikasi, PKS mengirimkan email kepada Sekeratriat WTO
     (crn@wto.org) dengan tembusan PTRI Jenewa dan pihak pihak terkait (BSN, Deprind,
     Depdag, PPMB, Ditjen Bea Cukai dll).
10
Bagaimana tata cara penyampaian tanggapan terhadap notifikasi ?

Tata Cara penyampaian tanggapan dibagi menjadi 2 yaitu:

a.   Incoming Notification dari Negara anggota WTO
       6.2.1-   BSN selaku Notification Body dan Enquiry Point melakukan ambil muatan
                   (download) materi notifikasi dari website CRN-WTO www.wto.org sekali
                   dalam seminggu.
       6.2.2-   Semua hasil ambil muatan disirkulasikan kepada semua stakeholder dan
                   anggota Working Group on Notification terkait untuk meminta tanggapan
                   awal. Bila dirasakan suatu notifikasi adalah penting maka stakeholder
                   dapat meminta BSN untuk mendapatkan full-text document.
       6.2.3-   Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder.
                   Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN
                   mengundang anggota Working Group on Notification stakeholder yang
                   berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan
                   tanggapan atas nama Indonesia.
       6.2.5-   Untuk tujuan koordinasi di forum TBT, maka jawaban resmi tanggapan dari
                   Indonesia dapat ditembuskan atau dikirimkan ke BSN. Selanjutnya BSN
                   akan berkoordinasi dengan PTRI Jenewa dalam mempersiapkan Posisi
                   Indonesia.

b.   Notifikasi Indonesia (outgoing notification)
      -   Negara anggota WTO yang concern terhadap notifikasi indonesia, mengirimkan
           email (tanggapan) kepada BSN cq Pusat Kerjasama Standardisasi
       6.2.3- Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder.
                 Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN (PKS)
                 mengundang anggota Working Group on Notification stakeholder yang
                 berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan
                 tanggapan atas nama Indonesia.
             -   Hasil dari pembahasan tersebut akan dikompilasi oleh PKS kemudian
                 selanjutnya akan dikirimkan kepada negara Inquirier sebagai tanggapan
                 resmi dari Indonesia
11
Bagaimana cara memperoleh full text document notifikasi atau mengajukan pertanyaan seputar TBT ?

Untuk memperoleh Full Text document dari Regulasi teknis yang dinotifikasi oleh Indonesia maupun dari negara anggota WTO lainnya, maupun mengajukan pertanyaan seputar TBT (standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian, Saudara dapat menghubungi : Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Gedung I BPPT Lantai 12, Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 Email : tbt.indonesia@bsn.go.id; tbt.indonesia@gmail.com Telp : 021-3927434 ext.124 Fax : 021-3927527

Pemesanan Standar

1
Bagaimana cara download (unduh) Dokumen SNI

Dokumen SNI penetapan 1 tahun terakhir dapat di download di : sisni.bsn.go.id | caranya: registrasi pada link website tersebut, tunggu sampai ada email verifikasi dari BSN. | setelah mendapatkan email verifikasi, pengguna melakukan login dan mencari nomor atau judul SNI yang dibutuhkan, | lalu klik icon pdf di sebelah kanan dan ikuti langkah selanjutnya
2
Apakah saya bisa mendapatkan SNI dalam bentuk e-file? Bagaimana biayanya?

Bisa. Anda dapat memesan melalui e-mail, dengan menginformasikan nomor SNI yang dibutuhkan ke dokinfo@bsn.go.id. | Kami akan mengirimkan email penawaran harga (harga SNI e-file sama dengan harga dokumen SNI tercetak) dan SNI akan dikirimkan melalui e-mail Saudara | catatan : || * Untuk dunia pendidikan, terdapat potongan harga dengan memberikan photocopy atau melampirkan kartu tanda mahasiswa. || * harga dokumen SNI berdasarkan Tarif PP No. 62 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
3
Bagaimana prosedur pemesanan SNI?

BSN menyediakan kemudahan akses dokumen SNI untuk masyarakat yang sedang #diRumahAja melalui berbagai layanan, diantaranya:

1. Akses gratis fulltext SNI melalui Akses SNI akses-sni.bsn.go.id
*Kecuali untuk SNI adopsi identik dari standar asing/internasional tertentu karena terkait hak cipta publikasi.

2. Unduh gratis SNI terbaru melalui SISPK sispk.bsn.go.id
*Berlaku s.d. 1 tahun setelah SNI ditetapkan, kecuali untuk SNI adopsi identik dari standar asing/internasional.

3. Layanan pembelian dokumen standar melalui Pesta Online pesta.bsn.go.id dengan tarif sesuai PP No. 40/2018 tentang PNBP BSN

Pengawasan Internal

1
Apa itu Gratifikasi ?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

SNI Corner

1
Apakah SNI Corner ?

SNI Corner merupakan outlet informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang menyediakan informasi terpadu satu pintu baik dalam bentuk dokumen fisik maupun melalui aplikasi PORTAL SNI. Informasi terpadu yang ditawarkan antara lain: dokumen SNI, direktori SNI, daftar regulasi teknis, direktori laboratorium dan lembaga sertikasi, buku referensi, publikasi ilmiah dan publikasi informatif SNI, serta galeri infografis dan video standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2
Ada apa di SNI Corner ?

SNI Corner akan dilengkapi dengan berbagai konten publikasi BSN baik tercetak maupun elektronik, yang akan menyediakan seluruh informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan pengguna.
3
Cara kontak personel SNI Corner ?

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi – BSN | c.q. Koordinator Kelompok Substansi Layanan Informasi dan Perpustakaan | Gedung 1 BPPT Lantai 10 Jl. MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 391 7300 (hunting) | Fax. 021 3927528 | Email: dokinfo@bsn.go.id | portalsnicorner.bsn.go.id
4
Apakah Manfaat SNI CORNER

Bagi pemerintah pusat dan daerah: SNI Corner dapat bermafaat untuk membuka akses informasi bagi industri dan UKM di wilayahnya sehingga pembinaan dan penguatan usaha kecil dan menengah oleh pemerintah dapat menggunakan acuan standardisasi dan diharapkan dapat mendorong daya saing produk unggulan daerah. | Bagi perguruan tinggi: SNI Corner dapat bermafaat untuk menjadi salah satu referensi bahan ajar bagi mahasiswa, baik dalam perkuliahan maupun dalam melakukan penelitian. | Bagi asosiasi atau himpunan profesi/lembaga pengabdian masyarakat, dan lain-lain: SNI Corner dapat bermanfaat untuk membangun kemandirian usaha kecil di lingkungannya, dapat menjadi referensi bagi industri maupun peningkatan kompetensi personel, dan dapat memanfaatkan SNI menjadi bahan bimbingan bagi stakeholder di lingkungannya.