Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

F.A.Q.

Info Akreditasi

  • 1
    Apa yang dimaksud dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN)?

    Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN). KAN adalah satu-satunya lembaga yang diberi otoritas untuk menyediakan jasa layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, lembaga inspeksi dan verifikasi/validasi, lembaga sertifikasi) di Indonesia. info : http://www.kan.or.id

  • 2
    Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)?

    Lembaga penilaian kesesuaian adalah lembaga yang memberikan jasa penilaian kesesuaian. Yang termasuk jasa penilaian kesesuaian adalah pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

  • 3
    Apa yang dimaksud Penilaian Kesesuaian?

    Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personel telah memenuhi persyaratan acuan

  • 4
    Apa yang dimaksud dengan Akreditasi?

    rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian

  • 5
    Apa manfaat dari akreditasi KAN?

    Meningkatkan kepercayaan diri dalam penilaian kesesuaian (adanya peningkatan kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian, LPK menjadi lebih kredibel dalam melaksanakan penilaian kesesuaian selaras dengan ketentuan regulasi, serta mendapat pengakuan internasional secara formal dari organisasi akreditasi international termasuk IAF, PAC, APLAC, ILAC

  • 6
    Apa saja yang termasuk pengakuan internasional terhadap KAN?

    Pengakuan Internasional  

    KAN mewakili Indonesia dalam forum kerjasama internasional antar badan akreditasi, yaitu International Accreditation Forum (IAF), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC).  

    Fokus kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut adalah perjanjian saling pengakuan atas hasil-hasil sertifikasi, pengujian, inspeksi, dll yang disebut sebagai Multilateral Recognition Agreements (MLA's) atau Mutual Recognition Arrangements (MRA's). Dengan penandatangan MLA atau MRA tersebut, anggota badan akreditasi akan saling mengakui satu sama lain atas sertifikat dan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi .Keuntungan saling pengakuan ini adalah mengurangi potensi dilakukannya re-sertifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap barang dan jasa ketika berpindah dari satu negara ke negara lain.  

    1. IAF  

    KAN adalah anggota IAF dan menjadi penandatangan IAF MLA untuk sertifikasi sistem manajemen mutu (sejak 22 September 2002), sertifikasi sistem manajemen lingkungan (sejak 26 Oktober 2007), sertifikasi produk (sejak 19 Oktober 2009) dan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (sejak 21 Oktober 2015), sertifikasi person (sejak 26 Oktober 2018), sertifkasi sistem manajemen keamanan informasi (sejak 21 Juni 2019), sertifikasi sistem manajemen energi (sejak 21 Juni 2019), dan sertifikasi FSSC 22000 (sejak 1 November 2021).  

    2. ILAC  

    KAN adalah anggota ILAC dan menjadi penandatangan ILAC MRA untuk laboratorium pengujian (sejak 20 Juni 2001), laboratorium kalibrasi (sejak 30 Desember 2003), lembaga inspeksi (sejak 24 Oktober 2012) dan laboratorium medik (sejak 14 Maret 2013).

    3. APAC

    APAC adalah organisasi kerjasama badan akreditasi Asia Pasifik yang merupakan hasil penggabungan Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) serta mulai beroperasi pada 1 Januari 2019.

    Pengakuan MRA – Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) yang berhasil dicapai oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah :

    a. akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 9001) pada tanggal 24 Agustus 2000,

    b. akreditasi Laboratorium Pengujian (ISO/IEC 17025) pada tanggal 22 Mei 2001,

    c. akreditasi Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025) pada tanggal 13 November 2003, d. akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 14001) pada tanggal 8 Juli 2004,

    e. akreditasi Lembaga Inspeksi (ISO/IEC 17020) pada tanggal 9 Desember 2004,

    f.  akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC 17065) pada tanggal 16 Juni 2009, g. akreditasi Laboratorium Medik (ISO 15189) pada tanggal 14 Maret 2013,

    h. akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 22000) pada tanggal 22 Mei 2013,

    i.  akreditasi Lembaga Sertifikasi Personel (ISO/IEC 17024) pada tanggal 15 Juni 2016, j.  akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi (ISO/IEC 17043) pada tanggal 21 Juni 2017, k. akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 50001) pada tanggal 14 Desember 2017,

    l.  akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO/IEC 17021-1 dan ISO/IEC 27001) pada tanggal 14 Desember 2017,

    m. akreditasi Lembaga Sertifikasi FSSC 22000 (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 22000) pada tanggal 30 September 2021,

    n. akreditasi Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (ISO 14065) pada tanggal 7 Agustus 2021,

    o. akreditasi Lembaga Sertifikasi Anti Penyuapan (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 37001) pada tanggal 2 Juni 2022, dan

    p. akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 45001) pada tanggal 6 Juni 2022.

  • 7
    Apa saja yang masuk dalam layanan KAN?

    KAN mengoperasikan skema akreditasi yang mencakup akreditasi Lembaga Sertifikasi, Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, sebagai berikuE410:E432t :

    a.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ( SNI ISO 9001) berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD;

    b.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001) berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD;

    c.Lembaga Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD;

    d.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO / IEC 17021- 1, SNI ISO / TS 22003 dan IAF MD;

    e.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan InformasI (SNI ISO 27001) berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, ISO / IEC 27006 dan IAF MD;

    f.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu untuk Alat Kesehatan berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD;

    g.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, ISO 50003 dan IAF MD;

    h.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, SNI ISO / IEC 17021-9, SNI ISO 37001 dan IAF MD;

    i.Lembaga Sertifikkasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, ISO / IEC 28003, SNI ISO 28000 dan IAF MD;

    j. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, SNI ISO / TS 17021-10, SNI ISO 45001 dan IAF MD;

    k.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, KAN-K 07.12 dan IAF MD;

    l. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, SNI ISO 35001 dan IAF MD;

    m.Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan SNI ISO / IEC 17065; Lembaga Sertifikasi Ekolabel berdasarkan SNI ISO / IEC 17065;

    n.Lembaga Sertifikasi Organik berdasarkan SNI ISO / IEC 17065;

    o.Lembaga Sertifikasi Halal berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, SNI ISO / IEC 17065, SNI ISO / TS 22003, dan OKI / SMIIC 2; Lembaga Sertifikasi Person berdasarkan SNI ISO / IEC 17024;

    p.Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;

    q.Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah berdasarkan SNI ISO / IEC 17065, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama No 337 Tahun 2018;

    r.Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) berdasarkan SNI ISO / IEC 17065, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 dan Keputusan Deputi Bidang Industri dan Investasi Nomor SK/12/IL.04.02/DII/2020;

    s.Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainability Palm Oil berdasarkan SNI ISO / IEC 17065, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 348 Tahun 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 349 Tahun 2020;

    t.Lembaga Sertifikasi Indonesian Good Aquaculture Practices berdasarkan SNI ISO / IEC 17065, SNI ISO / IEC 17067 dan Peraturan Kepala BSN No. 2 tahun 2017;

    u.Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca berdasarkan SNI ISO 14065, SNI ISO 14064-3, ISO 14066 dan IAF MD;

    v.Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi berdasarkan SNI ISO / IEC 17025;

    w.Lembaga Inspeksi berdasarkan SNI ISO / IEC 17020;

    x.Laboratorium Medik / Klinik berdasarkan SNI ISO 15189 ;

    y.Penyelenggara Uji Profisiensi berdasarkan SNI ISO / IEC 17043;

    z.Produsen Bahan Acuan berdasarkan ISO 17034.

  • Layanan Pendidikan dan Pelatihan BSN

    • 1
      Jenis training apa saja yang disediakan BSN dan bagaimana biayanya ?

      Public training yang dapat diikuti oleh umum, dan waktu serta tempat penyelenggaraanya sudah ditentukan BSN In House training, training yang diselenggarakan ditempat pelanggan Untuk informasi lebih jelas, dapat mengunjungi website diklat di: http//:diklat.bsn.go.id

    • 2
      Apa saja daftar training Publik yang diselenggarakan BSN ?

      Training publik 2019 yang dilakukan - Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 - Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017 - Audit internal SNI ISO/IEC 17025:2017 berbasis ISO 19011:2018 - Pemahaman SNI ISO 9001:2015 - Validasi metode pengujian kimia

    • 3
      Apa saja daftar pelatihan in house standardisasi yang diselenggarakan oleh BSN ?

      Ada 29 jenis pelatihan in house training yang diselenggarakan BSN. Untuk informasi data list pelatihan dapat dilihat di : http://diklat.bsn.go.id

    • 4
      Berapa biaya dan durasi mengikuti training/pelatihan Standardisasi di BSN ?

      Untuk public training* dan in houses training** besaran biaya sesuai jenis dan durasi pelatihan. *tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi serta biaya pembelian dokumen SNI sebagai bahan acuan pembelajaran **tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi tim pengajar serta biaya pembelian dokumen SNI sebagai bahan acuan pembelajaran. Estimasi biaya public training antara 1,8 juta, 2 juta dan 3 juta Estimasi biaya in house training antara 10 juta, 20 juta, 21 juta dan 31,5 juta Tarif ini berdasarkan PP Nomor 40 tahun 2018.

    • 5
      Alokasi peserta untuk training yang disediakan BSN?

      Public training sebanyak 25 orang, dengan batasan 1 instansi hanya dapat mendaftarkan maksimal 5 peserta In house training sebanyak 25 orang untuk 1 kelas pelatihan

    • 6
      Bagaimana cara pendaftaran dan pembayarannya ?

      Untuk mendaftar mengikuti pelatihan di bidang SPK: Melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara online melalui website http://diklat.bsn.go.id. Selanjutnya tunggu konfirmasi dari sekretariat untuk melakukan pembayaran. Membayar biaya pelatihan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang tarif layanan pelatihan standardisasi BSN. Pembayaran dilakukan dengan system simponi melalui bank pemerintah atau Kantor Pos Indonesia. Khusus untuk layanan In House Training, sebelum melakukan pembayaran biaya pelatihan, pemohon harus mengisi dan menyetujui dokumen kesepakatan penyelenggaraan In House Training.

    • 7
      Bagaimana kita tahu bahwa pendaftaran training publik kita diterima atau masuk daftar tunggu (waiting list) ?

      Status pendaftaran dapat di cek melalui website: diklat.bsn.go.id

      1. pilih (klik) menu jadwal
      2. pilih pelatihan yang telah didaftarkan. Jika nama anda telah masuk dalam daftar yang ada, berarti anda telah diterima. Namun jika nama anda ada tanda kuning, artinya anda masuk dalam daftar “waiting list”
      3. Bagi peserta yang sudah mendaftar, jika dalam 7 (tujuh) hari setelah menerima code billing, belum melunasi biaya training, maka peserta dianggap mengundurkan diri.
    • 8
      Dimanakah kontak Informasi training/diklat di BSN?

      Sekretariat Pelatihan Standardisasi

      Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Gedung I BPPT Lt. 11,

      Jl. MH.Thamrin no. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340

      Telp.+6221-392 7422 / HP. 081210395089

      Email: diklat@bsn.go.id, Website: diklat.bsn.go.id

    • Pemesanan Standar

      • 1
        Bagaimana cara pembelian dokumen SNI, Standar internasional dan standar asing ?
        1. Bisa datang langsung ke Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN selama jam kantor untuk layanan baca di tempat (tidak dikenakan biaya) atau pembelian langsung dokumen standar ke petugas pemesanan standar
        2. Atau pembelian tidak langsung kirim email ke dokinfo@bsn.go.id
      • 2
        Apakah SNI, Standar internasional dan standar asing bisa diperoleh dalam bentuk softcopy ?

        Dokumen SNI tersedia dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dokumen SNI tahun 2008 s.d. sekarang tersedia dalam bentuk softcopy sementara untuk standar internasional dan standar asing hanya tersedia dalam bentuk hard copy

      • 3
        Berapa lama proses pembelian SNI ?

        Proses penawaran dari BSN dilakukan setelah mendapat permintaan dokumen SNI dari Pembeli. Waktu proses pengerjaan dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah penawaran dilunasi oleh Pembeli. Untuk softcopy langsung diproses pengiriman melalui email namun untuk hardcopy lama pengiriman tergantung kurir

      • 4
        Bagaimana cara pembayaran dokumen SNI, Standar Internasional dan standar asing ?

        Petugas pembelian akan membuatkan kode billing dan atau ongkos kirim (hardcopy) untuk pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor pos, teller bank BUMN maupun transfer ATM. Batas waktu untuk pembayaran kode biliing 7 (tujuh) hari Selanjutnya setelah melakukan pembayaran bukti bayar dikirim kembali

      • 5
        Berapa harga dokumen standar ?

        Harga dokumen Standar mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

      • 6
        Kontak Informasi pembelian standar di BSN ?

        Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN Gedung I BPPT Lt. Dasar, Jl. MH.Thamrin no. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 Telp. 021-3917300 Email: dokinfo@bsn.go.id

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›


Pertanyaan Umum