Badan Standardisasi Nasional
 
  • A
  • A

Unit Layanan Informasi Publik (ULIP)

  • Selasa, 05 Desember 2017

UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

 

A. TENTANG ULIP

Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional (ULIP BSN) merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik di lingkungan BSN. Tugas ULIP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mempunyai tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum.

BSN mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 141D/KEP/BSN/6/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan keputusan tersebut, PPID menetapkan pedoman layanan informasi di lingkungan BSN. Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan optimal, BSN menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa pusat layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

 

 

VISI :

Terciptanya layanan informasi standardisasi yang cepat, tepat dan transparan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

MISI :

  1. Meningkatkan sistem layanan informasi publik
  2. Membangun kualitas layanan publik sesuai dengan norma yang berlaku
  3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan informasi publik

 

MOTTO :

SIMPATIK (Sederhana, Informatif, Mudah, Profesional, Akuntabel, Transparan, Ikhlas)

FILOSOFI

Sederhana

Prosedur permohonan informasi sederhana

Informatif

Informasi yang diberikan merupakan sesuatu yang patut diketahui masyarakat

Mudah

Publik dapat memperoleh informasi secara mudah sesuai dengan prosedur yang berlaku

Profesional

Pelayan Informasi melayani dengan professional

Akuntabel

Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan

Transparan

Layanan informasi publik bersifat terbuka, mudah dan

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan

Ikhlas

Melayani dengan setulus hati

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

PERUNDANG-UNDANGAN; PERATURAN YANG DITETAPKAN BSN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

3. Sistem Standardisasi Nasional

  

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BSN TAHUN 2016

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BSN TAHUN 2017

DAFTAR PERATURAN BSN YANG TELAH DITETAPKAN TAHUN 2015 SEMESTER 1 dan SEMESTER 2  

DAFTAR PERATURAN BSN YANG TELAH DITETAPKAN TAHUN 2016 SEMESTER 1  dan  SEMESTER 2

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ULIP

RANCANGAN PERATURAN ULIP BSN

 

B. LAYANAN INFORMASI TERPADU (LITe)

Kegiatan pelayanan ULIP bertempat di LITe.

LITe berlokasi di Gedung I BPPT, Jakarta Lantai 1 dan berisikan berbagai fasilitas layanan informasi seperti:

a. Layanan Informasi Online untuk: Penjualan SNI, Registrasi Diklat Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian, e-learning, e-book, serta layanan permohonan akreditasi bagi laboratorium

dan lembaga sertifikasi.

 b. Konsultasi di bidang standardisasi dan sertifikasi termasuk informasi lembaga penilaian

kesesuaian yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

c. Pencarian Informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian

d. Permohonan dokumen standar

e. Layanan Informasi Publik tentang Kelembagaan BSN;

f. Promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi.

Telepon : (021) 3927422 ext. 233, 234, 235 Konsultasi ext.236 atau (021) 3917300 
Fax : +62 21 3927527
Email : bsn@bsn.go.id

 

JAM OPERASIONAL LITe

Senin – Jumat : Pukul 09.00 – 15.00 WIB

  

 

C. NILAI-NILAI DASAR PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petugas Layanan Informasi Publik sebaiknya mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut :

a. Sopan, ramah dan rapi;

b. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;

c. Impartialitas, tidak memihak/tidak mebeda-bedakan kepada siapapun yang meminta informasi;

d. Integritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;

e. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau kehalian serta mencegah

terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan

f. Ikhlas, yaitu melakukan pekerjaan dengan setulus hati.

D. KOMPETENSI PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Informasi dan Sekretariat Unit Layanan Informasi Publik. Untuk petugas pada pusat layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

E. MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK BSN

 

F. PELAYANANAN ULIP

 PEDOMAN LAYANAN

  1. Alur Permohonan Informasi
  2. Formulir Permohonan Informasi
  3. Formulir Penyataan Keberatan

4. SOP Pengelolaan Layanan

-Prosedur Permohonan Informasi Publik

-Prosedur Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

-Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik

-Prosedur Pengujian Tentang Konsekuensi

-Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan

 

5. Jenis – jenis Informasi

- Berkala

- Serta Merta

- Setiap Saat

- Dikecualikan

 

6. Register Permohonan Informasi Publik

- Register Permohonan Informasi Publik ULIP 2018

- Register Permohonan Informasi Publik ULIP 2017

- Register Permohonan Informasi Publik ULIP 2016

- Register Permohonan Informasi Publik ULIP 2015

- Register Permohonan Informasi Publik ULIP 2014

- Register Permohonan Informasi Publik ULIP 2013

 

  • JANGKA WAKTU LAYANAN

1. Proses layanan untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon
informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Proses layanan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan,Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi
yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari berikutnya melalui pemberitahuan alasan secara tertulis.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan
secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

  • BIAYA/TARIF 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak
dipungut biaya), sedangkan jika dibutuhkan penggandaan dokumen informasi, pemohon/pengguna
informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy di sekitar lingkungan Badan Standardisasi
Nasional atas biaya pemohon/pengguna.

G. INFORMASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

  • INFORMASI TERKAIT LAYANAN PUBLIK

PROGRAM/KEGIATAN BSN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN BSN TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN BSN TAHUN 2018

 

  • INFORMASI TERKAIT KERJASAMA BSN DENGAN STAKEHOLDER

DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA BSN DENGAN PERGURUAN TINGGI 2017

DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA BSN DENGAN PEMDA, K/L MAUPUN SWASTA 2017

 

H. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan.

Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir
yang disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat yang memuat gambaran umum kebijakan,
pelaksanaan Layanan Informasi Publik, rincian layanan, serta rincian penyelesaian sengketa Informasi
Publik.

 

I. RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI

 

 

 

J. LAPORAN KEPUASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BSN

 

LAPORAN HASIL KEPUASAN LAYANAN BSN  TAHUN 2017