Badan Standardisasi Nasional
 
  • A
  • A

Tentang BSN

  • Jumat, 08 Desember 2017

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DISAHKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014, DIUNDANGKAN MELALUI LEMBARAN LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2014 NOMOR 216, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 5584

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,  bertujuan untuk:

  1. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
  2. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  3. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. BSN juga bertugas untuk mengelola Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU). Hal ini untuk menjamin ketertelusuran pengukuran ke sistem satuan internasional dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

VISI

Visi Tahun 2015 - 2019: Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa.

MISI

Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN, maka misi BSN sebagai berikut :

  1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
  2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan  Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional
    di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

KEWENANGAN BSN

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :

  1. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  2. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  3. penetapan sistem informasi di bidangnya;
  4. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
    1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
    2. perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
    3. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
    4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
    5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN ORGANISASI DAN PEGAWAI

  1. INFO LENGKAP MENGENAI PERATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BSN
  2. PERATURAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUJANGAN KINERJA PEGAWAI BSN
  3. PEDOMAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI BSN
  4. PERATURAN TENTANG NAMA, KELAS DAN NAMA JABATAN PEGAWAI BSN

NILAI-NILAI BSN

1. INTEGRITAS

Kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan.

2. KEJUJURAN

Kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (trustworthy healing information) pada era teknologi informasi ini.

3. KECEPATAN

Kemampuan untuk merespon dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.

4. KETERBUKAAN

Kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan perbaikan  berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi customer. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

5. TEAMWORK

Kemampuan untuk mecapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar melalui kerjasama.

Profil Sumberdaya Manusia Juni Tahun 2018

PP 102 - Peraturan Pemerintah - Download

SSN - Sistem Standardisasi Nasional - Download