Peranan Masyarakat dalam Standardisasi; Perbandingan Sistem Indonesia dan Malaysia

Dalam rangka meningkatkan peranan masyarakat dalam perumusan standar dan guna perbaikan sistem yang berkesinambungan, Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Sekretariat Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) melakukan study visit ke Malaysia. Delegasi terdiri dari Drs. Tisyo Haryono, MLS – Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Ir. Mangasa Ritonga, MM – DP MASTAN, Nur Hidayati, S.Si – Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat Pusdikmas – BSN (selaku Sekretariat MASTAN) dan Budi Triswanto, ST – Kepala Sub Bidang Promosi Standardisasi – BSN. Kunjungan kerja selama tiga hari ini (8 – 10 Desember 2009) dilakukan dengan mengunjungi Departemen of Standard Malaysia, Standard users of Malaysia dan Malaysia Productivity Corporation.

Malaysia Standard adalah standar yang berlaku di wilayah Malaysia dan diterbitkan oleh Departemen of Standards Malaysia (DSM), lembaga pemerintah Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengembangan dan penerapan standar diseluruh sektor industri kecuali sektor kesehatan dan telekomunikasi. DSM terdiri atas Divisi Standardisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan perumusan, penerapan dan promosi Malaysia Standard dan Divisi Akreditasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Malaysia. Untuk kegiatan teknis perumusan standar, DSM bekerjasama dengan SIRIM Berhard. DSM menyediakan dana sedangkan SIRIM mengelola seluruh Panitia Teknis perumusan standar (kecuali PT untuk electrotechnical) dan bertanggung jawab terhadap proses perumusan standar. Untuk memenuhi ketentuan/prinsip keterbukaan dalam perumusan sebuah standar, setiap awal bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember, DSM mengumumkan rencana penyusunan standar pada surat kabar harian berskala nasional. Masyarakat – siapa saja - yang tertarik dapat memberikan masukan secara langsung kepada Panitia Teknis yang terdapat pada SIRIM atau melalui DSM.

Diskusi berlangsung dengan seru,dilandasi semangat kerja sama dan kesamaan pandang untuk mendukung daya saing industri nasional. Dengan dukungan dana yang kuat dari pemerintah dan pelibatan aktif asosiasi industri dalam menyusun draft standar, Malaysia telah memiliki 5760 standar. Satu hal yang menarik, Malaysia memiliki 16 Standards Writing Organisations dan 23 Industry Standards Committee. Hal ini perlu ditularkan dan disampaikan kepada asosiasi industri/profesi di Indonesia untuk memacu perumusan standar yang berbasis kebutuhan pasar.

Pada hari kedua, kunjungan dilakukan kepada Malaysian Association of Standard Users (Standard Users), sebuah Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang edukasi, promosi dan advokasi masyarakat dalam bidang standar. Standard users merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan pada September 2004 yang mendapat support dan endorsement dari Department of Standards Malaysia (Standards Malaysia) sebuah lembaga di bawah Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)

Standard users ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan standar, dengan cara mengirimkan wakilnya dalam panitia teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk menggerakkan roda organisasinya, standard users mendapatkan bantuan finansial dari Standards Malaysia, industri dan para donatur. Kesekretariatan Standards users yang berjumlah 3 (tiga) orang didukung penuh oleh Standards Malaysia. Standard users juga melakukan edukasi/pengenalan standar kepada masyarakat, berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah, seminar, kampanye dsb.

Di hari ketiga, kunjungan dilakukan kepada Malaysia Productivity Corporation (MPC), sebuah lembaga federal di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan masukan, bagaimana Malaysia melakukan pembinaan kepada industrinya dalam mengenal dan meningkatkan produktivitas dan mutu usahanya. MPC melakukan aktivitas penelitian, pengelolaan basis data, pelatihan, pengembangan system, dan promosi dalam bidang produktivitas dan mutu. Untuk memberikan insentif bagi industri yang konsisten menerapkan system manajemen mutu – ISO 9001, MPC membuat program Prime Minister Quality Award, Quality Management Excellence Award dan Productivity Award.

Banyak hal yang diperoleh dari kunjungan kerja ini yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan program kerja BSN dan MASTAN khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasionalnya melalui standar. Program yang telah dilakukan di Malaysia tersebut, harus menjadi pemacu kita bekerja lebih keras lagi. Bukan berarti Indonesia tidak melakukan sesuatu atau lebih buruk dari Malaysia, tapi demi hasil yang lebih baik, perbaikan berkesinambungan harus terus dilakukan. (btw/nh)