Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN Selenggarakan FGD Komtek Lingkup Lingkungan dan Kehutanan

  • Rabu, 01 Februari 2023
  • 851 kali

Dalam rangka kick-off dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2023 sekaligus meningkatkan penerapan SNI dalam mendukung kebijakan nasional pada Kementerian dan Lembaga, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Komite Teknis Lingkup Lingkungan dan Kehutanan di Kantor BSN, Jakarta pada Selasa (31/1/2023).

FGD dihadiri oleh pimpinan Badan Standardisasi dan Instrumentasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), serta para Ketua/Sekretaris dari 7 (tujuh) Komite Teknis lingkup lingkungan dan kehutanan.

Dalam sambutannya, Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal BSN, Heru Suseno, menyampaikan mengenai perubahan Pedoman Pengembangan Standar sesuai PBSN No. 8 Tahun 2022 serta kebijakan nasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

“Saat ini, terdapat PBSN No. 8 Tahun 2022 mengenai Pengembangan Standar Nasional Indonesia yang menggantikan PBSN No. 3 Tahun 2018 dan mencabut (tiga) pedoman lainnya, yaitu: PBSN No. 2 Tahun 2018 mengenai adopsi standar dan publikasi internasional menjadi SNI, PBSN No. 4 Tahun 2018 mengenai pengelolaan Komite Teknis dan PBSN No. 6 Tahun 2018 mengenai kaji ulang SNI,” ungkap Heru.

Selain itu, menurut Heru, agar perumusan SNI dapat memenuhi dan mendukung kebijakan UUCK khususnya berkaitan dengan lingkungan, maka difokuskan pada kebijakan mitigasi perubahan iklim dan kebijakan nasional khususnya yang dapat mendukung produk ekspor.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Sumedi mengatakan hal ini sesuai dengan prioritas Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK) hingga Tahun 2024, yaitu: dukungan UUCK, Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-sink 2030, dukungan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), sirkular ekonomi. Sedangkan Tahun 2024 hingga Tahun 2050, terdapat 3 (tiga) prioritas, yaitu: perubahan iklim (climate change), polusi (pollutant), dan biodiversitas (biodiversity).

Melalui FGD ini, Heru berharap dapat makin menguatkan sinergi antara BSN dan BSI LHK. (knd/ red: nda-humas)