Penguatan Peran BSN Dalam Program Prioritas Nasional

Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sangat penting dalam mendukung program-program prioritas pemerintah. Standar juga menjadi titik awal untuk membuka akses ke pasar baru, karena dengan standar, kita melihat keberterimaan bagaimana kita memasarkan produk-produk kita secara meluas di negara-negara lain.

Demikian disampaikan Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, dalam Rapat Kerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2023, Senin (6/2/2023) di Bogor, Jawa Barat. Rapat Kerja ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, serta Koordinator Tim AKIP BSN.

Teguh menuturkan, dalam satu kajian yang dikutip dari Kanada, menunjukkan bahwa standardisasi berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. “Hal ini penting karena sekarang menjadi salah satu isu besar di Indonesia, apabila Indonesia mau bertransformasi,” tuturnya.

Teguh mengatakan, standardisasi juga memberi dukungan nyata terhadap 4 prioritas nasional, yaitu prioritas pertama, kelima, keenam, dan ketujuh. Dengan dukungan-dukungan tersebut, Ia melihat penguatan dalam peran BSN, contohnya dalam strategi nasional perlindungan konsumen.

“Ada dua yang menjadi fokus. Pertama adalah bagaimana BSN sekarang menjadi penanggung jawab salah satu indikator dalam sektor prioritas pilar ketiga, yakni elektronik, telematika dan kendaraan bermotor; serta yang kedua adalah mendukung peningkatan pemberdayaan konsumen, melalui edukasi masyarakat akan pentingnya SNI,” ujarnya.

Teguh pun memberikan saran bagaimana peran dan arah kebijakan standardisasi dan akreditasi tahun 2024. Pertama adalah mewujudkan daya saing produk Indonesia di Pasar Global, dengan cara bekerja sama lebih erat dengan dengan asosiasi dunia usaha.

Kedua, mendorong adanya kolaborasi penggunaan SNI sebagai bagian dari perlindungan konsumen. “Apalagi, sekarang ada Gerakan untuk Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dalam program BBI, sementara ini kita masih berfokus pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Padahal, fokus yang sama pentingnya seharusnya adalah dari sisi standar,” ungkapnya.

Ketiga, adalah akselerasi standardisasi pada sektor prioritas nasional. “Terutama untuk produk-produk bernilai tambah tinggi, merespon ekonomi sirkular, pengawasan penerapan standar untuk memastikan proses akreditasi terpelihara, serta internalisasi dan edukasi standar kepada masyarakat,” terang Teguh.

Kemudian, saran yang terakhir adalah menciptakan akuntabilitas sistem penilaian kesesuaian. “Terutama berfokus ke jaminan ketertelusuran, infrastruktur, dan akreditasi untuk lembaga penjamin kesesuaian,” pungkasnya. (ald/Red:Arf)