Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

SDGs Sebagai Acuan BSN dalam Penyusunan Standar

  • Jumat, 17 November 2023
  • Humas BSN
  • 2604 kali

Standar merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui peran infrastruktur mutu nasional yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi, dapat membantu mewujudkan tujuan SDGs melalui peningkatan mutu, perlindungan, daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Melalui UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas pengelolaan tiga pilar tersebut diemban oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam Seminar “Sustaining Sustainability - The Role of Quality Infrastructure for Sustainable Development”  dalam rangka Bulan Mutu Nasional 2023 pada Kamis (16/11/2023) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Jerman memaparkan peranan BSN dalam mencapai tujuan SDGs, yaitu melalui pengelolaan infrastruktur mutu tersebut.

Kukuh mengatakan, dalam hal standardisasi BSN bertugas merumuskan atau menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI). Setelah SNI disusun, baru kemudian standar tersebut ditetapkan.

Pada dasarnya SNI diberlakukan secara sukarela. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, pemerintah melalui instansi teknis yang terkait, dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan SNI secara wajib melalui regulasi teknis. “Sampai dengan saat ini sebanyak 306 SNI telah diberlakukan wajib,” tutur Kukuh.

Berkaitan dengan SDGs, terdapat beberapa SNI yang mendukung SDGs, diantaranya SNI ISO 20400 Pengadaan berkelanjutan yang mendukung tujuan 1 SDGs (No Poverty); SNI ISO 22000 Sistem manajemen keamanan pangan yang mendukung tujuan 2 SDGs (Zero Hunger); dan lain sebagainya.  “Dalam menyusun SNI, BSN juga mengacu pada SDGs sebagai salah satu referensi utama,” ungkap Kukuh.

Selanjutnya, ketika SNI sudah diterapkan, harus ada pembuktian bahwa  penerapannya sudah sesuai. Bisa dengan pengujian, inspeksi, audit, validasi, verifikasi, dan sebagainya. Dan tugas itu dilaksanakan BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam mengakreditasi lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.

Kukuh menambahkan, metrologi juga tak kalah penting. Kepastian validitas pengukuran dibutuhkan dalam penyusunan SNI, penerapan, hingga pengujian di laboratorium maupun kalibrasi, yang dalam hal ini dikelola oleh Standar Nasional Satuan Ukuran BSN. (tyo-humas)

 

Galeri Foto: SDGs Sebagai Acuan BSN dalam Penyusunan Standar