Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Kepala BSN Hadiri Peluncuran INA Digital, Layanan Digital Terpadu Pemerintah

  • Senin, 27 Mei 2024
  • Humas BSN
  • 1533 kali

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5/2024) dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad turut hadir dalam acara peluncuran INA Digital tersebut.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa peluncuran INA Digital yang mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah merupakan langkah awal percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global. "Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi.

Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat, mulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi.

Untuk mendukung pelaksanaan SPBE ini, BSN telah melakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, diantaranya terkait manajemen risiko, sistem keamanan informasi, layanan teknologi informasi, dan lain-lain.

BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga telah mengoperasikan skema akreditasi sistem manejemen yang mendukung pelaksanaan SPBE, diantaranya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 27001), Sistem Manajemen Layanan – Teknologi Informasi (SNI ISO/IEC 20000-1), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001) dan Sistem Manajemen Kepatuhan (SNI ISO 37301) yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

Selain itu, saat ini BSN juga berencana mengembangkan Skema Akreditasi Lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK). Skema LATIK merupakan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjamin kualitas pelayanan yang prima, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Acara ini dihadiri oleh Jajaran Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Langkah Awal Menuju Indonesia Terintegrasi. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan Digital Government Award kepada instansi dengan pencapaian terbaik dalam pelaksanaan SPBE.(tyo-humas)