Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Untuk memperkenalkan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Badan Standardisasi Nasonal (BSN) melakukan audiensi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang diterima oleh Inspektur Jenderal Kemendesa PDTT beserta jajarannya pada Kamis (2/11/23) di kantor Kemendesa PDTT, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendesa PDTT, Teguh, menyambut baik penerapan Standar Manajemen Risiko di lingkungan Kemendesa PDTT.

Deputi bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo kepada jajaran Itjen Kemendesa PDTT menjelaskan bahwa pendekatan GRC (Governance, Risk, Compliance) merupakan pondasi fundamental yang menjadi prasyarat dalam sebuah tata kelola pemerintahan.

Ketua Komite Teknis 03-10, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Dr. Antonius Alijoyo menambahkan bahwa manajemen risiko memperjelas akuntabilitas dan kemampuan untuk proses pengambilan keputusan atas ketidakpastian dan risiko.

Setelah mendengarkan paparan dari BSN dan Komite Teknis 03-10, Teguh meyakini bahwa dengan menerapkan manajemen risiko, kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi.

Kedepannya, Teguh berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini akan terus berlanjut, khususnya dengan unit teknis yang ada di lingkup Kemendesa PDTT.