Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

F.A.Q.

Info Jurnal Dan PPIS

  • 1
    Materi atau substansi apa saja yang dimuat di dalam setiap penerbitan Jurnal Standardisasi?

    Sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan penerbitan, materi yang dimuat dalam Jurnal Standardisasi, meliputi: isu di bidang pengembangan standardisasi, perumusan, penerapan, pengawasan di bidang standardisasi; kebijakan dan sistem penilaian kesesuaian, akreditasi dan sertifikasi.

  • 2
    Siapakah yang berhak dapat menulis makalah untuk diterbitkan pada penerbitan Jurnal Standardisasi?

    Semua orang berhak menulis (para peneliti dari instansi teknis terkait, pakar di bidang standardisasi, dunia Perguruan Tinggi dan masyarakat konsumen umumnya di seluruh wilayah Indonesia) dan menyampaikan makalah tertulis yang berkategori Ilmiah di Bidang Standardisasi kepada:

  • 3
    Sekretariat pelaksana pengelolaan Jurnal Standardisasi, dengan alamat:  

    Puslitbang Standardisasi-BSN Gd. I BPPT Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

    E-mail: litbang@bsn.go.id/jurnalstandardisasi@gmail.com untuk proses penilaian

  • 4
    Bagaimana proses penilaian makalah pada Jurnal Standardisasi?

    Makalah yang telah disampaikan diproses penilaiannya oleh Sekretariat Pengelolaan Jurnal Standardisasi.

    Apabila dari hasil penilaian tersebut memenuhi kriteria dan nilai yang dipersyaratkan maka makalah tersebut diterbitkan. Untuk penetapan bobot penilaian mohon Saudara dapat menghubungi: Sdri. Novin Aliyah/Putty Anggraeni T. 021-3927422 ext. 136

  • 5
    Bagaimanakah cara untuk memperoleh dokumen Jurnal Standardisasi?

    Dokumen Jurnal Standardisasi dikirimkan kepada 300 stakeholder standardisasi di seluruh Wilayah Indonesia, disertai form bukti penerimaaan dokumen.

    Apabila dokumen Jurnal Standardisasi telah diterima maka diharapkan setiap penerima dokumen Jurnal Standardisasi mengirimkan kembali bukti tanda terima tersebut melalui faksimili.
    Jika suatu instansi belum memperoleh Jurnal Standardisasi, maka instansi dapat mengirimkan surat resmi permohonan berlangganan Jurnal Standardisasi yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon II.

  • 6
    Apakah BSN mempunyai program tetap dalam pelaksanan kegiatan PPI-S setiap tahun?

    Ya. BSN melalui Puslitbang merencanakan dalam program kerja dan kegiatannya bahwa PPI-S dilaksanakan setiap tahun di Jakarta, untuk itu maka anggaran pelaksanaannya selalu diusulkan melalui APBN BSN setiap tahun.

  • Informasi Notifikasi TBT WTO

    • 1
      Bagaimana suatu SNI diberlakukan wajib?

      Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014, Pasal 24 ayat (1) menyatakan "Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

    • 2
      Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan suatu SNI Wajib?
      1. Kesiapan pelaku usaha
      2. Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian
      3. Validitas SNI
      4. Pengawasan yang akan diterapkan
      5. Pemenuhan terhadap perjanjian internasional dan regional
    • 3
      Langkah-langkah dalam pemberlakuan SNI secara Wajib?

      Instansi pemrakarsa melakukan kajian terhadap permasalahan yang ingin diatasi. Apabila pemberlakuan SNI wajib merupakan opsi yang terbaik, maka instansi pemrakarsa melakukan: - Analisis lingkup SNI yang akan diwajibkan, instansi pemrakarsa dapat meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang akan diwajibkan - Analisis kesiapan lembaga penilaian kesesuaian, - Perencanaan pengawasan pasar yang efektif, - Perencanaan sistem monitoring dan kaji-ulang untuk menilai efektivitas regulasi teknis . Rancangan regulasi teknis tersebut diajukan kepada panitia antar departemen yang dibentuk oleh instansi pemrakarsa untuk dibahas. Pelaksanaan dengar pendapat publik (public hearing) diperlukan agar pihak-pihak yang akan terikat oleh regulasi teknis tersebut mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan. Apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan maka rancangan regulasi teknis dikirimkan ke BSN sebagai Notification Body ke WTO

    • 4
      Apakah Regulasi Teknis Itu ?

      Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi

    • 5
      Kapan Regulasi Teknis Secara Efektif Diberlakukan ?

      Dalam DOHA Development Agenda (DDA) article 5.2 menyatakan bahwa "Subject to the conditions specified in paragraph 12 of Article 2 of the Agreement on Technical Barriers to Trade, the phrase "reasonable interval" shall be understood to mean normally a period of not less than 6 months, except when this would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursued". Berdasarkan amanat dari DDA tersebut , regulasi teknis secara efektif diberlakukan minimal 6 bulan setelah tanggal ditetapkan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memenuhi persyaratan dari regulasi teknis tersebut.

    • 6
      Apa itu Perjanjian WTO TBT ?

      Perjanjian TBT-WTOWTO-TBT adalah salah satu perjanjian dalam lingkup WTO yang mengatur ketentuan non-tariff (non-tariff measures) terkait dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian ini dibuat mengingat pentingnya kontribusi yang dapat diperankan oleh standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian dalam meningkatkan efisiensi produksi dan fasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional

    • 7
      Hal hal apa saja yang diatur dalam Perjanjian WTO - TBT ?

      Yang termasuk dalam Perjanjian TBT WTO adalah semua produk termasuk produk industri maupun pertanian. Yang tidak termasuk dalam perjanjian WTO-TBT adalah:

      1. Aturan-aturan yang terkait SPS (saniytary and phytosanitary),
      2. Spesifikasi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah (government procurement)
      3. Aturan-aturan berkaitan dengan jasa
    • 8
      Apa tujuan diterapkannya Perjanjian WTO TBT ?

      Yang menjadi tujuan perlunya diterapkan Perjanjian TBT WTO adalah:

      1. Jaminan terhadap kualitas produk ekspor
      2. Perlindungan terhadap keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan fungsi lingkungan hidup
      3. Pencegahan praktek-praktek kecurangan (deceptive practices) dalam perdagangan.
    • 9
      Apa saja prinsip TBT WTO ?

      Prinsip-prinsip Perjanjian TBT WTO adalah :

      - Non diskriminasi

      - Pencegahan hambatan perdagangan yang tidak perlu

      - Harmonisasi

      - Ekivalensi

      - Mutual recognition

      - Transparansi

    • 10
      Salah satu prinsip dalam Perjanjian TBT WTO adalah transparansi, apa maksudnya?

      Dalam TBT WTO yang dimaksudkan dengan transparansi adalah Negara anggota WTO Wajib:
      menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai administrasi Penerapan Perjanjian WTO TBT (article 15.2) melakukan notifikasi publikasi terhadap semua peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dan membentuk Enquiry Point

    • 11
      Apa yang dimaksud dengan notifikasi ?

      Notifikasi adalah penyampaian informasi kepada negara-negara anggota WTO lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional

      Peraturan yang bagaimanakah yang perlu dinotifikasikan ke WTO ?

      Notifikasi diperlukan apabila:

      1. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda dengan standar internasional;
      2. Tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian;
      3. Rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara anggota WTO lainnya
    • 12
      Kapan kita melakukan notifikasi ?

      Dalam Perjanjian TBT WTO notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (article 2.9.2), diberikan waktu 60 hari hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. Khusus bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan, berhak mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari.

      Terkecuali dalam keadaan mendesak (article 2.10.1) (urgent matter) rancangan peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasi ke sekretariat WTO akan tetapi perlu disertakan alasan utama pemberlakuan tersebut (legitimate objective) dan scientific evidence. Secintific evidence diperlukan untuk untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diterima dari negara-negara anggota terkait notifikasi tersebut.

    • 13
      Bagaimana prosedur permohonan notifikasi ke BSN ?

      Prosedur notifikasi dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

      1.   Permohonan notifikasi (dilakukan oleh regulator)

      Setelah regulator melakukan finalisasi rancangan regulasi teknis, regulator menyampaikan permohonan notifikasi ke Notification Body (BSN) dengan melengkapi   dokumen sbb:

      • Surat pengantar dari pejabat yang akan menerbitkan regulasi teknis.
      • Dokumen regulasi teknis disertai dengan rancangan petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam bentuk hard copy dan soft copy. Bila regulasi teknis sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maka naskah ini sebaiknya disertakan. Walaupun demikian, tidak ada kewajiban untuk menerjemahkan naskah tersebut ke dalam bahasa resmi WTO (Inggris, Perancis, atau Spanyol).
      • Format notifikasi yang telah diisi lengkap dalam bahasa Inggris.

       

       2.  Verifikasi Awal (dilakukan oleh BSN)

      • BSN melakukan verifikasi awal terhadap rancangan regulasi teknis, sesuai dengan artcile-article dalam Perjanjian WTO-TBT agar tidak menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan (unnecessary obstacles) dalam perdagangan internasional. Melakukan Verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan Perjanjian WTO-TBT dilakukan antara lain yaitu sebagai berikut :
      • Menentukan apakah rancangan regulasi teknis tersebut merupakan masalah TBT atau SPS atau keduanya. Apabila menyangkut SPS maka BSN akan menyampaikan informasi kepada regulator untuk menyampaikan permintaan notifikasi kepada Departemen Pertanian selaku otoritas notifikasi SPS. Jika   menyangkut keduanya maka notifikasi dilakukan oleh BSN selaku TBT Notification
      • Body dan Departemen Pertanian selaku SPS Notification Body.
      • Peninjauan terhadap alasan pemberlakuan (legitimate objective) dari regulasi teknis tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian WTO TBT
      • Peninjauan terhadap sifat regulasi, apakah regulasi ini merupakan regulasi yang penetapannya dianggap mendesak (urgent matters) atau tidak. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis notifikasi yang akan dilakukan.
      • Pemastian bahwa rancangan regulasi teknis tidak bersifat diskriminatifsi yaitu
        tidak ada perbedaan perlakuan antara produk luar negeri dan dalam negeri atau
        perbedaan perlakuan pengawasan produk yang masuk antara satu anggota
        dengan anggota WTO lainnya;
      • Pemastian bahwa mekanisme penilaian kesesuaian yang akan diterapkan
        memungkinkan untuk dilakukannya saling pengakuan.
      • Pemastian bahwa notifikasi tersebut telah memberikan waktu yang cukup bagi
        negara-negara anggota WTO untuk memberikan tanggapan (60 hari) dan
        diberlakukan minimal 6 bulan setelah ditetapkan.

       

      3.  Verifikasi Keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian

      setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen notifikasi rancangan regulasi teknis dari regulator, Pusat kerjasama mengadakan pertemuan dengan unit terkait di BSN (PPS, PSPS, PALS dan PALLI) untuk memberikan masukan mengenai keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian terhadap dokumen notifikasi tersebut.

      Verifikasi keterkinian standar meliputi:

      • Status SNI (lama atau baru)
      • SNI yang diadopsi kedalam rancangan regulasi tersebut harmonized dengan standar internasional yang ada (ISO,IEC,ITU,CAC dll)
      • kemungkinan adanya deviasi dengan Standar Internasional, serta identifikasi deviasi SNI tersebut dengan standar internasional

      Verifikasi prosedur penilaian kesesuaian

      • status akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang termasuk dalam
        ruang lingkup produk yang diregulasi maupun yang ditunjuk secara langsung oleh
        regulator
      • skema prosedur penilaian kesesuaian

      Dari hasil kompilasi comment tersebut, bila ditemukan hal hal yang bersifat teknis yang berpengaruh terhadap regulasi teknis tersebut, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS) - BSN selaku Notification Body menginformasikan kepada regulator mengenai tanggapan dari BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi ini.

       

      4.    Pengiriman Notifikasi ke Sekretariat WTO Setelah menerima informasi dari regulator yang menyatakan bahwa rancangan tersebut siap untuk dinotifikasi, PKS mengirimkan email kepada Sekeratriat WTO (crn@wto.org) dengan tembusan PTRI Jenewa dan pihak pihak terkait (BSN, Deprind, Depdag, PPMB, Ditjen Bea Cukai dll).

    • 14
      Bagaimana tata cara penyampaian tanggapan terhadap notifikasi ?

      Tata Cara penyampaian tanggapan dibagi menjadi 2 yaitu:

      1.  Incoming Notification dari Negara anggota WTO

      BSN selaku Notification Body dan Enquiry Point melakukan ambil muatan (download) materi notifikasi dari website CRN-WTO www.wto.org sekali dalam seminggu.

      Semua hasil ambil muatan disirkulasikan kepada semua stakeholder dan anggota Working Group on Notification terkait   untuk meminta tanggapan awal. Bila dirasakan suatu notifikasi adalah penting maka stakeholder dapat meminta BSN untuk mendapatkan full-text document.

      Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder. Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN mengundang anggota Working Group on Notification stakeholder yang berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan tanggapan atas nama Indonesia.

      Untuk tujuan koordinasi di forum TBT, maka jawaban resmi tanggapan dari Indonesia dapat ditembuskan atau dikirimkan ke BSN. Selanjutnya BSN akan berkoordinasi dengan PTRI Jenewa dalam mempersiapkan Posisi Indonesia.

       

      2.  Notifikasi Indonesia (outgoing notification)

      Negara anggota WTO yang concern terhadap notifikasi indonesia, mengirimkan email (tanggapan) kepada BSN cq Pusat Kerjasama Standardisasi Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder. Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN (PKS) mengundang anggota Working Group on Notification stakeholder yang berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan tanggapan atas nama Indonesia.

      Hasil dari pembahasan tersebut akan dikompilasi oleh PKS kemudia selanjutnya akan dikirimkan kepada negara Inquirier sebagai tanggapan resmi dari Indonesia

    • 15
      Bagaimana cara memperoleh full text document notifikasi atau mengajukan pertanyaan seputar TBT ?

      Untuk memperoleh Full Text document dari Regulasi teknis yang dinotifikasi oleh Indonesia maupun dari negara anggota WTO lainnya, maupun mengajukan pertanyaan seputar TBT (standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian, Saudara dapat menghubungi :


      Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Gedung I BPPT Lantai 12

      Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

      Email     : tbt.indonesia@bsn.go.id;

      tbt.indonesia@gmail.com Telp : 021-3927434 ext.124 Fax : 021-3927527

       

‹ First  < 8 9 10 11 12 > 


Pertanyaan Umum