UKM Bangka Belitung Siap Berdaya Saing

Menghadapi era perdagangan bebas dan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki visi 2012 -2017 yaitu: “Terwujudnya Provinsi Babel yang mandiri, maju, berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan”.

Peranan unit Usaha Kecil Menengah (UKM) tak bisa dipandang sebelah mata. Di Provinsi Babel, peran UKM mendominasi 99,96 persen dunia usaha. Perkembangan UKM di Babel terus meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2011 jumlah UKM mencapai 296.788 walaupun sempat turun di tahun 2012 imbas dari krisis harga timah, jumlah UKM di tahun 2013 berjumlah 288.659 unit atau naik 16,08% dari tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Babel, Budiman Ginting, dalam acara pembukaan Workshop Standardisasi bagi UKM di Pangkal Pinang, Rabu (13/05/14). Kegiatan ini merupakan tindaklanjut kerjasama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Lebih lanjut Budiman menyampaikan bahwa di Prov. Babel ada 5 (lima) besar sektor yang sudah dilakukan oleh para UKM, yaitu: industri pengolahan; pertanian; perdagangan dan restoran; pertambngan dan pengolahan; dan konstruksi. Dinas Koperasi dan UMKM Babel mencatat, sedikitnya ada 10 (sepuluh) karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh UKM, yaitu:

1. Pelaku usaha cenderung melakukan usaha hanya untuk bertahan hidup
2. Rendahnya tingkat pendapatan
3. Legalitas usaha tidak memadai
4. Lokasi usaha yang tidak pasti
5. Lemahnya kompetensi kewirausahaan
6. Rendahnya daya saing
7. Rendahnya produktivitas
8. Kemasan produk sederhana
9. Sertifikasi halal
10. Sertifikasi SNI

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN, Dr. Zakiyah, menyampaikan pengenalan sistem manajemen mutu (SMM) dan insentif untuk UKM. Badan Standardisasi Nasional menyediakan insentif bagi UKM yang akan menerapkan SNI melalui bimbingan, pelatihan dan konsultasi penerapan SMM hingga UKM siap untuk proses sertifikasi tanda SNI. Semua fasilitas tersebut diberikan secara gratis dengan syarat UKM harus mau menjadi role model (contoh) bagi UKM lain yang ingin belajar menerapkan SNI.

Dengan potensi UKM yang sebagian besar adalah produk pangan, maka Prov. Babel akan difokuskan untuk pemahaman dan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk UKM bidang non pangan, jelas Dr. Zakiyah.

Peserta workshop yang kebanyakan menggeluti bidang pangan ini diberikan penjelasan bagaimana standar itu dapat memudahkan dalam membuat alur proses produksi yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku, cara penyimpanan, cara mengolah, menyimpan hasil produksi hingga kepada cara pengemasan produk. Standar akan membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan yang tentu saja berkualitas baik.

Para peserta yang sebagian besar adalah kaum Ibu, sangat antusias mengikuti workshop ini dengan melakukan diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana cara mendapatkan sertifikasi SNI pada produk yang mereka hasilkan. Dengan penuh semangat mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produknya melalui penerapan standar sehingga siap untuk berdaya saing.

Dalam kesempatan ini, Dr. Zakiyah mengajak UKM di Prov. Babel untuk mengikuti SNI Award 2014 untuk kategori UKM. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada penerap SNI. Banyak keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari mengikuti ajang ini, salah satunya adalah audit secara gratis oleh para profesional dibidang standardisasi. Tahun ini adalah penyelenggaraan SNI Award yang ke-10. (4d9)