BSN Siap Dukung Upaya Industri Penerbangan Berkelanjutan dengan Sertifikasi SAF

Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar aviasi terbesar di dunia pada tahun 2037 mendatang. Mempertimbangkan hal tersebut, maka diperlukan komitmen Indonesia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Di tengah upaya menuju industri penerbangan berkelanjutan, penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) muncul sebagai langkah kunci yang telah diidentifikasi oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN), Hendro Kusumo hadir sebagai narasumber pada Diskusi Nasional “Penyusunan Peta Jalan Nasional Pengembangan SAF di Indonesia” membahas mengenai Sertifikasi SAF (SAFc) kedepannya pada Jumat (26/04/24) bertempat di Hotel JS Luwansa Jakarta, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KemenkoMarves)

Untuk mengaktifkan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia, sebuah mekanisme sertifikasi perlu dibentuk. Langkah kebijakan pertama akan berkonsentrasi pada pembentukan mekanisme ini dengan menunjuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk SAFc. Penunjukan KAN tersebut nantinya akan memberdayakan lembaga sertifikasi lokal untuk menawarkan layanan sertifikasi SAFc. Inisiatif ini akan menjadi dasar untuk memastikan keberlanjutan dan standar kualitas SAF di Indonesia.

“Kalau nanti disepakati bahwa jalurnya melalui akreditasi oleh KAN, maka nanti BSN akan mengembangkan skema (sertifkasi) kemudian bagaimana caranya skema yang dikembangkan oleh KAN bisa diterima saling pengakuan di internasional.” terang Hendro.

Selain itu, Hendro juga memberikan beberapa masukan untuk zero draft dokumen peta jalan tersebut. Harapannya, kegiatan diskusi ini dapat memperkaya dan memperbaiki dokumen peta jalan yang sedang disusun.

Diskusi Nasional ini diselenggarakan sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendukung Net Zero Aviation pada khususnya dan Sustainable Development Goals (SDGs) pada umumnya.

Diskusi ini terdiri dari tiga sesi, yaitu: Sesi I High-Level Meeting Kebijakan Nasional Pengembangan SAF di Indonesia; Sesi II Diskusi Peta Jalan Pengembangan SAF dari Sisi Permintaan (Demand); Sesi III Diskusi Peta Jalan Pengembangan SAF dari Sisi Pemasokan (Supply). (hps/humas)