Kliping berita :

JAKARTA (bisnis.com): Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengirimkan surat kepada presiden soal Standar Nasional Indonesia (SNI) bangunan tahan gempa di daerah rawan gempa.

Kepala BSN Bambang Setiadi mengatakan telah mengirim surat ke presidem dan stakeholder lain terkait gempa yang menjelaskan telah memilih 4 SNI soal konstruksi bangunan tahan gempa.

"Indonesia ada kawasan yang rawan gempa seperti Sumatra, Jawa, Bali dan Papua. Kalimantan tak ada gempa, karena itu konstruksi bangunan harus berbeda di daerah rawan gempa harus diatur dalam SNI," ujarnya hari ini.

Menurut dia, harus ada zonasi untuk wilayah bahaya terhadap gempa. Diharapkan dengan ada standard konstruksi itu, bisa dipakai untuk izin mendirikan bangunan.

Ukuran ketat dan tidaknya panduan untuk mendirikan konstruksi, kata dia, dipertimbangkan tergantung wilayahnya. Hal itu, menurut Bambang, dapat diketahui melalui zonasi.

Saat ini, katanya, panitia teknis Departemen Pekerjaan Umum sedang merevisi zonasi daerah rawan gempa.

"Dalam pelaksanaannya oleh departemen tekhnis, pedoman teknis rumah tahan gempa, sehingga saat akan dibuat bangunan mengacu pada pedoman tersebut."

Menurut dia, bangunan di Padang banyak yang sesuai dengan kearifan lokal, tetapi banyak bangunan besar dan tinggi yang belum mengikuti SNI yang ada.

"BSN telah memiliki SNI gempa dan akan memperbaiki zonasi wilayah yang rawan gempa." (ln)


Sumber :
Bisnis Indonesia Online
Senin, 05/10/2009 16:30 WIB

URL :
http://web.bisnis.com/sektor-riil/properti/1id140038.html