Tingkatkan Layanan Akreditasi, Wujudkan Digitalisasi Birokrasi Indonesia Kelas Dunia

Acara Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian di Banyuwangi dibuka oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S. Achmad (25/04/2024). Acara tersebut dihadiri oleh lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi diakreditasi KAN. Kukuh menyatakan bahwa Pemerintah telah memberikan kepercayaan melalui Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 yang didalamnya menyebut manajamen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Dilakukan pula penyerahan sertifikat kepada penerap SNI.

Pada acara tersebut Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menjadi keynote speaker secara daring. Menteri Anas menyebut bahwa BSN memberikan dikungan penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital khususnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan dan pengelolaan Standar Nasional Indonesia (SNI), BSN memastikan standardisasi dan kepatuhan yang diperlukan, termasuk terkait akreditasi dan kemudian sertifikasi.

Terdapat 8 manajemen SPBE yg diperlukan agar dapat membawa manfaat.  Oleh karenanya, sertifikasi menjadi penting. Tidak hanya peningkatan bisnis lembaga sertifikasi. Tetapi, tentunya diharapkan dapat membawa manfaat yg lebih besar, agar terwujud digitalisasi birokrasi Indonesia, menjadi birokrasi kelas dunia.  Demikian disampaikan Sekretaris Utama BSN sekaligus Plt Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang juga selaku Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo. 

Menurut Donny, diperlukan dukungan sertifikasi agar cita-cita digitalisasi secara total sistem birokrasi dapat tercapai. Meskipun tidak melakukan sertifikasi, justru BSN memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam hal standardisasi dan penilaian kesesuaian. Yakni untuk memastikan jaminan kompetensi LPK. 

Dalam Temu Teknis juga dilakukan sosialisasi Update Kebijakan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi oleh Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN, Fajarina Budiantari.  Fajarina memaparkan beberapa kebijakan seperti pemutakhiran data dan atau informasi penilaian kesesuaian melalui sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui kanal bangbeni.bsn.go.id sesuai kerangka waktu yang ditentukan dan registrasi simbol akreditasi. Disampaikan pula terkait update akreditasi lainnya. 

Tercatat, hingga saat ini, terdapat 574 LPK (Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) yang sudah diakreditasi oleh KAN dengan lebih dari 243.000 penerap. 

Selain sosialisasi kebijakan Update Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, juga dilakukan sosialisasi Dokumen Termutakhir KAN oleh Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN, Sugeng Raharjo yang dimoderatori oleh Ketua Tim Personel dan Pembangunan Berkelanjutan BSN, Ratna Rahayu Utami. (nda-humas)

Galeri Foto: Tingkatkan Layanan Akreditasi, Wujudkan Digitalisasi Birokrasi Indonesia Kelas Dunia