'Perketat bahan bangunan impor dari China'

Kliping Berita

OLEH A.DADAN MUHANDA

JAKARTA: Pemerintah diminta waspada kemungkinan banjirnya bahan bangunan impor asal China terkait dengan kerja sama proyek infrastruktur berskala besar. Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Sudarto mengatakan pemerintah harus lebih teliti mengkaji klausul penggunaan bahan baku China dalam kerja sama tersebut.

Kalau mau menggunakan bahan baku impor harus melalui sertifikasi SNI [standar nasional Indonesia]. Buat apa harganya murah kalau kualitasnya kurang bagus," ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Ketua BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Soeharsojo mengatakan proyek infrastruktur yang akan dibiayai China harus diperketat untuk melindungi kontraktor lokal.

Masuknya China pada proyek infrastruktur berskala besar jangan sampai diikuti dengan masuknya bahan bangunan impor dan tenaga kerja asing di level bawah.

"Kami akui, China memang mempunyai keunggulan dari segi teknologi dan peralatan di bidang konstruksi. Namun, pemerintah juga harus melibatkan kontraktor lokal dalam proyek-proyek yang dibiayai pemerintah dan kerja sama asing," ujarnya kemarin.

Soeharsojo mengatakan di Indonesia saat ini ada 140.000 badan usaha di bidang konstruksi yang membidik proyek-proyek pemerintah dan swasta. Jika mayoritas proyek infrastruktur skala besar diserahkan ke kontraktor asing, Soeharsojo khawatir eksistensi kontraktor lokal kian tersudut.

Pemerintah berencana mengimplementasikan kerja sama empat proyek infrastruktur dengan China sebagai tindak lanjut dari perjanjian perdagangan bebas Asean-Cnina (ACFTA). Keempat proyek itu adalah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat sepan-jang 58 km, jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 60 km, serta jembatan Tayan di Pontianak dan jembatan nasional-di Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini juga akan semakin dikuatkan oleh pemerintah pada saat kedatangan Perdana Menteri China Wen Jiabao akhir bulan ini, Indonesia diperkirakan memanfaatkan. momentum ini dengan menawarkan proyek-proyek infrastruktur besar termasuk jembatan Selat Sunda.

Tak hanya pinjaman, tetapi China juga mengajukan klausul penggunaan kontraktor, teknologi, dan tenaga kerja hingga level buruh dalam proyek pembangunan Suramadu.

Soeharsojo mengatakan pemerintah harus beiajar dari proyek Suramadu dengan membatasi klausul-klausul yang bisa merugikan Indonesia. "Itu harus jadi pembelajaran, jangan terlalu dibuka begitu saja," ujarnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, Selasa 6 April 2010, hal. 15.