Kliping Berita

"Meski sosialisasi ada, kalau barangnya cacat gimana?"

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah tidak lepas tangan soal kasus ledakan tabung elpiji yang terjadi beberapa kali dan menimbulkan korban jiwa. Program konversi dari minyak tanah ke elpiji, yang digagas Jusuf Kalla saat menjadi wakil presiden pada 2007, harus menjadi perhatian pemerintah sekarang.

Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan pemerintah harus menjamin produk tabung elpiji aman dan tidak menjadi instrumen yang mengancam keselamatan jiwa. Klaim pemerintah bahwa kasus ledakan karena kurangnya sosialisasi merupakan reaksi yang tidak tepat Meski sosialisasi ada, kalau barangnya cacat gimana?" kata Tulus di Jakarta kemarin.Berdasarkan hasil survei Badan Sertifikasi Nasional, 29 juta tabung elpiji tidak layak pakai atau cacat. Sedangkan kompor yang cacat mencapai 22 juta dan 100 persen siang yang beredar juga cacat. Kualitas produk yang tidak sesuai ketentuan ini merupakan kesalahan pemerintah. "Bukan Pertamina yang dibebankan mengawasi produce itu," katanya.

Direktur Logam Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Teknologi dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, pihaknya sedang menelusuri produsen pembuat aksesori tabung elpiji palsu. "Kalau melanggar akan dikenai sanksi pidana," katanya.Menurut Suryawirawan, aksesori dan peralatan rumah tangga yang berkaitan dengan tabung elpiji bisa saja diimpor atau diproduksi di dalam negeri. Karena itu, produk yang ada di pasar akan dicek apakah memiliki label atau tidak. Produk yang dilengkapi label akan diuji di laboratorium oleh tim dari Kementerian Perindustrian. Tabung elpiji, katup gas, kompor, siang, dan regulator wajib berlabel SNI.

Menurut Suryawirawan, sejak program konversi dilakukan, pemerintah telah menunjuk Pertamina mendistribusikan dan mensosialisasi penggunaan kompor elpiji. Saat ini telah dibentuk Tim Sosialisasi Lanjutan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.Ledakan akibat kompor gas yang selama ini terjadi bukan karena tabung elpiji yang rusak. "Tidak ada tabung yang meledak. Yang meledak itu rumahnya," katanya. Ledakan biasanya terjadi karena dua hal, yakni peralatan yang palsu atau alat sesuai dengan standar tapi sudah lewat masa pakai dan kesalahan pengoperasian. Dari sejumlah kejadian, kata dia, masalahnya hanya kurang sosialisasi.

Meski masalah ledakan berkaitan dengan kurangnya sosialisasi, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua pemangku kepentingan mengawasi tabung elpiji dan slangnya. "Semua stakeholder harus mengawasi, jangan saling menyalahkan," katanya.Mengenai korban ledakan, Pertamina memberikan asuransi korban ledakan gas sebesar Rp 2,5 miliar yang diklaim kepada PT Tugu Pratama. "Itu klaim total dari awal kejadian sampai saat ini," kata juru bicara Pertamina, Basuki- Trikora Putra. Korban yang ditanggung asuransi merupakan penerima paket perdana yang masuk program konversi.

Rieka Rahadiana/ Iqbal Muhtarom/ Sorta Tobing/ Kartika Chandra/ Mahardika Satria Hadi

Sumber : Koran Tempo, Rabu 23 Juni 2010, hal. A15.